BGN Nonaktifkan 56 SPPG Imbas Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Perkuat Keamanan Pangan Anak

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 30 Sep 2025 - 20:35

Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 SPPG sebagai imbas kasus keracunan MBG yang berulang-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari imbas kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan BGN tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.

"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujar Nanik S Deyang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/09/2025).

Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).

Nanik menambahkan puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasil pemeriksaan, kata dia, akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.

"BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dapur-dapur MBG yang dikelola SPPG wajib memiliki alat uji (test kit) untuk mengetes makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.

Adanya alat uji itu merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang wajib diikuti oleh seluruh SPPG untuk mencegah kasus keracunan kembali berulang.

bgn nonaktifkan 56 sppg imbas kasus keracunan mbg, pemerintah perkuat keamanan pangan anak                            koranpalpos.com - badan gizi nasional (bgn) menonaktifkan sementara 56 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) sebagai bagian dari imbas kasus keracunan makan bergizi gratis (mbg) yang berulang.
wakil kepala bgn nanik s. deyang menegaskan bgn tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.
"nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima mbg jadi prioritas utama," ujar nanik s deyang saat dikonfirmasi di jakarta, selasa (30/09/2025).
baca juga:revisi kuhap: memperkuat perlindungan whistleblower, hak penyandang disabilitas, dan solusi overstaying lapas
baca juga:tepuk sakinah dan pentingnya bimbingan bagi calon pengantin
beberapa dapur layanan mbg yang dinonaktifkan antara lain sppg bandung barat cipongkor cijambu, sppg bandung barat cipongkor neglasari, sppg bandung barat cihampelas mekarmukti, dan sppg banggai kepulauan tinangkung (sulawesi tengah).
nanik menambahkan puluhan sppg yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh badan pengawas obat dan makanan (bpom).
hasil pemeriksaan, kata dia, akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
baca juga:peluang wisata ramah muslim, sertifikasi halal hingga pelestarian budaya jadi fokus pengembangan pariwisata 
baca juga:pejabat diminta bijak gunakan sirine dan strobo, hormati pengguna jalan
"bgn berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap program mbg tetap terjaga," tuturnya.
sebelumnya presiden prabowo subianto memerintahkan dapur-dapur mbg yang dikelola sppg wajib memiliki alat uji (test kit) untuk mengetes makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.
adanya alat uji itu merupakan bagian dari prosedur standar operasional (sop) yang wajib diikuti oleh seluruh sppg untuk mencegah kasus keracunan kembali berulang.
baca juga:ruu kuhap mendesak disahkan, wamenkumham ingatkan semua tahanan bisa dibebaskan
baca juga:badan siber dan sandi negara dukung keamanan siber ajang motogp indonesia
"jadi, saudara-saudara, 30 juta (penerima) kita bangga, kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua sppg, semua dapur mbg. kita sudah bikin sop, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri. kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya," kata presiden prabowo di jakarta, senin (29/9/2025).
presiden ri prabowo subianto menegaskan makan bergizi gratis (mbg) telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dan pihaknya akan terus membenahi berbagai kekurangan dari program tersebut.
"alhamdulillah, hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. sudah kita beri pangan lebih satu miliar pangan, makanan tiap hari, bukan tiap hari, seluruhnya sudah lebih 1 miliar makan. ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi," kata prabowo di cileungsi, bogor, jawa barat, senin (29/09/2025).
prabowo menjelaskan sejak dilaksanakan, program tersebut sudah menyalurkan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi bagi anak-anak di seluruh indonesia.
presiden menekankan pentingnya memastikan kebutuhan gizi generasi muda tercukupi demi masa depan bangsa.
meski terdapat sejumlah kendala, termasuk kasus keracunan makanan, prabowo menilai jumlah deviasi yang terjadi sangat kecil bila dibandingkan dengan capaian program secara keseluruhan.
presiden menyebut angka deviasi itu hanya 0,00017 persen.
“cukup membanggakan apa yang kita hasilkan. bahwa kita ingin sama sekali tidak ada keracunan, itu kita kerja keras sekarang,” kata prabowo.
untuk mencegah terulangnya masalah serupa, prabowo menekankan perlunya perbaikan standar pengolahan makanan.
kepala negara menyatakan seluruh dapur penyedia makanan akan dilengkapi peralatan pencuci dengan teknologi ultraviolet, gas, atau air bersuhu tinggi, filter air, serta alat uji kualitas makanan sebelum didistribusikan.
selain itu, setiap dapur juga diwajibkan memiliki tenaga masak terlatih agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
prabowo memastikan langkah pembenahan tersebut segera diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjamin mutu dan keamanan makanan yang diterima anak-anak penerima manfaat mbg.
"ini segera kita benahi, semua dapur harus ada tukang masak terlatih," ucap presiden.
dalam kesempatan berbeda, presiden prabowo juga menyebutkan bahwa program mbg telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru yang diperkirakan terserap pada januari-februari 2026.
presiden prabowo menyampaikan bahwa program mbg juga berhasil menciptakan pasar bagi ekonomi rakyat karena petani dan peternak terjamin penyerapan produksi lewat kebutuhan bahan baku untuk mbg, mulai dari beras, telur, sayur hingga aneka protein hewani.
komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) menyikapi insiden keracunan pelajar di berbagai daerah dengan menyatakan bahwa kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg).
“the best interest of the child (kepentingan terbaik anak) harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program mbg,” ucap koordinator subkomisi pemajuan ham komnas ham ri atnike nova sigiro dalam pernyataannya di jakarta, selasa (30/09/2025).
keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak menunjukkan bahwa indonesia mengakui dan menjamin hak anak, termasuk hak atas standar kesehatan tertinggi, seperti penyediaan pangan yang layak dan bergizi.
indonesia juga mengakui dan menjamin hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak, termasuk mengenai pangan, sebagaimana undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
menurut atnike, berdasarkan prinsip ketersediaan hak atas pangan, tersedianya pangan tidak cukup hanya memperhatikan kuantitas semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitas, dapat diterima dalam budaya tertentu, dan bebas dari zat berbahaya.
selain itu, merujuk prinsip kelayakan dari hak atas pangan, dia menjelaskan bahwa penyediaan pangan harus menerapkan syarat keamanan demi mencegah kontaminasi bahan pangan dari kondisi lingkungan yang buruk.
dalam hal ini, atnike menyoroti pelbagai aspek, seperti kebersihan bahan pangan, pengolahan makanan, waktu distribusi makanan, hingga penanganan rantai pangan.
atas terjadinya insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan program mbg, komnas ham mengingatkan penyelenggara program dan kementerian/lembaga (k/l) terkait untuk memperhatikan prinsip-prinsip ham.
selain memastikan terpenuhinya prinsip ketersediaan dan kelayakan pangan, komnas juga mengingatkan penyelenggara mbg dan k/l untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh korban.
secara lebih khusus, komnas ham meminta badan gizi nasional (bgn), pemerintah daerah, dan kementerian kesehatan agar memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat mbg.
bgn diminta melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola mbg secara menyeluruh yang
akuntabel, transparan, dan partisipatif dalam rangka mendapatkan masukan yang komprehensif dan akurat demi mencegah terulang kasus tersebut.
selain itu, bgn juga diminta oleh komnas ham untuk mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau sppg yang diduga lalai dalam proses produksi, distribusi, dan penyajian makanan.
“pemerintah agar membentuk mekanisme pengawasan multi pihak yang independen terhadap pelaksanaan program mbg,” imbuh atnike.
anggota komisi ix dpr ri netty prasetiyani meminta penguatan sinergi lintas sektor, seperti kementerian kesehatan, bpom, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah, sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus keracunan makan bergizi gratis (mbg).
“sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” kata netty dikutip di jakarta, selasa (30/09/2025).
ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan.
langkah itu, menurutnya, menjadi bagian penting dari keberhasilan program mbg.
selanjutnya netty mengingatkan kasus keracunan mbg tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil karena telah menyebabkan ribuan korban jatuh sakit, bahkan mengalami kerusakan pada tubuhnya.
“makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya," ucap netty.
sejalan dengan itu netty lalu menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan mbg, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah.
“prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” katanya.
meskipun masih terdapat sejumlah masalah dalam implementasi mbg, netty menyatakan tetap mendukung keberlanjutan program tersebut dengan perbaikan yang lebih sistematis.
“mari, kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan mbg sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” ujarnya.
sebelumnya, kementerian kesehatan (kemenkes) siap mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (uks) untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) secara rutin.
"kami sudah meminta juga menteri kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga uks, uks itu usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif tanpa diminta untuk ikut memantau sppg secara rutin," ujar menteri koordinator (menko) bidang pangan zulkifli hasan dalam konferensi di kantor kemenkes, jakarta, minggu (28/9).
hal tersebut, kata dia, merupakan salah satu persoalan yang dibahas oleh pemerintah dalam rapat koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa (klb) pada program prioritas makan bergizi gratis.
selaku pimpinan rapat, ia menyampaikan langkah itu ditujukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa setiap makanan yang disediakan bagi peserta program mbg merupakan makanan yang aman.
sementara itu, pemerintah kota (pemkot) palembang, sumatera selatan (sumsel) menjamin penanganan optimal bagi siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis (mbg).
wali kota palembang ratu dewa di palembang, kamis, mengatakan pemkot akan segera berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan pihak badan gizi nasional (bgn) yang berwenang untuk mencari solusi terbaik dalam upaya pencegahan sekaligus tindak lanjut siswa-siswi yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi mbg.
ia menambahkan pemkot palembang akan terus mendukung program pemerintah pusat untuk pendistribusian mbg, namun pemkot harus mengambil peran dalam pendistribusian mbg, mengingat pemkot memiliki kewenangan terbatas pada koordinasi data untuk pendistribusian.
artinya, pemkot ke depan tidak hanya sebagai penerima dan penyalur, tapi juga terlibat untuk mengawasi makanan mbg yang dikonsumsi benar-benar aman bagi siswa.
"pemkot menjamin penanganan terhadap siswa yang diduga keracunan usai menyantap menu mbg untuk diberikan pelayanan kesehatan yang optimal," katanya.
ia mengajak masyarakat dan para orang tua siswa untuk memberikan kontrol dan informasi terhadap mbg untuk menjadi evaluasi yang pemkot teruskan ke pemerintah pusat.
belasan siswa sdn 178 kota palembang,  diduga keracunan makanan bergizi gratis (mbg).
saat ini siswa tersebut sedang menjalani perawatan di rumah sakit pusri. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan