Angin Segar Bagi Honorer di Pemkot Palembang, Mau Tau ?

Reporter: Erika |

Editor: Dahlia |

Selasa , 06 Feb 2024 - 22:00

Aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN di Kota Palembang-Foto : Koer Palpos -

Sedangkan Rohma, salah seorang pegawai honorer lainnya mengungkapkan harapannya terkait masalah tersebut.

Ia berharap ada solusi yang dapat mengangkat status PPPK Pol PP.

BACA JUGA:Mahfud tak Akan

"Semoga ada jalan keluar yang bisa mengangkat status PPPK Pol PP," paparnya.

Rohma juga menyampaikan dukungannya terhadap keluhan yang disampaikan langsung oleh Pj Walikota Palembang.

"Semoga keluhan dari PPPK yang disampaikan langsung oleh Pj Walikota Palembang membuahkan hasil yang diinginkan," ungkapnya.

Selain itu, Rohma juga menyampaikan kebingungannya terkait keputusan teknis di sekolah, yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

"Kami juga masih menanti bagaimana kejelasan status kami. Apakah akan dilakukannya penerimaan PPPK," tutupnya.

Sedangkan Mustofa, salah seorang seorang Pegawai Tata Usaha (TU) di salahh satu Sekolah Dasar (SD) di Kota Palembang, juga mengungkapkan ketidakpastiannya terkait status pegawai honorer.

"Kami juga menanti bagaimana kejelasan status kami. Apakah akan dilakukannya penerimaan PPPK," tuturnya.

Walaupun ada pegawai honorer yang senang namun disisi lain ada juga yang masih khawatir atas status mereka.

Sementara Forum Palembang Bangkit (FPB), sebuah organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu-isu kota Palembang, angkat bicara terkait prioritas dan usulan pengangkatan pegawai honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

angin segar bagi honorer di pemkot palembang, mau tau ?                             palembang – seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyelesaian pengangkatan pegawai honor menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), penjabat (pj) walikota palembang, drs h ratu dewa msi kini fokus dan memprioritaskan pengangkatan pegawai honor menjadi asn pppk.
kebijakan melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), pj wako,  ratu dewa telah  mengajukan proposal sebanyak 6.211 formasi asn pppk dan cpns untuk tahun 2024 kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb).
langkah yang tentu menggembirakan ini sejalan dengan ketentuan uu nomor 20 ahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang menetapkan penghapusan status honorer di lingkup pemerintah pada desember 2024. 
selanjutnya dalam konteks ini, berdasarkan pasal 66 uu nomor 20 tahun 2023, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-asn paling lambat desember 2024.
baca juga:aksi pengamen timbulkan rasa tak nyaman wisatawan
baca juga:bendera partai langgar aturan, ini tanggapan bawaslu lubuklinggau
dengan langkah ini, untuk perencanaan kebutuhan dan perekrutan pegawai asn, dapat diterima dengan sesuai dengan usulan formasi data kebutuhan asn tahun 2024. 
kebijakan pemkot palembang ini tak pelak mendapat apresiasi dari sejumlah pegawai yang masih berstatus honor. 
wahyu, salah seorang tenaga honorer sangat bersyukur jika pemkot palembang mengajukan formasi hingga 6 ribu lebih. sehingga, ini bisa membuat kesempatannya untuk menjadi pppk cukup besar. 
“alhamdulillah, tahun ini usulan formasi yang diajukan pj walikota palembang cukup banyak. mudah-mudahan, kesempatan kami untuk bisa lulus menjadi pppk makin besar,” kata dia, selasa, 6 februari.
baca juga:ganjar fokus kesehatan, prabowo perjuangkan guru, anies gaungkan perubahan 
baca juga:aksi begal makin meresahkan, jangan ada korban lagi !
senada diungkapkan ria. menurutnya, dengan dibukanya formasi yang cukup banyak ini diharapkan bisa memperluas kesempatan tenaga honorer yang belum lulus pppk. 
“mudah-mudahan saya tahun ini bisa lulus jadi pppk,” harapnya. 
sedangkan rohma, salah seorang pegawai honorer lainnya  mengungkapkan harapannya terkait masalah tersebut.
ia berharap ada solusi yang dapat mengangkat status pppk pol pp. 
baca juga:pj gubernur sumsel agus fatoni dorong kepsek ciptakan inovasi maju dan modern
baca juga:mahfud tak akan 
"semoga ada jalan keluar yang bisa mengangkat status pppk pol pp," paparnya. 
rohma juga menyampaikan dukungannya terhadap keluhan yang disampaikan langsung oleh pj walikota palembang. 
"semoga keluhan dari pppk yang disampaikan langsung oleh pj walikota palembang membuahkan hasil yang diinginkan," ungkapnya.
selain itu, rohma juga menyampaikan kebingungannya terkait keputusan teknis di sekolah, yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan. 
baca juga:kenaikan gaji asn 8 persen. harus diimbangi dengan peningkatkan kinerja 
baca juga:timbulkan kerusakan dan konflik sosial 
"kami juga masih menanti bagaimana kejelasan status kami. apakah akan dilakukannya penerimaan pppk," tutupnya. 
sedangkan mustofa, salah seorang seorang pegawai tata usaha (tu) di salahh satu sekolah dasar (sd) di kota palembang, juga mengungkapkan ketidakpastiannya terkait status pegawai honorer.
"kami juga menanti bagaimana kejelasan status kami. apakah akan dilakukannya penerimaan pppk," tuturnya. 
walaupun ada pegawai honorer yang senang namun disisi lain ada juga yang masih khawatir atas status mereka.  
sementara forum palembang bangkit (fpb), sebuah organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu-isu kota palembang, angkat bicara terkait prioritas dan usulan pengangkatan pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara (asn) pppk di lingkungan pemerintah kota palembang.
ketua fpb, idham rianom mengatakan, terkait menghadapi kendala pembukaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang salah satunya polisi pamong praja (pol pp), forum palembang bangkit menyuarakan harapannya agar pemerintah dapat menemukan solusi yang efektif. 
"kami berharap adanya upaya konkret untuk mengatasi kendala dalam pembukaan pppk pol pp, sehingga pegawai honorer dapat segera mendapatkan kepastian statusnya," ungkap. 
namun begitu lanjut idham, fpb  mendukung usulan pj walikota palembang, ratu dewa, yang mengajukan proposal sebanyak 6.211 formasi aparatur sipil negara (asn) pppk dan calon pegawai negeri sipil (cpns) untuk tahun 2024 kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb). 
“langkah ini sejalan dengan semangat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan jumlah dan kualitas pegawai di lingkungan pemerintah kota palembang,” tambahnya. 
fpb juga menyoroti urgensi penataan pegawai non-asn, seiring dengan ketentuan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. 
"kami berharap penataan ini dapat berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan profesional," jelas juru bicara forum.
sebelumnya, pj walikota palembang, drs h ratu dewa msi mengatakan, usulan  formasi merujuk pada hasil pendataan pegawai non-asn serta surat edaran dari menpan rb, yang mewajibkan setiap pemkot untuk menyampaikan kebutuhan pegawai asn tahun 2024.
dimana untuk pppk guru sebanyak  1.504 pegawai, pppk kesehatan sebanyak  434 pegawai, pppk tenaga teknis sebanyak  4.111 pegawai, dan  cpns sebanyak  157 pegawai selain itu, pj walikota palembang juga mengungkapkan kendala pada pembukaan pppk polisi pamong praja (pol pp) dua bulan lalu, di mana pendaftaran terhambat oleh peraturan pemerintah pusat.
oleh karena itu, semua keluhan pegawai non-pnsd disampaikannya langsung kepada menteri menpan rb.  
dia menambahkan, dengan langkah usulan tersebut, maka pada 2024, diharapkan semua aspirasi dapat terakomodasi dalam keputusan menpan rb no. 11, yang mencakup kewajiban seluruh kota dan kabupaten untuk memperhitungkan rekan-rekan honorer yang bertugas termasuk juga sebagai polisi pamong praja. 
dimana formasinya mencakup jabatan pengelola trantibun dengan tingkat pendidikan diii dan pranata trantibun untuk tamatan sma. ***