Tekankan Pentingnya Sinergisitas Menghapus Politik Uang

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 15 May 2025 - 21:19

Anggota Bawaslu RI, Puadi-Foto: Antara-

Namun, ia mengakui bahwa penilaian terhadap unsur masif dalam konteks pelanggaran politik uang bisa saja berbeda antara Bawaslu dan Mahkamah.

Perbedaan tersebut menurutnya bukan bentuk pembiaran, melainkan bentuk interpretasi hukum yang sah dalam sistem peradilan pemilu.

“Apabila terdapat perbedaan dalam pendekatan penilaian terhadap unsur masif antara Bawaslu dan Mahkamah, hal tersebut harus dimaknai sebagai ruang interpretasi hukum, bukan pembiaran,” tegas Puadi.

BACA JUGA:Siapkan Badan Regulator BUMD

Putusan MK tersebut keluar setelah Mahkamah menemukan fakta bahwa kedua pasangan calon di Barito Utara terbukti melakukan politik uang dalam skala besar.

Pasangan Gogo Purman Jaya–Hendro Nakalelo (nomor urut 1) dan pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah–Sastra Jaya (nomor urut 2) sama-sama melakukan pembelian suara dalam jumlah fantastis.

Dalam persidangan, Mahkamah mendapati bahwa pemilih dijanjikan uang hingga Rp16 juta per orang oleh salah satu paslon. Bahkan, ada satu keluarga yang mengaku menerima total Rp64 juta untuk mendukung salah satu pasangan.

BACA JUGA:Siapkan Badan Regulator BUMD

Tidak kalah mengejutkan, paslon lainnya menawarkan uang hingga Rp6,5 juta per pemilih serta janji keberangkatan umrah jika berhasil memenangkan PSU.

Atas temuan itu, MK memutuskan mendiskualifikasi kedua pasangan calon dan memerintahkan pelaksanaan PSU dengan pasangan calon baru dalam waktu maksimal 90 hari sejak putusan dibacakan, yakni pada Rabu (15/5).

Kasus ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam membangun demokrasi yang bersih bukan hanya pada regulasi, tapi juga pada budaya politik masyarakat dan sistem perekrutan elite politik.

tekankan pentingnya sinergisitas  menghapus politik uang                              koranpalpos.com - anggota badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri puadi menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk menghapus praktik politik uang yang masih marak terjadi dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).
puadi menyebut, politik uang bukan hanya perkara pelanggaran hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan budaya politik dan struktur kekuasaan lokal yang sudah mengakar kuat di berbagai daerah. oleh karena itu, penghapusannya memerlukan upaya bersama lintas lembaga.
“perlu disadari bahwa praktik politik uang tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga budaya dan struktur politik lokal. oleh sebab itu, sinergi dengan pemangku kepentingan lain mutlak dibutuhkan,” ujar puadi saat dihubungi di jakarta, kamis (15/5).
 baca juga:wamendagri pastikan apbd papua siap biayai psu pilkada
baca juga:wajah baru kota palembang : kabel optik akan ditata rapi, tak lagi semrawut !
pernyataan itu disampaikan puadi menanggapi putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 313/phpu.bup-xxiii/2025 yang mengejutkan publik, yakni mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam pilkada kabupaten barito utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang.
menurut puadi, vonis mk tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi serius bagi partai politik dalam proses seleksi calon kepala daerah.
ia menilai, parpol semestinya menjadi benteng pertama dalam mencegah politik transaksional dengan hanya mengusung kader yang berintegritas.
baca juga:puan ajak parlemen oki tolak relokasi warga gaza
baca juga:ketua dewan pers ajak kolaborasi nasional hadapi sampah digital di ruang publik
“pencegahan dan pembenahan harus dilakukan secara holistik, bukan hanya dibebankan kepada bawaslu,” ujarnya.
puadi juga menegaskan bahwa jajaran bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah bekerja optimal dalam mengawasi tahapan pilkada.
dugaan pelanggaran, termasuk politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) telah ditindaklanjuti dengan berbagai pendekatan.
baca juga:presiden rampungkan kunjungan di brunei
baca juga:seluruh sppg diminta patuhi sop program mbg 
namun, ia mengakui bahwa penilaian terhadap unsur masif dalam konteks pelanggaran politik uang bisa saja berbeda antara bawaslu dan mahkamah.
perbedaan tersebut menurutnya bukan bentuk pembiaran, melainkan bentuk interpretasi hukum yang sah dalam sistem peradilan pemilu.
“apabila terdapat perbedaan dalam pendekatan penilaian terhadap unsur masif antara bawaslu dan mahkamah, hal tersebut harus dimaknai sebagai ruang interpretasi hukum, bukan pembiaran,” tegas puadi.
 baca juga:seskab teddy-dubes australia bahas kunjungan pm albanese
baca juga:siapkan badan regulator bumd 
putusan mk tersebut keluar setelah mahkamah menemukan fakta bahwa kedua pasangan calon di barito utara terbukti melakukan politik uang dalam skala besar.
pasangan gogo purman jaya–hendro nakalelo (nomor urut 1) dan pasangan akhmad gunadi nadalsyah–sastra jaya (nomor urut 2) sama-sama melakukan pembelian suara dalam jumlah fantastis.
dalam persidangan, mahkamah mendapati bahwa pemilih dijanjikan uang hingga rp16 juta per orang oleh salah satu paslon. bahkan, ada satu keluarga yang mengaku menerima total rp64 juta untuk mendukung salah satu pasangan.
baca juga:seskab teddy-dubes australia bahas kunjungan pm albanese
baca juga:siapkan badan regulator bumd 
tidak kalah mengejutkan, paslon lainnya menawarkan uang hingga rp6,5 juta per pemilih serta janji keberangkatan umrah jika berhasil memenangkan psu.
atas temuan itu, mk memutuskan mendiskualifikasi kedua pasangan calon dan memerintahkan pelaksanaan psu dengan pasangan calon baru dalam waktu maksimal 90 hari sejak putusan dibacakan, yakni pada rabu (15/5).
kasus ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam membangun demokrasi yang bersih bukan hanya pada regulasi, tapi juga pada budaya politik masyarakat dan sistem perekrutan elite politik.
baca juga:dpr minta polisi usut kecelakaan tewaskan 11 guru
baca juga:dimulai sidang dukungan kemerdekaan palestina 
dalam konteks ini, bawaslu menilai perlunya pelibatan aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga media massa untuk menciptakan kesadaran kolektif melawan politik uang.
bawaslu menegaskan bahwa upaya menanggulangi politik uang tidak bisa berjalan sendiri. butuh kolaborasi menyeluruh untuk mengedukasi masyarakat dan menekan ruang gerak praktik transaksional dalam demokrasi lokal. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan