Kemendagri Bahas Kelanjutan Moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 17 Dec 2024 - 19:28

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto-Foto: Antara-

Namun, menurut Wamendagri, moratorium DOB tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kesiapan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

Ia menekankan pentingnya memastikan sumber daya dan pendanaan yang memadai agar pemekaran tidak menjadi beban baru bagi negara.

“Jangan sampai daerah baru yang dibentuk justru tidak mandiri secara ekonomi dan malah menambah ketergantungan pada anggaran pusat,” jelas Bima Arya.

Pada kesempatan terpisah, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pencabutan moratorium DOB bergantung pada political will atau kemauan politik Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menjabat pada periode mendatang.

"Moratorium ini 'kan level kebijakannya Presiden, sehingga DPR maupun kementerian/lembaga menunggu political will dari Presiden," ujar Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Rabu (11/12).

Rifqinizamy menambahkan bahwa DPR RI siap mendukung pencabutan moratorium jika Presiden memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemekaran daerah.

Menurutnya, pemekaran dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah jika dikelola dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Wacana pencabutan moratorium DOB selalu memunculkan pro dan kontra. Pendukung pemekaran daerah berpendapat bahwa pemekaran mampu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di daerah terpencil,

kemendagri bahas kelanjutan moratorium pemekaran daerah otonomi baru                              koranpalpos.com - kementerian dalam negeri (kemendagri) mengumumkan rencana untuk membahas kelanjutan dari moratorium pembentukan daerah otonomi baru (dob) atau pemekaran daerah yang telah berlaku sejak beberapa tahun terakhir.
wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya desakan dari berbagai pihak yang meminta percepatan pemekaran daerah.
"ini karena banyak yang sudah mendesak," ujar bima arya usai berkunjung ke sman 34 jakarta, selasa.
menurutnya, pencabutan moratorium pembentukan dob memerlukan pertimbangan matang, termasuk kesiapan anggaran dan penentuan daerah yang diprioritaskan untuk pemekaran. langkah ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang.
baca juga:kemendagri sebut tidak akan terburu-buru tentukan sistem pilkada
baca juga:akurasi hitung cepat voxpol dekati real count kpu 
"pembahasan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, memastikan anggaran tersedia, serta menentukan daerah-daerah mana yang layak dan diprioritaskan untuk pemekaran," tambahnya.
berdasarkan data kemendagri yang disampaikan dalam rapat kerja komite i dpd ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (10/12), tercatat ada 337 usulan pembentukan dob yang sedang menunggu keputusan pemerintah. jumlah tersebut mencakup:
• 42 usulan pemekaran provinsi,
• 248 usulan pemekaran kabupaten,
• 36 usulan pemekaran kota,
• 6 usulan pemekaran daerah istimewa,
• 5 usulan pemekaran otonomi khusus.
jumlah ini menunjukkan tingginya antusiasme daerah-daerah untuk menjadi daerah otonom baru, dengan harapan peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:pantau isu viral dan amankan fasilitas pilkada
baca juga:dpr minta pemerintah evaluasi sistem pemilu : ini alasannya ! 
namun, menurut wamendagri, moratorium dob tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kesiapan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
ia menekankan pentingnya memastikan sumber daya dan pendanaan yang memadai agar pemekaran tidak menjadi beban baru bagi negara.
“jangan sampai daerah baru yang dibentuk justru tidak mandiri secara ekonomi dan malah menambah ketergantungan pada anggaran pusat,” jelas bima arya.
pada kesempatan terpisah, komisi ii dpr ri menegaskan bahwa pencabutan moratorium dob bergantung pada political will atau kemauan politik presiden ri prabowo subianto yang akan menjabat pada periode mendatang.
baca juga:pkb usulkan gus dur jadi pahlawan nasional
baca juga:warga ogan ilir keluhkan turunnya jalan akibat sungai ogan dan rusaknya jembatan 
"moratorium ini 'kan level kebijakannya presiden, sehingga dpr maupun kementerian/lembaga menunggu political will dari presiden," ujar ketua komisi ii dpr ri muhammad rifqinizamy karsayuda di jakarta, rabu (11/12).
rifqinizamy menambahkan bahwa dpr ri siap mendukung pencabutan moratorium jika presiden memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemekaran daerah.
menurutnya, pemekaran dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah jika dikelola dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
wacana pencabutan moratorium dob selalu memunculkan pro dan kontra. pendukung pemekaran daerah berpendapat bahwa pemekaran mampu:
baca juga:sekjen ppp sebut mukernas fokus evaluasi pemilu dan pilkada
baca juga:ketum pkb minta 14 kader pemenang pilkada sejahterakan rakyat
1. meningkatkan pelayanan publik di daerah terpencil,
2. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur,
3. memperkuat identitas lokal dan otonomi daerah,
4. menciptakan lapangan kerja baru melalui pembangunan pemerintahan daerah yang efektif.
baca juga:wacana pilkada melalui dprd kembali bergulir
baca juga:dpr minta mk hati-hati selesaikan 275 sengketa pilkada
namun, di sisi lain, pemekaran daerah juga memiliki tantangan besar, seperti:
• ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat,
• beban anggaran negara untuk pembentukan infrastruktur pemerintahan baru,
• risiko terbentuknya daerah otonom baru yang tidak produktif secara ekonomi.
 baca juga:prabowo soal korupsi: jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru !
baca juga:kpu ri sebut pemungutan suara ulang pilkada 2024 tuntas 
dalam menghadapi tuntutan pemekaran daerah yang terus meningkat, kemendagri akan melakukan kajian mendalam bersama para pemangku kepentingan.
pembahasan akan melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat (lsm), organisasi non-pemerintah (ngo), dan dpr ri.
“pembahasan ini harus melibatkan berbagai pihak agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa diimplementasikan dengan baik,” kata bima arya.
kemendagri juga tengah mempertimbangkan daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang secara ekonomi, administratif, dan sosial sebagai prioritas pemekaran.
baca juga:kementerian panrb targetkan seluruh kabupaten/kota punya mpp pada 2025
baca juga:megawati: saya setuju kasih makan gratis 
keputusan ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antardaerah.
dengan wacana ini kembali bergulir, masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah terkait kelanjutan moratorium dob.
penentuan daerah prioritas, kesiapan anggaran, serta political will dari presiden akan menjadi kunci penting dalam mencabut moratorium yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
“kami tidak ingin terburu-buru, tetapi juga tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat yang sudah mendesak. ini tugas bersama yang harus dipikirkan dengan matang,” tutup bima arya. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan