Timbulkan Kerusakan dan Konflik Sosial

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 01 Feb 2024 - 21:27

Kondisi areal tambang minyak llegal di Musi Banyuasin (Muba) yang merusak lingkungan dan kerab menimbulkan korban jiwa akibat insiden kebakaran-Foto: Antara -

SEKAYU – Aktivitas ilegal drilling atau tambang minyak illegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) masih terus menjadi sorotan utama, mengundang kekhawatiran masyarakat dan pihak berwenang.

Dimana tambang minyak illegal atau disebut juga ilegal refinery ini, tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem, praktik ilegal ini juga telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang signifikan.

Pihak kepolisian, yang terus memantau perkembangan situasi, mengambil sikap serius terhadap permasalahan ini.

Dalam beberapa bulan terakhir, razia dan penertiban di lapangan semakin digencarkan untuk memberantas tambang minyak ilegal yang merajalela di Kabupaten Muba.

Tak hanya melakukan penertiban namun juga tindakan penangkapan terhadap pelaku tambang minyak illegal ini.

Langkah tegas ini dilakukan dengan menutup operasional tambang ilegal yang telah merugikan masyarakat dan lingkungan.

Namun begitu, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel terus melakukan kajian untuk mencari cara yang efektif untuk memberantas aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Muba tersebut.

Terkait aktivitas minyak illegal ini, tak lepas dari perhatian dan sorotan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Antoni Yuzar SH M Hum.

Menurutnya, penegakan hukum perlu, tetapi pendekatan kemanusiaan juga harus dipertimbangkan.

"Pendekatan secara naluri dan kemanusiaan juga perlu dipertimbangkan. Kalau hanya dilihat dari sudut penegakan hukum, akan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang penambangan," ujar Antoni.

timbulkan kerusakan dan konflik sosial                                sekayu – aktivitas ilegal drilling atau tambang minyak illegal  di kabupaten musi banyuasin (muba) masih terus menjadi sorotan utama, mengundang kekhawatiran masyarakat dan pihak berwenang.
dimana tambang minyak illegal atau disebut juga ilegal refinery ini, tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem, praktik ilegal ini juga telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang signifikan.
pihak kepolisian, yang terus memantau perkembangan situasi, mengambil sikap serius terhadap permasalahan ini.
dalam beberapa bulan terakhir, razia dan penertiban di lapangan semakin digencarkan untuk memberantas tambang minyak ilegal yang merajalela di kabupaten muba.
baca juga:perilaku geng motor meresahkan masyarakat ! 
baca juga:kpu umumkan nama 12 panelis debat kelima pilpres 2024
tak hanya melakukan penertiban namun juga tindakan penangkapan terhadap pelaku tambang minyak illegal ini.
langkah tegas ini dilakukan dengan menutup operasional tambang ilegal yang telah merugikan masyarakat dan lingkungan.
namun begitu, pihak kepolisian daerah (polda) sumsel terus melakukan kajian untuk mencari cara yang efektif untuk memberantas aktivitas tambang ilegal di wilayah kabupaten muba tersebut.
terkait aktivitas minyak illegal ini, tak lepas dari perhatian dan sorotan ketua komisi i dprd sumsel, h antoni yuzar sh m hum.
menurutnya, penegakan hukum perlu, tetapi pendekatan kemanusiaan juga harus dipertimbangkan.
baca juga:bawaslu prabumulih ingatkan panwascam, pkd dan ptps, siaga hp 24 jam
baca juga:kominfo muba perkuat publikasi media, siap menyambut digitalisasi 
"pendekatan secara naluri dan kemanusiaan juga perlu dipertimbangkan. kalau hanya dilihat dari sudut penegakan hukum, akan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang penambangan," ujar antoni.
politisi pkb ini meminta pemerintah mencarikan solusi terbaik, memfasilitasi penambang rakyat dengan perusahaan yang memiliki izin.
"pemerintah harus hadir mencarikan solusi di mana hasil bumi bisa ditambang dengan aman, tetapi masyarakat tetap bisa mencari nafkah," katanya.
antoni yakin masyarakat ingin melegalkan usaha mereka, tetapi mereka tidak mengerti caranya.
baca juga:bawaslu prabumulih ingatkan panwascam, pkd dan ptps, siaga hp 24 jam
baca juga:kebakaran penyulingan minyak ilegal di babat toman: satu pekerja diamankan
"masyarakat mau melegalkan, tetapi mereka tidak tahu cara membuat izinnya. di negara ini, kepengurusan izin cenderung berbelit-belit," tambahnya.
sementara itu, praktisi hukum sumsel, sulyaden sh menyoroti insiden-insiden yang sering terjadi di lokasi tambang, seperti kebakaran dan pencemaran lingkungan.
"hal ini tentu harus menjadi perhatian serius pihak terkait, baik itu pemerintah daerah, provinsi, pemkab muba, pertamina, kementerian sumber daya alam dan mineral, serta kementerian lingkungan hidup. kegiatan tambang minyak ilegal yang terus menerus dapat mengakibatkan korban dan merugikan lingkungan," ungkap sulyaden, kamis, 1 februari.
menurutnya, pendekatan hukum secara pidana bukanlah solusi terbaik untuk menghentikan tambang minyak ilegal tersebut.
"justru, masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada kegiatan tambang perlu dibantu. tambang ilegal sering menjadi sumber penghasilan yang signifikan dan menjawab kesulitan ekonomi masyarakat," tegasnya.
sulyaden menegaskan perlunya regulasi yang jelas dari pemerintah dan pihak terkait agar tambang minyak ilegal dapat diatur secara bijaksana.
"regulasi yang baik akan memastikan bahwa kegiatan tambang ilegal dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, tanpa merugikan lingkungan dan menimbulkan risiko kecelakaan," katanya.
praktisi hukum ini berharap agar pihak terkait segera berkoordinasi untuk merumuskan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan ini.
"kita perlu pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.
sebelumnya, kapolda sumsel irjen pol rachmat menerangkan bahwa untuk mengentaskan permasalahan tambang minyak illegal di muba bukan hanya mengandalkan pengamanan pihak kepolisian, tetapi diperlukan kesatuan bersama instansi terkait.
menurut dia, polda sumsel tidak memiliki anggaran yang lebih untuk menangani illegal refinery, apabila tidak bersatu dan bersama dengan pemerintahan ataupun unsur instansi terkait lainnya.
"ada anggaran yang masing-masing sudah diberikan oleh kapolres itu sudah ada anggarannya. namun program penanganan ilegal ini tidak masuk dalam anggaran tersebut karena anggaran tersebut hanya diperuntukkan untuk harkamtibmas misalnya," ujarnya.
ia mengatakan apabila anggarannya dihabiskan untuk penanganan ilegal refinery maka penanganan yang lainnya sudah tidak ada anggaran lagi misalnya penanganan narkoba, kecopetan, kasus di jalanan, ataupun kekerasan lainnya, bahkan untuk krimsus tipikor ataupun kejahatan siber yang saat ini sedang marak.
"bahkan apabila polda sumsel mau menggunakan dana kontijensi itu tidak bisa karena dana itu dipergunakan untuk konflik sosial maupun bencana alam dan ilegal refinery bukanlah merupakan bencana alam," ujarnya, saat memimpin rapat koordinasi pengkajian dan penanganan masalah illegal refinery di mapolda sumsel, rabu, 31 januari 2024. 
ia mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan illegal refinery mulai dari perbaikan regulasi agar tidak menimbulkan keraguan petugas di lapangan, kemudian upaya tambahan yang diperlukan untuk menghadapi jarak tempuh, waktu tempuh, dan kondisi jalan menuju lokasi tambang pengolahan minyak tersebut.
kemudian penegakan hukum oleh multi stakeholder didahului upaya preventif dan destruktif serta disertai jaringan pengaman bagi masyarakat yang tidak lagi terlibat illegal driling dan hasil illegal driling tersebut semakin ke hilir semakin besar keuntungan,"  ujarnya.
dia juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh polda sumsel yakni peningkatan penegakan hukum di sektor hilir, yakni pengangkutan penyimpanan atau gudang pengoplosan, dan penyulingan ilegal.
kemudian juga mendorong masyarakat pemilik sumur minyak untuk menjual hasil produksinya kepada pt petromuba untuk diteruskan ke pertamina, dan juga mendorong pertamina dan skk migas untuk meningkatkan presentasi harga beli minyak mentah dari petromuba.
selain itu juga mendorong pemerintah daerah, skk migas, dan pertamina untuk memberikan atau menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang bekerja pada refinery ilegal atau bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pengolahan minyak itu.
sedangkan kepala dinas esdm provinsi sumsel hendriansyah melalui kabid energi aryansah mengatakan, salah satu solusi yang diupayakan yakni dengan mengajukan penerapan peraturan menteri esdm nomor 26 tahun 2016.
“di dalam illegal refinery ini tidak ada aturannya. kami hendak mengajak pemkab muba mulai mengimplementasikan peraturan menteri itu mengenai kilang minyak mini,” kata aryansah.
dirinya mengakui ada keterbatasan dari dinas esdm provinsi sumsel, untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap illegal refinery.
sementara itu, selama 2023, polda sumsel berhasil mengungkap sebanyak 297 kasus sumur minyak ilegal (refinery) sepanjang tahun 2023 dan sebanyak 1.048,11 ton minyak bumi dan olahan sepanjang tahun 2023. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan