Berlaku 2025 : Pemerintah Tambah Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor 66 Persen !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 16 Dec 2024 - 21:35

Aktivitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di salah satu kantor Samsat di Kota Palembang. -Foto : Koer Palpos -

KORANPALPOS.COM – Di tengah kondisi ekonomi yang relatif sulit hingga melanda masyarakat ekonomi menengah ke atas, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis.

Dimana kebijakan tersebut berupa pemberlakuan tambahan pungutan pajak kendaraan 66 persen berlaku pada Januari 2025 mendatang.

Adapun tambahan ungutan pajak kendaraan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD.

Sedangkan tambahan pungutan pajak tersebut atau opsen pajak merupakan opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB dan pokok BBNKB.

Dengan berlakukannya tambahan ini, maka pungutan pada kendaraan bermotor menjadi 9 pungutan yang sebelumnya terdapat 7 pungutan, mulai dari BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

Kebijakan opsen pajak ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan akan berlaku disemua daerah di tanah air dengan adanya opsen atau tambahan pungutan pajak baru ini, maka pembayaran pajak kendaran bermotor akan ditambahkan dari besaran pajak sebelumnya sebesar 66 persen.

Terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan tambahan pungutan pajak kendaraan bermotor hingga mencapai 66 persen pada 5 Januari 2025 mendatang, menuai berbagai tanggapan dari warga Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya mereka yang memiliki kendaraan bermotor.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pusat, sebagian besar masyarakat merasa kebijakan tersebut semakin memberatkan kondisi ekonomi yang sudah sulit.

Beberapa warga Sumsel mengungkapkan kekecewaannya terkait pemberlakuan pajak tambahan yang cukup signifikan ini.

Fadli, seorang pebisnis di Palembang, mengaku khawatir dengan dampak besar yang akan dirasakan pada pengeluaran rumah tangganya.

berlaku 2025 : pemerintah tambah pungutan pajak kendaraan bermotor 66  persen !                            koranpalpos.com – di tengah kondisi ekonomi yang relatif sulit hingga melanda masyarakat ekonomi menengah ke atas, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis.
dimana kebijakan tersebut berupa pemberlakuan tambahan pungutan pajak kendaraan 66 persen berlaku pada januari 2025 mendatang.
adapun tambahan ungutan pajak kendaraan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau hkpd.
sedangkan tambahan pungutan pajak tersebut atau opsen pajak merupakan opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok pkb dan pokok bbnkb.
baca juga:perkembangan terbaru : kasus pemukulan dokter koas di palembang !
baca juga:mendagri setujui rencana pilkada diwakili dprd : berikut alasannya !
dengan berlakukannya tambahan ini, maka pungutan pada kendaraan bermotor menjadi 9 pungutan yang sebelumnya terdapat 7 pungutan, mulai dari bbn kb, opsen bbn kb, pkb, opsen pkb, swdkllj, biaya adm stnk, dan biaya admin tnkb.
kebijakan opsen pajak ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan akan berlaku disemua daerah di tanah air dengan adanya opsen atau tambahan pungutan pajak baru ini, maka pembayaran pajak kendaran bermotor akan ditambahkan dari besaran pajak sebelumnya sebesar 66 persen.
terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan tambahan pungutan pajak kendaraan bermotor hingga mencapai 66 persen pada 5 januari 2025 mendatang, menuai berbagai tanggapan dari warga sumatera selatan (sumsel), khususnya mereka yang memiliki kendaraan bermotor.
meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pusat, sebagian besar masyarakat merasa kebijakan tersebut semakin memberatkan kondisi ekonomi yang sudah sulit.
baca juga:studi banding kepala desa ke bali tuai kritik tajam
baca juga:rayakan natal dan tahun baru di korsel
beberapa warga sumsel mengungkapkan kekecewaannya terkait pemberlakuan pajak tambahan yang cukup signifikan ini.
fadli, seorang pebisnis di palembang, mengaku khawatir dengan dampak besar yang akan dirasakan pada pengeluaran rumah tangganya.
"sudah banyak biaya yang harus dipikirkan setiap bulan. ditambah lagi dengan pajak kendaraan yang naik 66 persen, tentu akan semakin berat bagi kami yang memiliki lebih dari satu kendaraan," ujar fadli, senin (16/12). 
senada disampaikan  indah, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan sako.
baca juga:pemprov sumsel gelar simulasi makan bergizi gratis di smkn 2 palembang
baca juga:pertamina umumkan 25 pemenang dari 2.667 karya jurnalistik di ajp 2024 : berikut daftar lengkapnya !
"saya hanya memiliki satu mobil keluarga, tapi dengan kenaikan pajak ini, jelas menambah beban. ini waktunya sulit, apalagi untuk keluarga menengah ke atas seperti kami. kita perlu lebih bijak dalam menggunakan kendaraan, tetapi kenaikan seperti ini sangat memberatkan," katanya.
meski demikian, sejumlah warga berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan yang lebih bijaksana untuk meringankan beban masyarakat.
rahmad, warga alang-alang lebar kota palembang, berharap pemerintah dapat memberikan kelonggaran atau pembagian beban pajak bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas.
"jika pajak kendaraan terus meningkat, mungkin banyak dari kami yang akan kesulitan untuk membayar. harapannya, ada subsidi atau pengaturan khusus bagi yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
baca juga:dipa dan tkd 2025 : realisasikan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat !
baca juga:kebijakan baru tunjangan sertifikasi : guru tak lagi wajib mengajar 24 jam sepekan !
selain itu, beberapa warga menginginkan agar pemerintah memperjelas alokasi dana dari tambahan pungutan pajak kendaraan tersebut.
"saya ingin tahu bagaimana uang pajak tersebut digunakan, apakah akan kembali pada perbaikan fasilitas jalan atau program lain yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap hely seorang warga yang tinggal di kawasan sukarami.
terpisah, soleh, salah seorang warga kayuagung, kabupaten ogan komering ilir (oki) menganggap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu akan menimbulkan pro dan kontra.
"bagi masyakarat kalangan menengah ke atas, mungkin terima-terima saja. tetapi, bagi kalangan menengah ke bawah, tentu pajak yang naik ke 66 persen itu sangat memberatkan," ucapnya, senin, 16 desember 2024.
kendati demikian, sebagai warga negara yang baik, dirinya tetap akan mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah.
"semoga saja pemerintah juga berfikir demikian dan kebijakan yang ada tidak akan menyusahkan masyakarat. kemudian, pad yang didapat dari tambahan pungutan pkb bisa tepat sasaran untuk membangun kabupaten oki ini," harapnya.
senada diungkapkan arlan, warga teluk gelam.
menurutnya, kalau pkb pungutannya ditambah, maka pemerintah wajib menunjukan pembangunan yang bermanfaat bagi masyakarat.
"semoga dengan masyakarat telah mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, akan berdampak baik juga baik kita-kita sebagai rakyat," ujarnya. 
rio, seorang warga indralaya, ogan ilir, menyampaikan, jika danaa tambahan dari opsen pajak kendaraan bermotor ini benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, maka masyarakat akan merasakan manfaat langsung.
"kita harus melihat sisi positifnya. kalau pajak ini digunakan untuk memperbaiki jalan yang sering rusak, tentu kita juga yang menikmati hasilnya," ujarnya.
selain itu, diah, warga kayu agung kabupaten oki menilai bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak.
"banyak orang yang mungkin selama ini menganggap remeh pajak kendaraan. dengan adanya kebijakan ini, masyarakat jadi lebih peduli dan sadar bahwa pajak yang kita bayar akan kembali ke kita dalam bentuk pembangunan," katanya.
diah melihat adanya peluang untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan.
"dengan pajak kendaraan yang lebih tinggi, mungkin orang-orang akan mulai mempertimbangkan menggunakan transportasi umum, sehingga polusi udara bisa berkurang," tuturnya.
"bagi orang-orang yang pendapatannya pas-pasan, ini jelas memberatkan. apalagi kalau kendaraan itu memang menjadi alat utama untuk mencari nafkah," keluhnya.
diah menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. 
"mungkin niatnya baik, tapi waktunya kurang tepat. banyak orang yang masih berjuang secara finansial, tambahan pajak ini bisa jadi pukulan berat," ujarnya.
sebelumnya, pemerintah menegaskan dalam pemberlakuan perhitungan opsen pajak tersebut, jika kendaraan bermotor dikenakan pkb sebesar rp 1 juta, maka setelah pemberlakuan penambahan pungutan pajak tersebut maka akan ada penambahan opsen pkb sebesar rp 660 ribu, hingga pembayaran pajak kendaraan akan menjadi rp 1.6 juta.
sedangkan untuk opsen bbnkb, cara menghitungnya juga sama, yaitu ada tambahan sebesar 66 persen dari bbnkb yang ditetapkan.
adapun opsen pajak baru ini rencananya untuk pemerintah kabupaten/kota dan akan diterapkan pada 5 januari 2025 mendatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan