Putusan MK : Mengambil Anak Secara Paksa, Orang Tua Kandung Bisa Dipidana !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 26 Sep 2024 - 16:02

angkapan layar Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/9/2024).-FOTO : ANTARA-

Para pemohon mengungkapkan bahwa meskipun mereka melaporkan mantan suami ke kepolisian, laporan mereka sering kali tidak diterima dengan alasan bahwa yang membawa kabur adalah ayah kandung anak.

Hal ini membuat mereka merasa terdiskriminasi dan kehilangan hak mereka sebagai orang tua.

Dalam laporan mereka, para ibu ini mengungkapkan kekecewaan karena mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali anak-anak mereka.

Sebagian besar dari mereka memiliki putusan pengadilan yang menetapkan mereka sebagai pemegang hak asuh, tetapi tetap tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka.

Dalam permohonan mereka, para ibu meminta agar MK mengganti frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP menjadi “setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak”.

Mereka merasa bahwa perubahan ini diperlukan agar tidak ada lagi keraguan tentang tanggung jawab hukum orang tua kandung dalam kasus penculikan anak.

MK menjelaskan bahwa frasa “barang siapa” adalah padanan kata dari bahasa Belanda “hij die” yang berarti siapa saja.

Dengan demikian, MK menyatakan bahwa frasa tersebut juga mencakup ayah atau ibu kandung anak.

Hakim Arief menekankan bahwa penegak hukum seharusnya tidak ragu untuk menerima laporan pengambilan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

“Seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik Polri untuk menerima setiap laporan berkenaan penerapan Pasal 330 ayat (1) KUHP, dikarenakan unsur barang siapa yang secara otomatis dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali,” jelas Arief.

Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 330 ayat (1) KUHP telah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan tambahan.

Menurut mereka, penambahan pemaknaan baru justru akan menciptakan anomali di antara norma-norma lain dalam KUHP yang juga menggunakan frasa yang sama.

putusan mk : mengambil anak secara paksa, orang tua kandung bisa dipidana !                            koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) indonesia baru saja menegaskan dalam putusan terbaru bahwa orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dikenakan sanksi pidana.
tindakan ini dinilai melanggar pasal 330 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). pernyataan ini disampaikan oleh hakim konstitusi arief hidayat dalam sidang pleno mk yang berlangsung pada kamis, 26 september 2024.
penegasan ini muncul dari perkara uji materi yang diajukan oleh lima ibu dari berbagai latar belakang yang mengalami kesulitan hukum setelah mantan suami mereka membawa kabur anak-anak.
baca juga:ibu rumah tangga di musi banyuasin nekat siram mantan suami dengan air keras : diduga dipicu masalah ini !
baca juga:terkait kematian tragis mahasiswi uin di kamar kosan : ini hasil visum dan penjelasan ahli forensik ! 
kelima pemohon, yaitu aelyn hakim, shelvia, nur, angelia susanto, dan roshan kaish sadaranggani, mempertanyakan frasa “barang siapa” yang terdapat dalam pasal 330 ayat (1) kuhp.
mereka berpendapat bahwa frasa ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang menguntungkan pihak ayah, sehingga menyulitkan mereka untuk menuntut hak asuh anak.
dalam sidang tersebut, arief menjelaskan bahwa tindakan mengambil anak tanpa seizin orang tua pemegang hak asuh.
baca juga:warga bakung oku geger : andriansyah ditemukan dalam kondisi begini di kosan !
baca juga:palembang gempar : mahasiswi ditemukan tewas tragis di kamar kos, ini dugaan polisi !
apalagi jika dilakukan dengan paksaan, dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.
dia menegaskan bahwa jika orang tua kandung tidak memiliki hak asuh atas putusan pengadilan, tindakan pengambilan anak harus dilakukan dengan persetujuan orang tua yang memiliki hak asuh.
"jika pengambilan anak oleh orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh atas putusan pengadilan, dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua pemegang hak asuh, terlebih dilakukan dengan disertai paksaan atau ancaman paksaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar pasal 330 ayat (1) kuhp,” ucap arief.
baca juga:polrestabes palembang pastikan penusukan di kantor kpu bukan terkait pilkada : ini masalah sebenarnya !
baca juga:gegara judi online, kakak beradik tega habisi nyawa tukang ojek : begini kronologi kejadiannya ! 
para pemohon mengungkapkan bahwa meskipun mereka melaporkan mantan suami ke kepolisian, laporan mereka sering kali tidak diterima dengan alasan bahwa yang membawa kabur adalah ayah kandung anak.
hal ini membuat mereka merasa terdiskriminasi dan kehilangan hak mereka sebagai orang tua.
dalam laporan mereka, para ibu ini mengungkapkan kekecewaan karena mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali anak-anak mereka.
baca juga:kejari muba sita aset bedeng 12 pintu milik richard cahyadi di bandung : kasus korupsi aplikasi santan ! 
baca juga:satroni rumah polisi : 1 dari 2 pelaku yang merupakan residivis diberi tindakan tegas terukur!
sebagian besar dari mereka memiliki putusan pengadilan yang menetapkan mereka sebagai pemegang hak asuh, tetapi tetap tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka.
dalam permohonan mereka, para ibu meminta agar mk mengganti frasa “barang siapa” dalam pasal 330 ayat (1) kuhp menjadi “setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak”.
mereka merasa bahwa perubahan ini diperlukan agar tidak ada lagi keraguan tentang tanggung jawab hukum orang tua kandung dalam kasus penculikan anak.
mk menjelaskan bahwa frasa “barang siapa” adalah padanan kata dari bahasa belanda “hij die” yang berarti siapa saja.
dengan demikian, mk menyatakan bahwa frasa tersebut juga mencakup ayah atau ibu kandung anak.
hakim arief menekankan bahwa penegak hukum seharusnya tidak ragu untuk menerima laporan pengambilan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.
“seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik polri untuk menerima setiap laporan berkenaan penerapan pasal 330 ayat (1) kuhp, dikarenakan unsur barang siapa yang secara otomatis dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali,” jelas arief.
mahkamah juga menegaskan bahwa pasal 330 ayat (1) kuhp telah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan tambahan.
menurut mereka, penambahan pemaknaan baru justru akan menciptakan anomali di antara norma-norma lain dalam kuhp yang juga menggunakan frasa yang sama.
oleh karena itu, mk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon. ketua mk suhartoyo menegaskan, “mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.”
meski demikian, ada pendapat berbeda dari hakim konstitusi m. guntur hamzah.
guntur berpendapat bahwa mahkamah seharusnya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. menurutnya, norma pasal 330 ayat (1) kuhp telah menimbulkan kegamangan penafsiran yang perlu diperhatikan.
“kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa terdapat interpretasi yang beragam mengenai pasal ini di lapangan. kegamangan penegak hukum dalam menerapkan pasal ini perlu diatasi untuk memberikan kepastian hukum,” ungkap guntur.
putusan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi orang tua, terutama ibu yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus perebutan hak asuh anak.
dengan adanya penegasan bahwa tindakan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana, diharapkan dapat mencegah tindakan serupa di masa depan.
keputusan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak orang tua dan anak.
dalam banyak kasus, tindakan mengambil anak secara paksa sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.
oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa hukum mengatur dengan jelas mengenai hak asuh anak dan sanksi bagi pihak yang melanggar.
selanjutnya, putusan ini juga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk lebih konsisten dalam menegakkan hukum.
penegak hukum diharapkan dapat memahami dan menerapkan pasal 330 ayat (1) kuhp dengan lebih baik, tanpa adanya keraguan, agar setiap laporan pengambilan anak dapat ditangani dengan serius.
putusan mahkamah konstitusi mengenai tindakan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dan orang tua yang memiliki hak asuh.
diharapkan, dengan adanya penegasan ini, konflik-konflik antara orang tua dalam hal hak asuh anak dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang sesuai, tanpa harus melibatkan tindakan-tindakan yang merugikan satu sama lain.
melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai hak-hak anak dan berupaya untuk menyelesaikan sengketa hak asuh dengan cara yang baik dan benar.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan