Putusan MK Mengakhiri Aksi Borong Dukungan Paslon : Peluang Partai Politik Nonparlemen di Pilkada 2024 !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 20 Aug 2024 - 19:01

KORANPALPOS.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan signifikan dalam peta politik jelang Pilkada 2024.

Keputusan ini memberikan kesempatan bagi partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak meraih kursi di lembaga legislatif untuk mengusung pasangan calon kepala daerah, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Sebelumnya, hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang memiliki hak untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada 2024.

Ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah bersangkutan.

Namun, dalam putusan terbaru ini, majelis hakim MK menganulir Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut.

Putusan ini membawa angin segar bagi partai politik nonparlemen, yang sebelumnya tidak memiliki peluang untuk mengusung calon pada Pilkada.

Kini bisa berkompetisi asalkan memenuhi persentase suara sah yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini mengatur ulang persyaratan pengusungan calon kepala daerah dengan lebih adil.

putusan mk mengakhiri aksi borong dukungan paslon :  peluang partai politik nonparlemen di pilkada 2024 !                            koranpalpos.com - putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu-xxii/2024 telah membawa perubahan signifikan dalam peta politik jelang pilkada 2024.
keputusan ini memberikan kesempatan bagi partai politik peserta pemilu 2024 yang tidak meraih kursi di lembaga legislatif untuk mengusung pasangan calon kepala daerah, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan.
sebelumnya, hanya partai politik yang memiliki kursi di dprd, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang memiliki hak untuk mengusung pasangan calon pada pilkada 2024.
baca juga:mk tegaskan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon !
baca juga:panca-ardani dipastikan lawan kotak kosong di pilkada ogan ilir 2024 !
ini sesuai dengan pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 1/2015.
pasal tersebut menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat minimal 20 persen dari jumlah kursi dprd atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota dprd di daerah bersangkutan.
namun, dalam putusan terbaru ini, majelis hakim mk menganulir pasal 40 ayat (1) uu no. 10 tahun 2016 tersebut.
baca juga:resmi ! ppp dukung hj ngesti ridho-h. mat amin di pilkada prabumulih 2024
baca juga:pdip tak masalah kadernya terkena reshuffle 
putusan ini membawa angin segar bagi partai politik nonparlemen, yang sebelumnya tidak memiliki peluang untuk mengusung calon pada pilkada.
kini bisa berkompetisi asalkan memenuhi persentase suara sah yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut.
mahkamah konstitusi melalui putusan ini mengatur ulang persyaratan pengusungan calon kepala daerah dengan lebih adil.
baca juga:pdip belum tentukan anies atau ahok di pilkada jakarta 
baca juga:kabar mengejutkan ! hapal menarik diri dari pilgub sumatera selatan 2024 : final hdcu head to head matahati 
syarat yang baru ditetapkan mk berdasarkan jumlah penduduk di daerah pemilihan.
untuk calon gubernur dan wakil gubernur, syarat yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2.000.000 jiwa: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah minimal 10 persen.
baca juga:hdcu menguasai puncak elektabilitas : pilgub sumsel 2024 kian memanas !
baca juga:duel seru hdcu vs matahati di pilkada sumsel 2024 : faktor patron jadi penentu !
2. provinsi dengan jumlah penduduk 2.000.000 hingga 6.000.000 jiwa: suara sah minimal 8,5 persen.
3. provinsi dengan jumlah penduduk 6.000.000 hingga 12.000.000 jiwa: suara sah minimal 7,5 persen.
4. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa: suara sah minimal 6,5 persen.
sementara itu, untuk pengusulan calon bupati dan wali kota, persyaratannya sebagai berikut:
1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa: suara sah minimal 10 persen.
2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.000 hingga 500.000 jiwa: suara sah minimal 8,5 persen.
3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500.000 hingga 1.000.000 jiwa: suara sah minimal 7,5 persen.
4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa: suara sah minimal 6,5 persen.
putusan ini mengubah peta politik dan strategi partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah.
jika sebelumnya partai politik besar cenderung melakukan aksi borong dukungan terhadap pasangan calon untuk memastikan kemenangan, kini strategi tersebut tidak lagi relevan.
dengan syarat suara sah yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, partai politik harus lebih selektif dan strategis dalam mengusung calon, karena setiap partai kini memiliki kesempatan yang sama.
salah satu contoh konkret dari dampak putusan ini terlihat dalam dinamika politik di jakarta menjelang pilkada 2024.
sebelumnya, 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung pasangan ridwan kamil-suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta.
partai-partai besar seperti partai gerindra, golkar, pks, dan nasdem mendominasi koalisi ini.
namun, dengan adanya putusan mk, partai-partai tersebut kini menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan koalisi mereka, karena partai-partai lain yang memenuhi syarat minimal suara sah juga berpeluang mengusung calon sendiri.
putusan mk juga membuka peluang bagi partai politik nonparlemen untuk berkompetisi dalam pilkada 2024.
sebelumnya, partai-partai ini nyaris tidak memiliki peluang untuk mengusung calon karena tidak memiliki kursi di dprd.
dengan putusan ini, partai nonparlemen dapat menggunakan modal suara sah yang mereka peroleh dalam pemilu 2024 untuk mengusung pasangan calon.
hal ini tentu akan meramaikan kontestasi pilkada 2024 dan memberikan lebih banyak pilihan bagi pemilih.
sebagai contoh, pdi perjuangan yang memiliki 15 kursi dprd di jakarta kini bisa mengusung calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.
situasi serupa terjadi dengan pks yang meraih 16,68 persen suara sah.
partai-partai ini kini memiliki peluang untuk menampilkan kader atau figur dengan elektabilitas tinggi, tanpa harus berbagi panggung dengan partai lain dalam koalisi.
meskipun putusan ini membuka peluang baru, ada tantangan yang harus dihadapi oleh komisi pemilihan umum (kpu) dan partai politik.
kpu perlu segera melakukan revisi terhadap peraturan kpu (pkpu) nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
revisi ini penting agar aturan yang ada sesuai dengan putusan mk dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
bagi partai politik, putusan ini memaksa mereka untuk lebih cermat dalam merancang strategi pencalonan.
tidak hanya sekadar mengumpulkan dukungan dari berbagai partai, tetapi juga memastikan bahwa calon yang mereka usung memiliki basis dukungan suara yang kuat di masyarakat.
hal ini menjadi krusial, mengingat tanpa koalisi pun, partai yang memenuhi syarat suara sah dapat maju sendiri dalam pilkada 2024.
dalam jangka panjang, putusan mk ini berpotensi memperbaiki kualitas demokrasi di indonesia.
dengan membuka peluang lebih luas bagi partai politik, baik yang memiliki kursi di dprd maupun tidak, maka kompetisi dalam pilkada menjadi lebih adil dan berimbang.
hal ini juga mendorong partai politik untuk lebih mendekatkan diri pada rakyat dan memperjuangkan aspirasi mereka, daripada sekadar mencari keuntungan dari koalisi besar.
selain itu, dengan berkurangnya aksi borong dukungan, pasangan calon yang diusung diharapkan lebih representatif dan sesuai dengan keinginan rakyat.
putusan ini juga bisa menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem politik indonesia yang lebih sehat dan dinamis.
putusan mahkamah konstitusi nomor 60/puu-xxii/2024 tidak hanya mengubah peta politik dalam pilkada 2024, tetapi juga membuka peluang baru bagi partai politik yang sebelumnya tersisih.
dengan syarat suara sah yang lebih inklusif, putusan ini mendorong persaingan yang lebih adil dan sehat dalam pemilihan kepala daerah, serta mencegah monopoli kekuatan politik melalui aksi borong dukungan.
kini, bola berada di tangan partai politik dan kpu untuk memastikan bahwa peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga demokrasi di indonesia dapat berkembang lebih maju dan berkualitas.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan