KPK Catat Rekor Pelaporan LHKPN : 19.025 Caleg Terpilih Taat Aturan, KPU Awasi Sisanya !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 22:18

Gedung Merah Putih KPK di Setiabudi, Jakarta Selatan-FOTO : ANTARA-

“Caleg terpilih yang belum menyampaikan LHKPN kepada KPK akan menghadapi ancaman tidak dilantik. Aturan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa semua penyelenggara negara mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas,” ujar Idham saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu (17/7).

Dalam Surat Edaran Nomor 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 yang diterbitkan oleh KPU, dijelaskan bahwa caleg terpilih harus menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Tanda terima ini berfungsi sebagai bukti bahwa caleg telah memenuhi kewajiban pelaporan mereka.

Jika caleg terpilih tidak mendapatkan tanda terima pelaporan LHKPN tepat waktu, mereka diperbolehkan untuk menyampaikan bukti pelaporan dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau kabupaten/kota.

Namun, jika mereka tetap tidak melaporkan, nama mereka tidak akan dicantumkan dalam daftar calon terpilih.

KPK berperan penting dalam proses pelaporan LHKPN dengan memastikan bahwa semua laporan yang diterima telah lengkap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam hal ini, KPK berkoordinasi erat dengan KPU untuk memastikan bahwa semua caleg terpilih memenuhi kewajiban mereka sebelum pelantikan dilakukan.

Proses pelaporan LHKPN melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengisian formulir laporan, verifikasi data, dan penerbitan tanda terima.

KPK berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses ini dengan mengawasi setiap langkah pelaporan dan memastikan bahwa semua laporan yang diterima memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Koordinasi dengan KPU sangat penting untuk memastikan bahwa data yang kami miliki akurat dan up-to-date. Kami juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaporan LHKPN untuk memastikan tidak ada caleg terpilih yang terlewat atau tidak mematuhi kewajiban pelaporan,” ujar Tessa.

Pelaporan LHKPN merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan para penyelenggara negara, termasuk caleg terpilih, dapat menunjukkan integritas mereka dan memastikan bahwa kekayaan yang mereka miliki berasal dari sumber yang sah.

kpk catat rekor pelaporan lhkpn : 19.025 caleg terpilih taat aturan, kpu awasi sisanya !                            palembang, koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) melaporkan pencapaian signifikan dalam pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) oleh calon anggota legislatif (caleg) terpilih.
berdasarkan data terbaru, sebanyak 19.025 caleg terpilih atau sekitar 92,98 persen telah memenuhi kewajiban pelaporan lhkpn mereka.
juru bicara kpk, tessa mahardhika sugiarto, mengungkapkan bahwa angka ini menunjukkan komitmen tinggi dari para caleg terpilih untuk transparansi dan akuntabilitas.
baca juga:6 provinsi penghasil lada terbesar di indonesia : juaranya bukan bangka belitung !
baca juga:mengenal manfaat dan khasiat tanaman adam dan hawa, tanaman hias yang ampuh redakan batuk!
“kpk telah menerima 19.025 laporan lhkpn dari calon legislatif. ini merupakan 92,98 persen dari total 20.462 caleg terpilih. ini adalah langkah penting menuju integritas dan transparansi di institusi legislatif kita,” jelas tessa. 
tessa menjelaskan lebih lanjut bahwa dari total lhkpn yang diterima, sebanyak 18.706 laporan telah dinyatakan lengkap oleh kpk.
pihaknya kini sedang melakukan koordinasi dengan komisi pemilihan umum (kpu) untuk pembaruan data, terutama bagi caleg yang belum menyampaikan lhkpn atau yang mengalami perubahan status seperti pengunduran diri atau meninggal dunia.
baca juga:rahasia vitamin d untuk imunitas kuat: penting bagi semua usia !
baca juga:klaim link dana kaget rp111.000 hari ini, 8 september 2024: simak caranya tanpa ribet!
“kami masih memberikan kesempatan bagi caleg terpilih yang belum menyampaikan lhkpn untuk melaporkannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh kpu. penting bagi semua caleg untuk memenuhi kewajiban ini agar proses pelantikan dapat berjalan lancar,” tambahnya.
menurut anggota kpu ri idham holik, caleg terpilih yang belum menyerahkan lhkpn terancam tidak akan dilantik.
hal ini berdasarkan aturan yang tertuang dalam pasal 52 peraturan kpu (pkpu) nomor 6 tahun 2024 mengenai penetapan calon terpilih.
baca juga: perbandingan lengkap : infinix hot 50 vs infinix hot 40 pro dan hot 40i, pilih yang mana ?
baca juga:huawei mate xt ultimate design : ponsel lipat tiga pertama dunia kini sudah bisa dipesan !
“caleg terpilih yang belum menyampaikan lhkpn kepada kpk akan menghadapi ancaman tidak dilantik. aturan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa semua penyelenggara negara mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas,” ujar idham saat dihubungi dari jakarta pada rabu (17/7).
dalam surat edaran nomor 1262/pl.01.9-sdfd/05/2024 yang diterbitkan oleh kpu, dijelaskan bahwa caleg terpilih harus menyampaikan tanda terima pelaporan lhkpn kepada kpu paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
tanda terima ini berfungsi sebagai bukti bahwa caleg telah memenuhi kewajiban pelaporan mereka.
baca juga:inovasi terbaru ford: ford everest titanium next gen hadir dengan teknologi keselamatan canggih
baca juga:bsi luncurkan layanan weekend banking di 504 kantor cabang selama september 2024
jika caleg terpilih tidak mendapatkan tanda terima pelaporan lhkpn tepat waktu, mereka diperbolehkan untuk menyampaikan bukti pelaporan dan surat pernyataan kepada kpu provinsi atau kabupaten/kota.
namun, jika mereka tetap tidak melaporkan, nama mereka tidak akan dicantumkan dalam daftar calon terpilih.
kpk berperan penting dalam proses pelaporan lhkpn dengan memastikan bahwa semua laporan yang diterima telah lengkap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
dalam hal ini, kpk berkoordinasi erat dengan kpu untuk memastikan bahwa semua caleg terpilih memenuhi kewajiban mereka sebelum pelantikan dilakukan.
proses pelaporan lhkpn melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengisian formulir laporan, verifikasi data, dan penerbitan tanda terima.
kpk berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses ini dengan mengawasi setiap langkah pelaporan dan memastikan bahwa semua laporan yang diterima memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“koordinasi dengan kpu sangat penting untuk memastikan bahwa data yang kami miliki akurat dan up-to-date. kami juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaporan lhkpn untuk memastikan tidak ada caleg terpilih yang terlewat atau tidak mematuhi kewajiban pelaporan,” ujar tessa.
pelaporan lhkpn merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.
dengan adanya kewajiban ini, diharapkan para penyelenggara negara, termasuk caleg terpilih, dapat menunjukkan integritas mereka dan memastikan bahwa kekayaan yang mereka miliki berasal dari sumber yang sah.
lhkpn tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah korupsi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dan pemerintahan.
melalui pelaporan ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa para pejabat publik mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“dengan pelaporan lhkpn yang tinggi seperti ini, kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga legislatif. ini adalah langkah positif menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” tutup tessa.
kpu dan kpk memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling terkait dalam memastikan integritas pemilu dan transparansi pelaporan harta kekayaan.
kpu bertugas untuk menyelenggarakan pemilu dan memastikan bahwa calon terpilih memenuhi semua persyaratan, termasuk pelaporan lhkpn.
sementara itu, kpk bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengawasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
kolaborasi antara kpu dan kpk sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan bahwa semua calon terpilih memenuhi kewajiban pelaporan mereka.
melalui kerja sama ini, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
“kerja sama antara kpu dan kpk merupakan kunci untuk memastikan bahwa proses pemilu dan pelaporan lhkpn berjalan dengan baik. kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dan meningkatkan sistem pengawasan untuk menjaga integritas pemilu dan pemerintah,” ujar idham holik.
pelaporan lhkpn oleh caleg terpilih merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.
dengan pencapaian 92,98 persen pelaporan, kpk menunjukkan kemajuan signifikan dalam memastikan bahwa para penyelenggara negara mematuhi kewajiban mereka.
kpu dan kpk akan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua caleg terpilih memenuhi kewajiban pelaporan mereka sebelum pelantikan dilakukan.
dengan adanya kewajiban pelaporan lhkpn, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan pemerintah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan