Mencegah atau Memberi ‘Angin’ Surga !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Maryati |

Senin , 05 Aug 2024 - 21:35

Ilustrasi seks bebas dan alat kontrasepsi-Foto : Disway-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Kebijakan melalui peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan turut mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, tertuang dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP tersebut.

Aturan ini merupakan bagian dari upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai dengan siklus hidup, khususnya bagi usia sekolah dan remaja.

Selain penyediaan alat kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi yang juga diatur pada peraturan ini adalah terkait deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 103 ayat (4) paling sedikit berupa deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan

alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan kelompok yang berisiko.

Terkait kebijakan melalui PP ini, tak luput dari tanggapan sejumlah warga.

MisalnyaRama, bapak dua anak, warga Perumnas Kota Palembang ini keberatan dengan adanya alat peraga kontrasepsi yang dipergunakan untuk edukasi kepada pelajar untuk mendukung sex bebas.

"Tidak perlu adanya alat seperti itu, cukup di edukasi secara lisan saja apa penyebabnya jika kita melakukan sex bebas," paparnya, Senin (5/8).

Sedangkqn Zidan, warga Kemuning Kota Palembang.

mencegah atau memberi ‘angin’ surga  !                            palembang, koranpalpos.com – pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
kebijakan melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan turut mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, tertuang dalam pasal 103 ayat (4) huruf e pp tersebut.
aturan ini merupakan bagian dari upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai dengan siklus hidup, khususnya bagi usia sekolah dan remaja.
selain penyediaan alat kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi yang juga diatur pada peraturan ini adalah terkait deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.
baca juga:ciptakan kenyaman untuk beraktivitas 
baca juga:pj gubernur sebut inflasi sumsel masih terkendali 
pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 103 ayat (4) paling sedikit berupa deteksi dini penyakit atau skrining,  pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan 
alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan kelompok yang berisiko.
terkait kebijakan melalui pp ini,  tak luput dari tanggapan sejumlah warga.
misalnyarama, bapak dua anak, warga perumnas kota palembang ini keberatan dengan adanya alat peraga kontrasepsi yang dipergunakan untuk edukasi kepada  pelajar untuk mendukung sex bebas. 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg senin 5 agustus 2024 : palembang berpotensi dilanda hujan intensitas ringan !
baca juga:dorong bpjs ketenagakerjaan fokus berikan jaminan perlindungan bagi pekerja 
"tidak perlu adanya alat seperti itu, cukup di edukasi secara lisan saja apa penyebabnya jika kita melakukan sex bebas," paparnya, senin (5/8).
sedangkqn zidan, warga  kemuning kota palembang.
dikatakannya, terkait sosialisasi dan konseling kesehatan reproduksi dan seks di lingkungan  sekolah,  dirinya tak merasa keberatan, hanya saja untuk diadakannya alat kontrasepsi dirasa tidak tepat.
"oh tidak baik itu, cukup dipaparkan saja kepada pelajar apa itu sex bebas, resikonya dan juga ruginya jika kita sex bebas," paparnya. 
baca juga:prakiraan cucaca bmkg minggu 4 agustus 2024 : berawan hingga hujan ringan di kota-kota besar indonesia !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg sabtu 3 agustus 2024 : hujan ringan hingga hujan petir di seluruh wilayah indonesia !
terpisah, yk, salah seorang orang tua siswi sma di inderalaya mengatakan dirinya tidak sependapat dengan aturan tersebut.
dia menuturkan kalau aturan itu terlalu vulgar sebagai bahan ajar kepada siswa sma atau remaja.
"sebagai sarana edukasi hal itu menurut saya terlalu pulgar ya. kita setuju ada edukasi seks sejak dini namun tidak harus sepulgar itu," kata dia.
menurut dia, untuk mensosialisasikan dan mengedukasi seks cukup dengan mengajarkan kepada para remaja dan siswa untuk mengetahui sebab, akibat dan dampaknya terkait bahaya seks bebas, tidak harus vulgar seperti  itu.
baca juga:pj gubernur sebut inflasi sumsel masih terkendali 
baca juga:tips asi melimpah bagi ibu muda di era modern
"kita tidak bisa dengan dalih kesehatan kemudian terlalu jauh menyimpang dari ajaran agama. apakah penggunaan alat kontrasepsi adalah upaya melegalkan atau bahkan mendukung seks bebas?," ujar dia, penuh tanya.
dia menyayangkan terkait adanya aturan yang menurutnya sedikit tak pantas tersebut.
"kalau bisa gagalkan atau hilangkan saja aturan yang seperti itu," kata dia.
sementara itu, wakil ketua komisi x dpr ri abdul fikri faqih mengecam persetujuan peraturan pemerintah (pp) yang menyatakan bahwa sekolah akan menyediakan alat kontrasepsi bagi siswa atau pelajar. 
baca juga:segera daftar ! diperlukan 40 ribu kuota cpns dan pppk 2024 : berikut panduan lengkap proses seleksi 
baca juga:dorong bpjs ketenagakerjaan fokus berikan jaminan perlindungan bagi pekerja 
abdul fikri kecewa atas terbitnya beleid tersebut yang termuat dalam pp no. 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada undang-undang kesehatan.
“alih-alih menyosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya ke mana?” ketus politikus fraksi pks itu.
salah satu beleid yang terbit menyebut aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja usia sekolah.
abdul fikri beranggapan bahwa hal tersebut sama saja memberikan dukungan budaya seks bebas kepada pelajar.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg sabtu 3 agustus 2024 : hujan ringan hingga hujan petir di seluruh wilayah indonesia !
baca juga:dorong bpjs ketenagakerjaan fokus berikan jaminan perlindungan bagi pekerja 
“beleid tersebut tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” ungkap abdul fikri, belum lama ini.
ia menjelaskan bahwa amanat pendidikan nasional yang telah dipelopori oleh para founding fathers indonesia.
“salah langkah kalau kita malah mengkhianati tujuan besar pendidikan nasional yang sudah kita cita-citakan bersama,” ujarnya.
sebagai mantan kepala sekolah di salah satu smk di tegal, abdul fikri lebih menekankan konsep pendampingan (konseling) ketimbang menyediakan alat kontrasepsi di sekolah.
baca juga:bahaya ! terdeteksi 530 titik panas selama juli 2024 di sumsel 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg jumat 2 agustus 2024 : mayoritas wilayah indonesia diguyur hujan !
konseling bagi siswa dan remaja tentang edukasi kesehatan reproduksi harus diutamakan.
edukasi kesehatan reproduksi ini berdasarkan pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran yang ada di indonesia.
ia pun menegaskan bahwa dengan tradisi tersebut lebih efektif karena telah diajarkan turun-temurun.
sebelumnya, dalam pp tersebut juga menyediakan konseling dilakukan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.
baca juga:harapkan dekranasda sumsel tampilkan kerajinan terbaik pada kriya nusa 2024
baca juga: hiv/aids di sumsel meningkat : ini yang dibutuhkan !
dalam pelaksanaannya, upaya kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja harus meliputi pencegahan dan pelindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kedisabilitasan.
dalam hal ini, langkah yang dilakukan memperhatikan hal-hal spesifik dan tahapan peekembangan pada masing-masing sistem reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan.
lebih lanjut, pasal 103 pp kesehatan ini meliputi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.
adapun edukasi yang diberikan terkait sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, keluarga berencana, melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak.
"pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah," bunyi pasal 103 ayat (3) pp nomor 28 tahun 2024. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan