Kajian Dampak Zero ODOL Rampung 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih-Foto: Antara-

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan kajian Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai dampak penerapan kebijakan nihil kendaraan over dimension over loading (ODOL) terhadap biaya logistik dan perekonomian nasional akan diselesaikan pada Desember 2025.

AHY menegaskan, kajian tersebut menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.

Menurutnya, kebijakan zero ODOL tidak hanya bertujuan menertibkan kendaraan barang, tetapi juga harus menghadirkan solusi ekonomi yang berkelanjutan serta adil bagi seluruh pelaku industri logistik.

BACA JUGA:MPR Soroti Standar Konstruksi Usai Tragedi Al Khoziny

BACA JUGA:Komisi II DPR Siap Bahas RUU Pemilu di 2026

“Kajian yang sedang dilakukan BPS mencakup analisis biaya logistik, inflasi, hingga pengaruh terhadap perekonomian nasional. Targetnya rampung pada Desember 2025,” ujar AHY usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta, Senin (7/10).

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses penyusunan kajian tersebut. Pemerintah, kata AHY, tidak ingin tergesa-gesa karena setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan keselamatan secara menyeluruh.

“Kami ingin hasil kajian ini benar-benar komprehensif, tidak terburu-buru, agar kebijakan yang lahir bisa berdampak positif bagi semua pihak,” tegasnya.

BACA JUGA:RI–Thailand Perkuat Kemitraan Strategis Kawasan

BACA JUGA:Prabowo Perintahkan Semua Dapur Makan Bergizi Gratis Dilengkapi Alat Sterilisasi dan Filter Air

Kajian yang dilakukan BPS mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kedua wilayah ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dari hasil awal, ditemukan potensi positif kebijakan zero ODOL dalam meningkatkan efisiensi transportasi logistik apabila dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi lintas sektor.

BACA JUGA:Wapres Gibran: Selamat Jalan Karlinah Djaja

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan