Pejabat Diminta Bijak Gunakan Sirine dan Strobo, Hormati Pengguna Jalan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 23 Sep 2025 - 15:29

Sedan menggunakan lampu rotator dan strobo-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

"Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Pras, sapaan akrab Prasetyo, lanjut menjelaskan beberapa pejabat ada yang menggunakan sirine saat melintas karena alasan efektivitas waktu.

Namun, dia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam beberapa kesempatan, tidak menggunakan fasilitas itu, dan menggunakan jalan sebagaimana pengendara lainnya.

"Bapak Presiden (telah) memberikan contoh, bahwa Beliau sendiri dalam mendapatkan pengawalan, di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, Kalau pun lampu merah, (kendaraannya, red.) juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya, semangatnya itu," ujar Pras.

Dalam kesempatan yang sama, Pras kembali mengingatkan seluruh pejabat negara agar jangan sampai menggunakan fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine itu di luar batas-batas kewajaran.

"Kita imbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan digunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas wajar, dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jalan yang lain," kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dalam beberapa minggu terakhir, publik diramaikan dengan gerakan yang menolak memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan yang menggunakan sirine.

Gerakan itu kemudian dikenal dengan "Setop Tot, Tot, Wuk, Wuk" dan mendapatkan dukungan dari banyak warganet serta masyarakat.

pejabat diminta bijak gunakan sirine dan strobo, hormati pengguna jalan                            koranpalpos.com - menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi, yang juga juru bicara presiden ri, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.
prasetyo menyebut kementerian sekretariat negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.
"kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. itu terus yang kita dorong," kata prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di istana kepresidenan ri, jakarta.
baca juga:ruu kuhap mendesak disahkan, wamenkumham ingatkan semua tahanan bisa dibebaskan
baca juga:badan siber dan sandi negara dukung keamanan siber ajang motogp indonesia
pras, sapaan akrab prasetyo, lanjut menjelaskan beberapa pejabat ada yang menggunakan sirine saat melintas karena alasan efektivitas waktu.
namun, dia mengingatkan presiden prabowo subianto sendiri, dalam beberapa kesempatan, tidak menggunakan fasilitas itu, dan menggunakan jalan sebagaimana pengendara lainnya.
"bapak presiden (telah) memberikan contoh, bahwa beliau sendiri dalam mendapatkan pengawalan, di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah, (kendaraannya, red.) juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. semangatnya, semangatnya itu," ujar pras.
baca juga:pelabuhan tanjung carat: harapan baru logistik dan ekonomi sumsel, siap jadi pusat perdagangan internasional !
baca juga:rekrutmen tni ad gratis dan transparan di tni fair 2025
dalam kesempatan yang sama, pras kembali mengingatkan seluruh pejabat negara agar jangan sampai menggunakan fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine itu di luar batas-batas kewajaran.
"kita imbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan digunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas wajar, dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jalan yang lain," kata mensesneg prasetyo hadi.
dalam beberapa minggu terakhir, publik diramaikan dengan gerakan yang menolak memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan yang menggunakan sirine.
gerakan itu kemudian dikenal dengan "setop tot, tot, wuk, wuk" dan mendapatkan dukungan dari banyak warganet serta masyarakat.
imbas dari gerakan itu, kepala korps lalu lintas (kakorlantas) polri irjen pol. agus suryonugroho saat ditemui sejumlah wartawan di mabes polri, jakarta, jumat, menyatakan polri telah membekukan penggunaan rotator dan sirine mobil pengawalan (patwal).
"saya kakorlantas, saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara (sirine, red.), itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat," kata irjen pol. agus kepada wartawan.
dalam kesempatan yang sama, kakorlantas juga berterima kasih atas masukan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pengendara yang terganggu dengan suara bising sirine mobil atau motor patwal.
"semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. biar pun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tot tot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat, untuk korlantas sementara kita (telah) bekukan," kata agus.
penggunaan strobo dan sirine untuk sejumlah kendaraan, termasuk mobil patwal, kendaraan pimpinan lembaga negara, mobil jenazah, ambulans, konvoi kendaraan tamu negara, dan mobil pemadam kebakaran diatur dalam pasal 135 undang-undang nomor 22 tahun 2009. 
sementara kepala staf kepresidenan (ksp) muhammad qodari kembali mengingatkan pejabat publik untuk bijak dalam menggunakan fasilitas sirine saat berkendara, dan jangan mengumbar gaya hidup yang mewah (flexing) mengingat mereka menerima gaji dari rakyat.
menurut qodari, gerakan menolak sirine, yang saat ini dipopulerkan dengan istilah "tot, tot, wuk, wuk", juga disambut baik oleh sejumlah pejabat negara, misalnya menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi, panglima tni jenderal tni agus subiyanto, dan dirinya sendiri sebagai kepala staf kepresidenan.
"pak mensesneg, mas pras, sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan, dan mencontoh presiden prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain. panglima tni jenderal agus subiyanto juga mengakui jarang menggunakan strobo, karena merasa terganggu, dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat," kata qodari menjawab pertanyaan wartawan di kantor staf presiden (ksp) ri, jakarta, senin (22/09/2025).
dalam kesempatan yang sama, qodari melanjutkan dirinya juga hampir tak pernah menggunakan sirine dan strobo saat berkendara.
qodari menyebut semasa dirinya masih menjabat wakil kepala staf kepresidenan, dia juga lebih banyak menyetir sendiri tanpa ada pengawalan voorijder.
"jadi sebelum (gerakan, red.) ini (muncul, red.), m. qodari sudah melaksanakan. tetap ada mobil walpri (pengawal pribadi, red.) tetapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja menggunakan strobo. misalnya, kalau harus mengejar meeting dan yang lain-lain. selebihnya tidak dipakai," ujar m. qodari.
qodari kemudian juga mengingatkan pejabat publik sebaiknya hidup sederhana, dan tidak mengumbar gaya hidup mewah di hadapan masyarakat.
"nggak boleh flexing. jadi pejabat publik itu, masyarakat tahunya, maunya, nggak boleh mewah-mewah, karena anggarannya dari uang negara. nah, uang negara dari pajak rakyat. jangan sampai (kata rakyat, red.) gue susah-susah, lu seneng-seneng," kata qodari.
kepala staf kepresidenan itu juga mengajak seluruh pejabat publik untuk banyak mendengar dan berempati kepada kesulitan hidup yang dialami masyarakat, karena menjadi pejabat publik tidak boleh "buta dan tuli" atau tone-deaf terhadap masalah di sekitarnya.
penggunaan strobo dan sirine kembali menuai sorotan menyusul adanya gerakan penolakan terhadap penggunaan peralatan tersebut secara ilegal di jalan raya.
seorang karyawan swasta, ahmad (32), yang setiap hari melintasi jalan gatot subroto, jakarta selatan menuturkan penggunaan rotator atau strobo sangat mengganggu, terutama pada malam hari.
ia bahkan pernah hampir mengalami kecelakaan karena pandangannya terganggu sinar lampu strobo saat berkendara.
“strobo itu silau sekali, apalagi malam hari. pernah saya hampir menabrak karena pandangan buyar ketika mobil di belakang nyalakan strobo biru," kata ahmad di jakarta, selasa (23/09/2025).
ahmad menilai strobo dan sirine seharusnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran atau ambulans.
namun demikian, sejumlah masyarakat sipil dan beberapa kendaraan institusi pemerintah tertentu kerap kedapatan menyalakan perangkat ini hanya untuk menghindari macet.
"kondisi ini meresahkan pengguna jalan. kita semua sama-sama pengguna jalan, jadi harus antre kalau macet," kata dia lagi.
sementara itu, siti (41), ibu rumah tangga sekaligus pengendara motor di bogor menyampaikan bahwa suara sirine dan lampu strobo membuatnya panik dan hilang konsentrasi.
“kadang saya kaget ketika ada mobil sipil pakai sirine nyaring, padahal bukan mobil dinas darurat. itu bikin panik dan bikin suasana jalan tambah semrawut," kata siti.
hal senada juga diungkapkan pengemudi ojek online di kota bogor, rudi (28), yang menyebut pengguna strobo dan sirine merasa memiliki jalur dan perlakuan khusus di jalan.
“kalau ada mobil instansi pakai strobo buat minta jalan, itu jelas bikin kesal. mereka seperti merasa punya jalur khusus," kata rudi.
rudi berharap aparat kepolisian memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pengguna strobo maupun sirine tanpa izin.
menurut dia, keselamatan bersama jauh lebih penting daripada kenyamanan sesaat sebagian pihak.
"harapan saya, ada aturan yang lebih ditegakkan, supaya jalan raya lebih tertib," ujarnya.
korps lalu lintas (korlantas) polri merespons cepat aspirasi rakyat yang merasa tidak nyaman dengan suara sirine dan lampu strobo kendaraan patroli pengawalan (patwal) kepolisian ketika mengawal perjalanan rombongan pejabat menuju suatu lokasi.
ketidaknyamanan rakyat yang terganggu dengan suara sirine dan kilatan lampu strobo itu, kini sedang viral di media sosial, dengan gerakan bertanda pagar atau tagar "stop tut, tut, wuk, wuk".
korps lalu lintas (korlantas) kepolisian negara republik indonesia (polri) langsung merespons itu, dengan membekukan penggunaan sirine dan lampu strobo bagi anggota satlantas yang bertugas mengawal kendaraan pejabat, kecuali untuk kepentingan-kepentingan khusus yang memang mendesak.
istana juga merespons desakan warga terkait suara sirine dan lampu strobo itu dengan menyatakan bahwa semangat presiden prabowo subianto memang ingin menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat di berbagai hal, termasuk di jalan.
karena itu, lewat menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi, istana mengingatkan para pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas di jalan raya yang mengganggu kenyamanan pengguna lain, seperti sirine dan lampu strobo.
bukan hanya imbauan, kementerian sekretariat negara telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine atau strobo.
surat edaran yang berkaitan dengan penggunaan sirine dan strobo itu juga mengingatkan pejabat untuk mematuhi kepatutan, terutama jika menyangkut terganggunya kenyamanan pengguna jalan.
bahkan, presiden prabowo subianto, dalam beberapa kesempatan juga telah memberi contoh, yakni tidak menggunakan fasilitas sirine dan strobo itu, sehingga kendaraan presiden mengikuti aturan sebagaimana pengendara lainnya. karena itu, kendaraan presiden juga tidak jarang ikut berada di antara kendaraan yang terjebak di kemacetan.
pada hakikatnya, semua orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan sarana dan prasarana jalan.
jadi, tidak ada seorangpun yang diutamakan dalam penggunaan jalan, kecuali pihak-pihak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah (pp) nomor 43 tahun 1993.
sesuai pp no 43 tahun 1993, pasal 65, ayat 1, disebutkan ada beberapa pihak yang wajib didahulukan atau diprioritaskan saat di jalan, yakni kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan kepala negara (presiden dan wakil presiden) atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat, dan kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
meskipun demikian, korlantas polri dan istana tidak hanya berpatokan pada peraturan tersebut, sehingga presiden, sesuai penjelasan mensesneg, lebih memilih menggunakan jalan tidak dengan menerobos hak pengguna jalan lainnya.
demikian juga dengan korlantas polri yang merupakan pelaksana dari pengawalan terhadap kendaraan khusus itu, memilih menghentikan sementara penggunaan sirine dan lampu strobo.
di era digital ini, semua hal memang serba terbuka dan terawasi dengan mudah oleh rakyat, termasuk perilaku pejabat di jalanan yang kendaraan pengawalnya biasanya menggunakan sirine dan lampu strobo.
hal itu karena masyarakat memiliki saluran sangat cepat dan efektif untuk menyuarakan sikap ketidakcocokan terhadap perilaku atau pernyataan pejabat, yaitu media sosial.
kalau dulu fungsi "watchdog" atau anjing penggong bagi jalannya pemerintahan banyak diperankan oleh institusi pers, kini peran itu mulai banyak terdistribusi ke kanal media sosial, yang dampaknya tidak kalah luas dan kuat dibandingkan dengan media massa arus utama.
bahkan, dari sisi kecepatan, media sosial lebih sering mengungguli media massa konvensional.
karena itu, sikap dari korps lalu lintas polri yang merespons cepat gerakan protes terkait kenyamanan warga di jalan raya ini sudah sangat tepat.
keputusan pemimpin korlantas polri ini memberi afirmasi kepada publik bahwa institusi penegak hukum dan ketertiban di masyarakat itu mau mendengar keluhan warga.
kita melihat bahwa institusi polri yang oleh sejumlah tokoh diminta untuk direformasi, mau berubah, sesuai dengan aspirasi masyarakat.
menghadapi tuntutan untuk dilakukan reformasi, polri sudah bisa "mencicil" perbaikan-perbaikan internal terkait sesuatu yang potensial dan bisa segera diterapkan.
tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, termasuk polri, kecuali memerhatikan dan segera merespons apa yang menjadi kehendak dari masyarakat.
dalam situasi seperti sekarang ini, semua aparatur pemerintah, khususnya instansi yang tugasnya terkait dengan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak boleh meremehkan aspirasi sekecil apapun jika terkait dengan ketidaknyamanan rakyat.
pengabaian terhadap aspirasi rakyat ibarat menyimpan bom yang sewaktu-waktu bisa meledak.
contohnya adalah kasus pernyataan kontroversial sejumlah anggota dpr ri di jakarta, beberapa waktu lalu.
sebelumnya mungkin tidak ada yang menyangka hal itu akan menimbulkan kasus besar berupa unjuk rasa, hingga berakhir dengan kerusuhan.
demikian juga dengan pernyataan bupati pati sudewo yang dinilai menantang warga untuk berunjuk rasa telah memancing kemarahan warganya. bahkan, warga menuntut bupati mundur.
dengan demikian, menyikapi aksi protes warga terkait penggunaan sirine dan lampu strobo yang ramai di dunia maya, langkah polri yang responsif patut kita apresiasi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan