PTUN Tolak Gugatan PDI Perjuangan Terkait Penetapan Pemenang Pilpres 2024

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 24 Oct 2024 - 22:08

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saleh (kanan) menyampaikan pertanyaan saat mengikuti sidang lanjutan gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap KPU terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (8/8/2024).-Foto : Antara-

KORANPALPOS.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menolak gugatan PDI Perjuangan.

Gugatan yang diajukan terkait proses penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Gugatan ini dilayangkan dengan tuduhan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

Sidang putusan yang berlangsung pada Kamis, 24 Oktober 2024, tersebut menjadi akhir dari rangkaian panjang persidangan yang berlangsung sejak April 2024.

Dalam putusannya, PTUN menyatakan bahwa gugatan PDI Perjuangan tidak dapat diterima.

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)," demikian bunyi putusan PTUN yang dikutip dari laman resmi PTUN Jakarta pada Kamis.

Sidang putusan ini merupakan puncak dari rangkaian sidang yang telah dimulai sejak gugatan diajukan pada 2 April 2024.

Sidang pertama dalam perkara ini berlangsung pada 30 Mei 2024, yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, yaitu PDI Perjuangan.

ptun tolak gugatan pdi perjuangan terkait penetapan pemenang pilpres 2024                            koranpalpos.com – pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta memutuskan menolak gugatan pdi perjuangan.
gugatan yang diajukan terkait proses penetapan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.
gugatan ini dilayangkan dengan tuduhan bahwa komisi pemilihan umum (kpu) ri melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilu tersebut.
baca juga:masyarakat diajak melawan hoaks jelang pilkada 2024
baca juga:kpu sumsel dorong pemilih pemula saksikan debat paslon pilkada 2024
sidang putusan yang berlangsung pada kamis, 24 oktober 2024, tersebut menjadi akhir dari rangkaian panjang persidangan yang berlangsung sejak april 2024.
dalam putusannya, ptun menyatakan bahwa gugatan pdi perjuangan tidak dapat diterima.
1. menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
baca juga:pastikan pilkada berlangsung aman, nyaman dan kondusif 
baca juga:dpr setujui komposisi pimpinan komisi dan badan : ini daftar lengkapnya !
2. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rp342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)," demikian bunyi putusan ptun yang dikutip dari laman resmi ptun jakarta pada kamis.
sidang putusan ini merupakan puncak dari rangkaian sidang yang telah dimulai sejak gugatan diajukan pada 2 april 2024.
sidang pertama dalam perkara ini berlangsung pada 30 mei 2024, yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, yaitu pdi perjuangan.
baca juga:said abdullah kembali menjadi ketua badan anggaran dpr ri
baca juga:lakukan penggerebekan layaknya polisi : oknum timses di oku dilaporkan !
selama 18 hari persidangan berjalan, berbagai pihak terkait dalam proses pemilihan umum, termasuk kpu ri, dihadirkan untuk memberikan keterangan.
pdi perjuangan menggugat kpu ri karena menganggap adanya pelanggaran hukum dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
gugatan ini didaftarkan di ptun jakarta dengan nomor perkara 133/g/tf/2024/ptun.jkt.
baca juga:prabowo ajak lanjutkan pembangunan yang dirintis pemimpin terdahulu
baca juga: anggota dewan dilarang ikut kampanye : ini penjelasan bawaslu kota prabumulih !
inti dari gugatan tersebut adalah ketidakpuasan pdi perjuangan terhadap kpu yang tidak menolak pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan prabowo subianto.
dalam petitum yang diajukan, pdi perjuangan meminta agar ptun menyatakan bahwa kpu melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu 2024.
pdi perjuangan menilai kpu telah melanggar undang-undang dengan menerima pendaftaran gibran rakabuming sebagai calon wakil presiden.
menurut mereka, kpu tidak seharusnya menerima pencalonan gibran karena bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 90/puu-xxi/2023, yang mengatur syarat usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden.
dalam gugatan tersebut, pdi perjuangan menuntut agar ptun mewajibkan kpu untuk menghentikan segala tindakan administrasi terkait pelantikan gibran rakabuming sebagai wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
mereka juga meminta ptun untuk memberikan keputusan yang mengharuskan kpu menolak pendaftaran gibran sebagai calon wakil presiden.
poin utama dalam gugatan pdi perjuangan adalah syarat usia calon wakil presiden.
menurut pdi perjuangan, kpu seharusnya tidak menerima pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden karena usianya yang masih di bawah 40 tahun saat pendaftaran dilakukan.
gugatan ini mengacu pada putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023, yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pendaftaran.
namun, dalam pelaksanaan pemilu 2024, mk menyatakan bahwa putusan tersebut tidak berlaku untuk pemilu yang sedang berlangsung, dan gibran diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama prabowo subianto.
hal inilah yang menjadi pemicu utama pdi perjuangan untuk mengajukan gugatan ke ptun jakarta, menuntut agar pencalonan gibran dibatalkan.
kpu ri, sebagai pihak tergugat, berdalih bahwa mereka hanya menjalankan putusan mahkamah konstitusi, yang memang memberikan pengecualian terkait syarat usia untuk pemilu 2024.
menurut kpu, mereka tidak melanggar hukum karena hanya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh mk.
selama persidangan yang berlangsung, pihak pdi perjuangan menghadirkan sejumlah saksi dan bukti yang mendukung argumen mereka bahwa pencalonan gibran tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
mereka menyoroti keputusan kpu yang dianggap tidak tegas dalam menegakkan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, serta mengabaikan putusan mk.
di sisi lain, kpu ri membela diri dengan menyatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu.
menurut kpu, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menolak pencalonan gibran, karena mahkamah konstitusi telah memberikan pengecualian untuk pemilu 2024.
selama persidangan, hakim ptun juga mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak.
dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa kpu tidak melanggar hukum karena mereka hanya menjalankan keputusan mk yang bersifat final dan mengikat.
oleh karena itu, gugatan pdi perjuangan dinyatakan tidak dapat diterima.
setelah putusan ptun diumumkan, pihak pdi perjuangan menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut.
mereka menganggap bahwa kpu seharusnya lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang sudah ada, terutama terkait syarat usia calon wakil presiden.
meski demikian, pdi perjuangan masih memiliki beberapa opsi hukum yang dapat mereka tempuh, termasuk mengajukan banding atas putusan ptun tersebut.
sekjen pdi perjuangan, hasto kristiyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan tim hukum partai untuk menentukan langkah selanjutnya.
"kami menghormati keputusan pengadilan, namun kami akan terus memperjuangkan keadilan sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita junjung bersama," ujarnya dalam konferensi pers setelah putusan dibacakan.
hasto juga menegaskan bahwa pdi perjuangan tetap berkomitmen untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh penyelenggara pemilu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
dengan ditolaknya gugatan pdi perjuangan oleh ptun jakarta, jalan bagi prabowo subianto dan gibran rakabuming raka untuk dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 semakin terbuka.
kpu ri dipastikan akan melanjutkan proses administrasi terkait penetapan hasil pemilu 2024, termasuk persiapan pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini.
meskipun demikian, dinamika politik di sekitar hasil pemilu ini masih akan terus berjalan, terutama jika pdi perjuangan memutuskan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut.
proses politik dan hukum yang berkelanjutan ini akan menjadi sorotan utama publik menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
keputusan ptun jakarta untuk menolak gugatan pdi perjuangan terkait penetapan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih menegaskan bahwa kpu telah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024.
meskipun keputusan ini mengecewakan bagi pdi perjuangan, mereka masih memiliki opsi hukum yang dapat mereka tempuh untuk memperjuangkan kasus ini.
sementara itu, proses politik di indonesia tetap berjalan, dengan kpu ri yang terus melanjutkan persiapan untuk pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada akhir tahun ini.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 28 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan