Pasca-OTT Gubernur Bengkulu : Wakil Gubernur Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 25 Nov 2024 - 12:00

Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah memberikan motivasi pada jajaran ASN saat apel Senin pagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, Senin. (25/11/2024)-FOTO : ANTARA-

“Posisi Sekda akan dijabat oleh Plh untuk sementara, sembari menunggu penunjukan pejabat definitif sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Rosjonsyah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Selain Gubernur Rohidin Mersyah, dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah Isnan Fajri dan ajudan gubernur, Evriansyah. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pemerasan dan gratifikasi untuk mengumpulkan dana kampanye pilkada.

Penyidik KPK menemukan bukti kuat berupa percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan bahwa dana hasil korupsi akan digunakan untuk membiayai tim sukses Pilkada Bengkulu.

Modus pemerasan dilakukan melalui pemotongan anggaran dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sumbangan wajib dari sejumlah kepala dinas.

Salah satu kepala dinas, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Saidirman, menyetor uang senilai Rp2,9 miliar kepada Gubernur Rohidin.

Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Tejo Suroso, menyetorkan Rp500 juta, yang berasal dari potongan anggaran perjalanan dinas dan tunjangan pegawai. Total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp7 miliar.

OTT KPK yang dilakukan pada Sabtu (23/11) malam di Bengkulu menjerat delapan orang, termasuk Gubernur Rohidin Mersyah.

Selain itu, KPK juga menangkap ajudan gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra.

Setelah dilakukan pemeriksaan, lima orang dinyatakan sebagai saksi, sementara tiga lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK selama 20 hari untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pasca-ott gubernur bengkulu : wakil gubernur pastikan pemerintahan tetap berjalan normal !                             koranpalpos.com - wakil gubernur bengkulu, rosjonsyah, menegaskan bahwa roda pemerintahan di provinsi bengkulu tetap berjalan normal meskipun gubernur rohidin mersyah dan sejumlah pejabat lainnya terjerat kasus hukum.
pasca-operasi tangkap tangan (ott) oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap gubernur bengkulu dan pejabat tinggi lainnya, rosjonsyah mengambil langkah cepat untuk memastikan kinerja pemerintahan tidak terganggu.
"kami tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. kejadian ini adalah cobaan yang harus dihadapi bersama. tentu kami semua prihatin, tetapi ini adalah bagian dari takdir allah swt," ujar rosjonsyah dilansir dari antara, senin (25/11).
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
rosjonsyah secara langsung memimpin apel pagi bagi jajaran aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemprov bengkulu.
ia memberikan arahan sekaligus motivasi agar para pegawai tetap semangat menjalankan tugas meskipun tengah menghadapi tantangan besar.
“saya memimpin apel hari ini untuk memberikan semangat kepada kawan-kawan asn. kita harus tetap bekerja optimal, apalagi kita sedang berada di penghujung tahun 2024. masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tutup buku anggaran,” katanya.
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
wakil gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga fokus dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
ia berharap kasus hukum yang tengah terjadi tidak memengaruhi pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian program-program yang telah direncanakan.
seiring dengan penangkapan sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, rosjonsyah menyebutkan bahwa jabatan tersebut sementara waktu akan diisi oleh pelaksana harian (plh).
baca juga:perkembangan terbaru ott kpk di bengkulu : pejabat yang terjaring bertambah jadi 8 orang !
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
“posisi sekda akan dijabat oleh plh untuk sementara, sembari menunggu penunjukan pejabat definitif sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap rosjonsyah.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, kpk telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
selain gubernur rohidin mersyah, dua tersangka lainnya adalah sekretaris daerah isnan fajri dan ajudan gubernur, evriansyah. ketiganya diduga terlibat dalam tindak pemerasan dan gratifikasi untuk mengumpulkan dana kampanye pilkada.
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
penyidik kpk menemukan bukti kuat berupa percakapan melalui aplikasi whatsapp yang menunjukkan bahwa dana hasil korupsi akan digunakan untuk membiayai tim sukses pilkada bengkulu.
modus pemerasan dilakukan melalui pemotongan anggaran dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (skpd) dan sumbangan wajib dari sejumlah kepala dinas.
salah satu kepala dinas, yakni kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi bengkulu, saidirman, menyetor uang senilai rp2,9 miliar kepada gubernur rohidin.
selain itu, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), tejo suroso, menyetorkan rp500 juta, yang berasal dari potongan anggaran perjalanan dinas dan tunjangan pegawai. total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai rp7 miliar.
ott kpk yang dilakukan pada sabtu (23/11) malam di bengkulu menjerat delapan orang, termasuk gubernur rohidin mersyah.
selain itu, kpk juga menangkap ajudan gubernur, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas pupr, serta kepala biro pemerintahan dan kesra.
setelah dilakukan pemeriksaan, lima orang dinyatakan sebagai saksi, sementara tiga lainnya ditetapkan sebagai tersangka.
ketiga tersangka kini ditahan di rumah tahanan negara (rutan) cabang kpk selama 20 hari untuk proses penyidikan lebih lanjut.
mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
meski kasus ini mengguncang kepercayaan publik, rosjonsyah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“kami akan terus bekerja untuk masyarakat dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu. situasi ini adalah ujian, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memberikan yang terbaik bagi masyarakat bengkulu,” tegasnya.
ia juga mengimbau kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemprov bengkulu untuk mematuhi aturan dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.
rosjonsyah menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
pemerintah provinsi bengkulu kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat.
rosjonsyah mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi.
“kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. tidak ada toleransi terhadap korupsi. kami akan memperketat pengawasan dan mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
meski diterpa kasus korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan, pemerintah provinsi bengkulu berupaya untuk tetap melayani masyarakat dengan baik.
wakil gubernur rosjonsyah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan asn tetap semangat menjalankan tugasnya.
sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan, menjadi peringatan serius bagi semua pejabat untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai amanat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan