Pemkot Lubuklinggau Bakal Bentuk Satgas Pengawasan Program MBG

Pemkot Lubuklinggau Bakal Bentuk Satgas Pengawasan Program MBG-foto:dokumen palpos-
KORANPALPOS.COM - Pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) sepertinya tidak semulus yang diharapkan.
Berbagai permasalah bermunculan di sejumlah daerah, mulai dari menu makanan yang dinilai tidak memenuhi standar makanan bergizi bahkan keracunan makanan.
Terbaru di Kota Lubuklinggau ditemukan ulat di dalam ompreng MBG di SD Negeri 42 Kota Lubuklinggau yang berlokasi di Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Apresiasi Muba, Catat Sejarah Turunkan Angka Kemiskinan ke Satu Digit
Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Kota Lubuklinggau bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawasan pelaksanaan program MBG di Bumi Sebiduk Semare tersebut.
Rencana pembentukan Satgas itu disampaikan langsung Walikota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim), Senin 29 September 2025.
Menurut Yoppy, berbagai persoalan yang muncul telah dibahas bersama dalam rapat koordinasi melalui zoom dengan menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan Badan Gizi Nasional bahwa akan dilakukan pengawasan terhadap penerima manfaat MBG jangan sampai terjadi keracunan di berbagai macam tempat.
BACA JUGA:Rapat Paripurna XXI DPRD Sumsel Tetapkan 9 Ranperda 2025 dan Renja 2026
BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Resmi Buka Muba Expo 2025, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Untuk menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Pemerintah Kota Lubuklinggau akan membuat Satgas sebagaimana yang disarankan Mendagri bahwa harus ada deteksi dini.
"Mungkin harus di screening dulu begitu sudah sampai di sekolah-sekolah, dilihat dulu layak atau tidak, terus berlebihan atau tidak pokoknya jangan sampai menyebabkan keracunan, itu langkah-langkah pertama dan pemerintah tetap membuat satgas untuk MBG tersebut," jelas Yoppy.
Dikota Lubuklinggau sendiri, saat ini sudah ada 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang running, yang berarti total penerima manfaat ada 68 ribu sampai 70 ribu siswa-siswi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) plus lansia, ibu hamil dan ibu menyusui.