Kajian Dampak Zero ODOL Rampung 2025

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 07 Oct 2025 - 19:54

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih-Foto: Antara-

AHY juga menepis anggapan bahwa kebijakan zero ODOL akan meningkatkan biaya logistik dan inflasi.

Menurutnya, justru sebaliknya, kebijakan ini berpotensi membuka peluang ekonomi baru melalui penataan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Kebijakan yang tepat sasaran bisa mendorong investasi ulang di sektor transportasi dan industri nasional,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, AHY menyoroti dampak sosial dari penerapan kebijakan tersebut, terutama dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan akibat kelebihan muatan.

Pemerintah kini tengah menyiapkan skema insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang patuh maupun melanggar aturan ODOL.

AHY menegaskan bahwa penegakan hukum hanyalah langkah terakhir setelah edukasi dan sosialisasi dilakukan secara menyeluruh.

“Kami berharap kebijakan zero ODOL yang matang dapat menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” pungkas AHY.

Pemerintah menargetkan penerapan penuh kebijakan zero ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. (ant)

kajian dampak zero odol rampung 2025                            jakarta – menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, agus harimurti yudhoyono (ahy), memastikan kajian badan pusat statistik (bps) mengenai dampak penerapan kebijakan nihil kendaraan over dimension over loading (odol) terhadap biaya logistik dan perekonomian nasional akan diselesaikan pada desember 2025.
ahy menegaskan, kajian tersebut menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.
menurutnya, kebijakan zero odol tidak hanya bertujuan menertibkan kendaraan barang, tetapi juga harus menghadirkan solusi ekonomi yang berkelanjutan serta adil bagi seluruh pelaku industri logistik.
baca juga:mpr soroti standar konstruksi usai tragedi al khoziny
baca juga:komisi ii dpr siap bahas ruu pemilu di 2026
“kajian yang sedang dilakukan bps mencakup analisis biaya logistik, inflasi, hingga pengaruh terhadap perekonomian nasional. targetnya rampung pada desember 2025,” ujar ahy usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait implementasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan odol di jakarta, senin (7/10).
ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses penyusunan kajian tersebut. pemerintah, kata ahy, tidak ingin tergesa-gesa karena setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan keselamatan secara menyeluruh.
“kami ingin hasil kajian ini benar-benar komprehensif, tidak terburu-buru, agar kebijakan yang lahir bisa berdampak positif bagi semua pihak,” tegasnya.
baca juga:ri–thailand perkuat kemitraan strategis kawasan
baca juga:prabowo perintahkan semua dapur makan bergizi gratis dilengkapi alat sterilisasi dan filter air
kajian yang dilakukan bps mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar, yakni dki jakarta dan jawa barat.
kedua wilayah ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap produk domestik bruto (pdb) nasional.
dari hasil awal, ditemukan potensi positif kebijakan zero odol dalam meningkatkan efisiensi transportasi logistik apabila dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi lintas sektor.
baca juga:wapres gibran: selamat jalan karlinah djaja
baca juga:ikn siapkan 62,9 hektare untuk kawasan diplomatik internasional
ahy juga menepis anggapan bahwa kebijakan zero odol akan meningkatkan biaya logistik dan inflasi.
menurutnya, justru sebaliknya, kebijakan ini berpotensi membuka peluang ekonomi baru melalui penataan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“kebijakan yang tepat sasaran bisa mendorong investasi ulang di sektor transportasi dan industri nasional,” ujarnya.
baca juga:pengawasan pesantren diperketat dpd ri
baca juga:wamendagri jamin tkd aman untuk layanan publik
selain aspek ekonomi, ahy menyoroti dampak sosial dari penerapan kebijakan tersebut, terutama dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan akibat kelebihan muatan.
pemerintah kini tengah menyiapkan skema insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang patuh maupun melanggar aturan odol.
ahy menegaskan bahwa penegakan hukum hanyalah langkah terakhir setelah edukasi dan sosialisasi dilakukan secara menyeluruh.
baca juga:edison minta kewenangan tagih piutang pkb ke gubernur
baca juga:jokowi-prabowo bertemu di kertanegara
“kami berharap kebijakan zero odol yang matang dapat menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” pungkas ahy.
pemerintah menargetkan penerapan penuh kebijakan zero odol secara nasional pada 1 januari 2027. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan