Sumatera Selatan Usulkan 1 Provinsi dan 8 Kabupaten Baru ke DPD RI: Ini Daftar Lengkapnya, Cek Daerahmu !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 09 Jul 2025 - 20:37

Usulan pembentukan Provinsi Sumatera Selatan Barat ke DPD RI-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara resmi menerima 9 usulan Daerah Otonom Baru (DOB) dari Provinsi Sumatera Selatan.

Usulan ini mencerminkan aspirasi kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah.

Guna mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah provinsi.

BACA JUGA:Dukung Pemekaran Gelumbang

Dalam dokumen resmi yang diterima oleh DPD RI, terdapat satu usulan pembentukan provinsi baru serta delapan usulan pembentukan kabupaten/kota baru.

Proses pengajuan ini dilakukan melalui mekanisme formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemekaran wilayah di Indonesia.

Usulan yang paling mencolok adalah pembentukan Provinsi Sumatera Selatan Barat.

Provinsi baru ini dirancang untuk mencakup sejumlah wilayah yang saat ini berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana ini mengacu pada potensi geografis, sosial, ekonomi, dan aspirasi masyarakat lokal yang merasa bahwa pemekaran akan mempercepat pemerataan pembangunan.

7 wilayah yang diusulkan sebagai daerah induk pembentukan provinsi baru ini antara lain:

sumatera selatan usulkan 1 provinsi dan 8 kabupaten baru ke dpd ri: ini daftar lengkapnya, cek daerahmu !                            koranpalpos.com - dewan perwakilan daerah republik indonesia (dpd ri) secara resmi menerima 9 usulan daerah otonom baru (dob) dari provinsi sumatera selatan.
usulan ini mencerminkan aspirasi kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah.
guna mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah provinsi.
baca juga:dukung pemekaran gelumbang
baca juga:wacana pemekaran kabupaten gelumbang kian menguat: ini kata bupati muaraenim !
dalam dokumen resmi yang diterima oleh dpd ri, terdapat satu usulan pembentukan provinsi baru serta delapan usulan pembentukan kabupaten/kota baru.
proses pengajuan ini dilakukan melalui mekanisme formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemekaran wilayah di indonesia.
usulan yang paling mencolok adalah pembentukan provinsi sumatera selatan barat.
baca juga:reses di muara enim, giri ramanda bicara pemekaran gelumbang 
baca juga:kemendagri bahas kelanjutan moratorium pemekaran daerah otonomi baru 
provinsi baru ini dirancang untuk mencakup sejumlah wilayah yang saat ini berada di bagian barat provinsi sumatera selatan.
rencana ini mengacu pada potensi geografis, sosial, ekonomi, dan aspirasi masyarakat lokal yang merasa bahwa pemekaran akan mempercepat pemerataan pembangunan.
7 wilayah yang diusulkan sebagai daerah induk pembentukan provinsi baru ini antara lain:
baca juga:337 usulan pembentukan dob : 42 usulan pemekaran provinsi !
baca juga:lubuklinggau siap jadi ibu kota : ini rencana pemekaran provinsi sumsel barat di sumatera selatan !
1. kabupaten lahat
2. kota pagar alam
3. kabupaten empat lawang
baca juga: 4 kabupaten paling banyak pemekaran di sumatera selatan : mendorong pembangunan dan kesejahteraan !
baca juga:siap-siap sumatera selatan kehilangan 3 kabupaten dan 1 kota ini : rencana pemekaran sumsel barat !
4. kabupaten muara enim
5. kabupaten penukal abab lematang ilir (pali)
6. kabupaten musi rawas (mura)
7. kabupaten musi rawas utara (muratara)
8. kota lubuk linggau
jika usulan ini disetujui, maka provinsi sumatera selatan akan mengalami pemekaran besar dengan konsekuensi administratif, fiskal, dan tata kelola yang harus dirancang ulang baik di tingkat provinsi induk maupun provinsi baru.
selain pembentukan provinsi baru, pemerintah provinsi sumatera selatan juga mengajukan delapan dob tingkat kabupaten/kota yang berasal dari berbagai wilayah induk.
pemekaran ini umumnya bertujuan memperpendek jarak pelayanan pemerintahan, mengoptimalkan sumber daya lokal, serta meningkatkan daya saing wilayah melalui pendekatan pembangunan berbasis lokalitas.
berikut ini daftar usulan dob tingkat kabupaten/kota beserta wilayah induknya:
1. kabupaten kikim area – usulan dari kabupaten lahat
2. kabupaten pantai timur – usulan dari kabupaten ogan komering ilir (oki)
3. kabupaten banyuasin timur – usulan dari kabupaten banyuasin
4. kabupaten banyuasin tengah – usulan dari kabupaten banyuasin
5. kabupaten musi banyuasin timur – usulan dari kabupaten musi banyuasin (muba)
6. kabupaten gelumbang – usulan dari kabupaten muara enim
7. kabupaten rambang lubai – usulan dari kabupaten muara enim
8. kabupaten musi ilir – usulan dari kabupaten musi banyuasin
masing-masing usulan telah melewati tahapan pengkajian awal di tingkat daerah, termasuk studi kelayakan, sosialisasi publik, dan persetujuan dprd kabupaten/kota maupun provinsi.
usulan ini muncul sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem pemerintahan yang lebih dekat, cepat, dan efektif.
beberapa wilayah yang diajukan sebagai dob diketahui memiliki luas geografis yang cukup besar dengan tantangan topografi dan keterpencilan, sehingga akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi seringkali terkendala.
“pemekaran wilayah menjadi solusi strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan berbasis potensi lokal,” ujar salah satu tokoh masyarakat dari kikim area, lahat, saat dimintai pendapat.
hal senada juga disampaikan oleh para tokoh adat dan pemuda di kawasan banyuasin dan muba, yang menyatakan bahwa pemekaran akan memudahkan birokrasi dan memberikan peluang pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat pedesaan.
setelah diterima oleh dpd ri, seluruh usulan dob akan masuk dalam tahap penilaian administratif, teknis, dan politis, yang melibatkan kementerian dalam negeri (kemendagri), badan informasi geospasial, kementerian keuangan, dan dpr ri.
dpd ri sendiri bertindak sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah dalam menyuarakan kebutuhan pemekaran, namun keputusan akhir tetap berada pada kewenangan eksekutif dan legislatif pusat.
meskipun usulan pemekaran dob menguat, perlu dicatat bahwa saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan dob sejak tahun 2014.
hanya beberapa daerah strategis seperti papua yang mendapat pengecualian berdasarkan undang-undang otonomi khusus.
dalam konteks ini, provinsi sumatera selatan perlu memberikan argumen kuat berbasis data dan urgensi, agar usulan mereka dapat diprioritaskan apabila moratorium dicabut atau dilonggarkan.
beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain:
ketersediaan anggaran dari apbn dan apbd untuk mendukung pemerintahan daerah baru
sdm aparatur sipil dan struktur birokrasi
pemenuhan infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, pelayanan publik, dan jalan penghubung
sinkronisasi wilayah administratif dengan pemetaan batas yang akurat
meski prosesnya panjang dan kompleks, banyak masyarakat di daerah pengusul berharap bahwa dob akan menjadi jalan keluar dari ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan, terutama oleh wilayah perbatasan dan kawasan terpencil.
dengan total sembilan usulan dob dari sumatera selatan, termasuk satu provinsi baru dan delapan kabupaten/kota baru, momentum ini menjadi salah satu pengajuan pemekaran terbesar di wilayah sumatera dalam beberapa tahun terakhir.
langkah ini memperlihatkan keseriusan daerah dalam mencari jalan inovatif untuk mempercepat kemajuan wilayahnya.
namun, seiring dengan semangat pemekaran, tantangan pembiayaan dan efektivitas birokrasi juga harus dipertimbangkan secara bijak agar pemekaran benar-benar membawa manfaat, bukan justru membebani negara.
selanjutnya, semua pihak—baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun pusat—perlu berkoordinasi dan menjaga proses ini agar tetap transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.