Surat Pemakzulan Gibran Belum Dibahas MPR

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 04 Jun 2025 - 20:37

Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/5/2025).-Foto: Antara-

Penetapan agenda rapat, termasuk pembahasan surat-surat penting, ditentukan berdasarkan tata tertib (tatib) yang berlaku.

"Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatib-nya, ketua yang menentukan. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, tanya ke Pak Muzani," tambahnya.

Latar Belakang Surat Usulan Pemakzulan

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat ke MPR dan DPR RI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Surat bertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024–2029.

Surat itu ditandatangani oleh sejumlah tokoh militer senior, antara lain:

- Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

- Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan

- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

surat pemakzulan gibran belum dibahas mpr                            jakarta - wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) ri, bambang wuryanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rapat pimpinan (rapim) mpr ri yang membahas ataupun menindaklanjuti surat dari forum purnawirawan prajurit tni yang mengusulkan pemakzulan terhadap wakil presiden gibran rakabuming raka.
pernyataan tersebut disampaikan bambang wuryanto, yang akrab disapa bambang pacul, di kompleks parlemen, senayan, jakarta, pada rabu (4/6).
menurutnya, mekanisme pembahasan sebuah surat yang masuk ke lembaga tinggi negara seperti mpr ri harus melalui tahapan administratif yang jelas.
baca juga:dpr kawal kasus gagalnya haji furoda
baca juga:pemda boleh gelar rapat di hotel lagi
sampai saat ini, belum ada kepastian apakah surat tersebut sudah diterima secara resmi oleh sekretariat jenderal mpr ri.
"begini, kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan mpr itu masuknya ke sekretariat. di sekretariat itu, kalau surat dianggap penting, baru kita lakukan rapim, rapat pimpinan mpr, untuk memutuskan bagaimana tindak lanjutnya. nah, ini rapimnya belum ada," jelas bambang pacul.
ia menambahkan bahwa penilaian terhadap urgensi atau pentingnya suatu surat biasanya mengacu pada asal lembaga pengirim surat.
baca juga:presiden tahu lsm asing yang diskreditkan pemerintah
baca juga:kemendagri dorong optimasi sawah tadah hujan
jika surat tersebut berasal dari lembaga tinggi negara, maka biasanya akan langsung mendapatkan perhatian dari pimpinan mpr ri.
"soal lembaga resmi itu dirapatkan. terutama adalah bila berasal dari lembaga-lembaga tinggi. kalau lembaga-lembaga tinggi, pasti segera ditanggapi," ujar mantan ketua komisi iii dpr ri itu.
lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi mpr, kewenangan untuk menentukan apakah suatu surat akan dibahas dalam rapat pimpinan sepenuhnya berada di tangan ketua mpr ri, ahmad muzani.
baca juga:dpr beri tenggat dua hari ke kemenag soal puncak haji
baca juga:aksi nyata! tanggapi keluhan pedagang, h arlan dan deni victoria gotong royong cor jalan pasar subuh prabumuli
penetapan agenda rapat, termasuk pembahasan surat-surat penting, ditentukan berdasarkan tata tertib (tatib) yang berlaku.
"yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatib-nya, ketua yang menentukan. jadi kalau mau tahu lebih lanjut, tanya ke pak muzani," tambahnya.
latar belakang surat usulan pemakzulan
baca juga:pancasila jadi benteng radikalisme
baca juga:reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden
sebelumnya, beredar informasi bahwa forum purnawirawan prajurit tni telah mengirimkan surat ke mpr dan dpr ri terkait usulan pemakzulan wakil presiden gibran rakabuming raka.
surat bertanggal 26 mei 2025 tersebut ditujukan kepada ketua mpr ri dan ketua dpr ri periode 2024–2029.
surat itu ditandatangani oleh sejumlah tokoh militer senior, antara lain:
baca juga:5 tahun buron, tika wulandari tersangka penipuan modus perumahan syariah ditangkap di depok
baca juga:polres oku dalami dugaan polisi terlibat kasus narkoba
- jenderal tni (purn) fachrul razi
- marsekal tni (purn) hanafi asnan
- jenderal tni (purn) tyasno soedarto
baca juga:jadi momentum refleksi peran jaga persatuan
baca juga:71% warga dukung kebijakan efisiensi anggaran prabowo 
- laksamana tni (purn) slamet soebijanto
meski belum diketahui secara rinci isi dan alasan pengusulan pemakzulan tersebut, langkah ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama purnawirawan jenderal tni yang memiliki pengaruh dan pengalaman panjang di bidang pertahanan dan keamanan negara. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan