KPK Periksa Calon Gubernur Bengkulu : Begini Reaksi Tim Kuasa Hukum Rohidin Mersyah !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 24 Nov 2024 - 05:37

Tim hukum Pasangan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah-Meriani mendatangi Mako Polresta Bengkulu meminta bertemu dengan Rohidin Mersyah yang diperiksa KPK, di Bengkulu, Minggu. (24/11/2024)-FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Tim hukum pasangan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2, Rohidin Mersyah-Meriani, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksa Rohidin Mersyah.

Pemeriksaan petahana Gubernur Bengkulu ini, di tengah masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ketua Tim Hukum pasangan calon (paslon) tersebut, Aizan Dahlan, menilai pemeriksaan terhadap Rohidin di masa menjelang pencoblosan sebagai tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Menurutnya, langkah itu berpotensi mengganggu proses demokrasi yang tengah berlangsung.

"Saat ini proses demokrasi sedang berjalan. Besok sudah memasuki masa tenang. Ada kesepakatan antara KPK, kejaksaan, dan Kapolri untuk tidak mengganggu jalannya proses demokrasi,'' ujar Aizan dikutip dari Antara, Minggu, 24 November 2024.

''Kami mempertanyakan, mengapa KPK tetap memanggil dan memeriksa seorang calon kepala daerah di masa kritis ini? Bahkan untuk bertemu saja sulit,'' lanjutnya.

Aizan mengingatkan bahwa berdasarkan etika dan aturan yang disepakati sebelumnya, pasangan calon kepala daerah seharusnya tidak diganggu oleh proses hukum selama tahapan Pilkada berlangsung, terlebih di masa tenang.

"Jika memang ada pemeriksaan yang harus dilakukan, seharusnya calon kepala daerah tersebut dikembalikan ke rumahnya segera setelah selesai,'' ungkapnya.

Masa tenang ini adalah waktu yang sangat penting bagi pasangan calon untuk menjaga hak suaranya.

kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah !                              koranpalpos.com - tim hukum pasangan calon gubernur bengkulu nomor urut 2, rohidin mersyah-meriani, mempertanyakan langkah komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang memeriksa rohidin mersyah.
pemeriksaan petahana gubernur bengkulu ini, di tengah masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
ketua tim hukum pasangan calon (paslon) tersebut, aizan dahlan, menilai pemeriksaan terhadap rohidin di masa menjelang pencoblosan sebagai tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.
baca juga:operasi kpk di bengkulu : 4 orang pejabat dibawa, ada dugaan ott ?
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
menurutnya, langkah itu berpotensi mengganggu proses demokrasi yang tengah berlangsung.
"saat ini proses demokrasi sedang berjalan. besok sudah memasuki masa tenang. ada kesepakatan antara kpk, kejaksaan, dan kapolri untuk tidak mengganggu jalannya proses demokrasi,'' ujar aizan dikutip dari antara, minggu, 24 november 2024.
''kami mempertanyakan, mengapa kpk tetap memanggil dan memeriksa seorang calon kepala daerah di masa kritis ini? bahkan untuk bertemu saja sulit,'' lanjutnya.
baca juga:kpk ingatkan pejabat baru untuk patuhi kewajiban lhkpn
baca juga:kpk tetapkan gubernur kalimantan selatan tersangka korupsi
aizan mengingatkan bahwa berdasarkan etika dan aturan yang disepakati sebelumnya, pasangan calon kepala daerah seharusnya tidak diganggu oleh proses hukum selama tahapan pilkada berlangsung, terlebih di masa tenang.
"jika memang ada pemeriksaan yang harus dilakukan, seharusnya calon kepala daerah tersebut dikembalikan ke rumahnya segera setelah selesai,'' ungkapnya.
masa tenang ini adalah waktu yang sangat penting bagi pasangan calon untuk menjaga hak suaranya.
baca juga:kpk periksa wahyu setiawan soal keberadaan harun masiku
baca juga:kpk temukan mobil-mobil harun masiku : proses penyidikan masih berlanjut !
jangan sampai proses hukum malah merugikan salah satu pihak. 
ia menambahkan bahwa tindakan semacam ini dapat merusak proses demokrasi yang sedang berlangsung.
oleh karena itu, pihaknya berencana melaporkan tindakan kpk ini kepada dewan pengawas (dewas) kpk dan kementerian hukum dan hak asasi manusia.
baca juga:kpk tahan 3 tersangka korupsi pln unit pltu bukit asam : begini modus dan kerugian negara !
baca juga:kpk ajak masyarakat tolak pmberian uang di pilkada 2024
"kami merasa ini adalah tindakan yang zalim. masa tenang seharusnya menjadi waktu untuk refleksi masyarakat, bukan malah diwarnai dengan pemeriksaan seperti ini. kami akan membawa kasus ini ke dewas kpk untuk mendapatkan keadilan," ujar aizan.
jecky haryanto, anggota tim hukum paslon nomor urut 2, juga menyampaikan keberatan serupa.
ia menyebutkan bahwa tindakan kpk pada h-4 masa tenang mencederai keadilan demokrasi.
"langkah ini sangat merugikan paslon kami. masa tenang adalah waktu penting bagi semua pasangan calon. pemeriksaan terhadap pak rohidin di saat seperti ini jelas tidak proporsional. kami akan melaporkan hal ini sebagai pelanggaran prosedur," tegas jecky.
untuk diketahui, pemeriksaan terhadap rohidin mersyah dilakukan oleh tim kpk pada sabtu malam, 23 november 2024, di markas komando polresta bengkulu.
kapolresta bengkulu, kombes pol deddy nata, membenarkan bahwa gubernur petahana itu tiba di mako polresta pada pukul 22.50 wib dan langsung menjalani pemeriksaan oleh tim kpk.
"memang benar bahwa pak rohidin saat ini sedang diperiksa oleh tim kpk. detailnya masih kami tunggu," ujar kombes pol deddy kepada wartawan.
deddy juga menyebut bahwa rohidin adalah orang terakhir yang tiba di mako polresta pada malam itu.
namun, pihaknya enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait materi pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk.
"untuk informasi lebih rinci, kita menunggu pernyataan resmi dari pihak kpk," imbuhnya.
pemeriksaan calon kepala daerah oleh lembaga penegak hukum seperti kpk di masa pilkada bukan kali pertama terjadi.
namun, langkah ini kerap menjadi polemik, terutama ketika dilakukan di masa tenang atau mendekati hari pencoblosan.
sebagian pihak berpendapat bahwa langkah ini dapat dianggap sebagai intervensi terhadap proses demokrasi.
di sisi lain, penegak hukum berdalih bahwa tugas pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti meski dalam situasi politik tertentu.
menurut pengamat politik lokal, pemeriksaan seperti ini dapat memberikan dampak besar terhadap citra pasangan calon yang diperiksa, baik secara positif maupun negatif.
jika pemeriksaan dilakukan di masa pilkada, apalagi di masa tenang, publik bisa salah persepsi.
ada yang menganggap ini bentuk keberanian penegak hukum, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai upaya menggiring opini tertentu. 
pilkada bengkulu 2024 menjadi salah satu ajang pemilihan yang mendapat sorotan luas, terutama dengan persaingan ketat antara paslon petahana rohidin mersyah-meriani dan lawan-lawannya.
dengan munculnya pemeriksaan oleh kpk terhadap salah satu calon, fokus perhatian masyarakat kini beralih pada dampaknya terhadap hasil pemilihan.
tim hukum paslon rohidin-meriani berharap kpk dapat bertindak secara bijak dan adil tanpa memengaruhi jalannya proses demokrasi.
"ini bukan hanya soal paslon nomor urut 2. ini tentang keadilan dalam demokrasi. kami meminta semua pihak menghormati proses pilkada ini dengan tidak membuat langkah-langkah yang merugikan calon tertentu," pungkas aizan.
pemeriksaan terhadap gubernur bengkulu petahana rohidin mersyah oleh kpk di masa tenang pilkada 2024 memicu pertanyaan besar dari tim hukumnya.
mereka menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan berpotensi mencederai proses demokrasi.
kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari kpk dan respons masyarakat terhadap situasi ini.
apakah pemeriksaan ini akan berdampak pada hasil pilkada bengkulu atau menjadi isu yang berlanjut hingga pasca-pemilihan?
waktu yang akan menjawab.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan