HUT Kabupaten Muara Enim ke 79 Dapat Kado Aksi Demo

AKSI : Bupati Muara Enim bersama Gubernur Sumsel dan tamu undangan mendapat sambutan aksi demo bertepatan HUT Kabupaten Muara Enim ke 79.-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Perayaan ulang tahun hari jadi Kabupaten Muara Enim ke 79 kali ini sedikit berbeda.

Soalnya, rapat paripurna istimewa masa sidang ke-1 DPRD  Kabupaten Muara Enim dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Muara Enim ke-79 Tahun 2025, mendapat kado istimewa dari belasan massa aksi yang menamakan diri Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat (KABAPJ) yang menggelar aksi demo di depan gerbang gedung DPRD Muara Enim, Kamis 20 November 2025.

Belasan massa aksi tiba di depan gedung DPRD Muara Enim sekira pukul 10.00 WIB dengan satu unit mobil komando, pengeras suara dan membentangkan spanduk bernada kekecewaan dan tuntutan terhadap Bupati dan DPRD Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA: DPC PDIP Muba Rumuskan Arah Perjuangan Baru Lewat FGD, Fokus Benahi Demokrasi Lokal

BACA JUGA:BRI Cabang Prabumulih Sukses Salurkan Bantuan PKH Rp9,9 Miliar kepada 10.000 Keluarga Penerima Manfaat

Kedatangan belasan massa aksi tersebut mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari petugas pengamanan yang terdiri dari pihak Satpol PP dan Kepolisian.

Dalam orasinya, masyarakat menyampaikan kekecewaan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan setiap kali penyelenggaraan proyek berlangsung.

KABAPJ mendesak Bupati Muara Enim untuk bertanggungjawab terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa yang sudah diarahkan.

BACA JUGA:Resmi MoU Program LCC, Rutan Prabumulih Permudah Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat dan WBP

BACA JUGA:Laksanakan MoU dan PKS Layanan Hukum melalui LCC Serentak Se-UPT Ditjenpas Sumsel

Massa aksi menduga ada banyak  penggunaan material batuan ilegal di setiap proyek pemkab Muara Enim.

Kemudian, diduga maladministrasi yang dilakukan Bapenda dalam penarikan pajak Galian C kepada penyedia jasa proyek Pemkab Muara Enim sebagai bentuk komitmen Bupati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang anti korupsi.

Massa juga mendesak anggota DPRD agar peka melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek yang bermasalah dan tangkap dan penjarakan penyedia jasa yang menggunakan material batuan ilegal di proyek Pemkab Muara Enim.

BACA JUGA:Pemkab OKU Hibahkan Tanah dan Bangunan Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumsel

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan