Resmi MoU Program LCC, Rutan Prabumulih Permudah Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat dan WBP

Reporter: Prabu |

Editor: Yuli |

Kamis , 20 Nov 2025 - 16:20

Penandatanganan MOU dan PKS pelayanan hukum LCC-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Upaya memperkuat akses bantuan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terus dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah lembaga strategis dalam pelaksanaan program Legal Clinic Collaboration (LCC).

Kegiatan berlangsung di ruang rapat Rutan Prabumulih pada Kamis, 20 November 2025, dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kementerian Agama (Kemenag) Kota Prabumulih, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Prabumulih.

Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, Sandy Wiguna SKom MSi, menegaskan bahwa program LCC merupakan inovasi yang dirancang untuk membuka kanal-kanal akses bantuan hukum secara lebih luas.

Baik masyarakat umum maupun WBP dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berkonsultasi, mendapatkan advokasi, hingga memperoleh pendampingan dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi.

“Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan program Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) melalui Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional 1 (PKN 1) untuk memenuhi persyaratan menuju predikat tertentu,” kata Sandy ketika diwawancarai di ruang kerjanya.

Dirinya menegaskan bahwa keberadaan program LCC bukan hanya sekadar memenuhi target proyek perubahan, tetapi menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau layanan hukum.

"Kami mengusulkan pelayanan untuk Proyek Perubahan, dimana pelayanan hukum itu seperti memudahkan masyarakat untuk akses pelayanan publik," tambah Sandy.

Sandy Wiguna menjelaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama merupakan kunci pembentukan ekosistem pelayanan hukum terpadu.

resmi mou program lcc, rutan prabumulih permudah akses bantuan hukum bagi masyarakat dan wbp                            koranpalpos.com - upaya memperkuat akses bantuan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan (wbp) terus dilakukan rumah tahanan negara (rutan) kelas iib prabumulih. 
komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (mou) dan perjanjian kerja sama (pks) dengan sejumlah lembaga strategis dalam pelaksanaan program legal clinic collaboration (lcc). 
kegiatan berlangsung di ruang rapat rutan prabumulih pada kamis, 20 november 2025, dengan melibatkan lembaga bantuan hukum (lbh), kementerian agama (kemenag) kota prabumulih, lembaga swadaya masyarakat (lsm), serta persatuan wartawan indonesia (pwi) kota prabumulih.
baca juga:laksanakan mou dan pks layanan hukum melalui lcc serentak se-upt ditjenpas sumsel
baca juga:pemkab oku hibahkan tanah dan bangunan kepada kantor wilayah direktorat jenderal imigrasi sumsel 
kepala rutan kelas iib prabumulih, sandy wiguna skom msi, menegaskan bahwa program lcc merupakan inovasi yang dirancang untuk membuka kanal-kanal akses bantuan hukum secara lebih luas.
baik masyarakat umum maupun wbp dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berkonsultasi, mendapatkan advokasi, hingga memperoleh pendampingan dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi.
“program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan program kepala kantor wilayah (kakanwil) melalui proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional 1 (pkn 1) untuk memenuhi persyaratan menuju predikat tertentu,” kata sandy ketika diwawancarai di ruang kerjanya.
baca juga:eicma 2025: lahirnya dark flag 950
baca juga:program lcc inginkan wbp siap menghadapi proses hukum maupun kehidupan setelah bebas
dirinya menegaskan bahwa keberadaan program lcc bukan hanya sekadar memenuhi target proyek perubahan, tetapi menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau layanan hukum.
"kami mengusulkan pelayanan untuk proyek perubahan, dimana pelayanan hukum itu seperti memudahkan masyarakat untuk akses pelayanan publik," tambah sandy.
sandy wiguna menjelaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama merupakan kunci pembentukan ekosistem pelayanan hukum terpadu.
baca juga:desa wisata mekar sungai lilin sabet dua penghargaan di anugerah desa wisata sumsel 2025
baca juga:kpk-bpkp-pemda perkuat sinergi! rakor pbj sumsel 2025 fokus perbaikan tata kelola dan cegah korupsi
lewat mou ini, lbh, kemenag, lsm, dan pwi akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke rutan.
“pelayanan publik melalui lcc ini akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat kepada rutan prabumulih, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang telah diajak mou,” ujar sandy.
menurutnya, inovasi ini merupakan yang pertama diterapkan di lingkungan rutan prabumulih. selama ini interaksi dengan beberapa unsur eksternal sesungguhnya sudah berjalan, namun belum diformalkan dalam bentuk kerja sama resmi.
"proyek perubahan ini sebelumnya belum ada. dan proyek perubahan ini menjadi proyek inovasi sehingga masyarakat mudah mendapatkan akses pelayanan publik," tegasnya.
pada kesempatan tersebut, sandy juga mengakui bahwa relasi antara rutan dan berbagai pihak sebenarnya sudah terjalin baik selama ini.
misalnya dengan lsm dan pwi, komunikasi yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan pemberitaan atau informasi publik.
namun melalui mou kali ini, peran mereka diperluas sebagai kanal resmi penyampai aspirasi masyarakat terkait pelayanan hukum.
"selama ini kita memang sudah berjalan tetapi belum ada wadah, dan belum dilegalkan. hari ini kita undang juga bapak kakanwil karena beliau sebagai mediator," jelas sandy.
melalui peresmian wadah kerja sama tersebut, rutan prabumulih kini memiliki payung hukum yang jelas dalam menerima, merespon, dan menindaklanjuti keluhan atau permohonan bantuan hukum dari masyarakat melalui perantara lembaga-lembaga tersebut.
dalam paparannya, sandy menjelaskan bahwa selama ini lsm dan pwi lebih sering terlibat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan rutan.
namun berdasarkan kajian yang dilakukan kakanwil, ditemukan fakta menarik bahwa masyarakat justru lebih nyaman berkomunikasi dengan lsm atau pwi dibandingkan langsung ke kantor pemerintah, termasuk ke rutan.
"dari penelitian beliau (kakanwil), banyak masyarakat sekarang ini lebih mudah berkomunikasi dengan lbh, pwi dan lsm, dibandingkan datang langsung ke rutan ini sendiri," terang sandy.
pertimbangan tersebutlah yang membuat rutan membuka ruang lebih luas bagi pwi dan lsm untuk ikut berperan dalam pelayanan hukum.
dengan pola ini, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan tanpa rasa canggung, dan persoalan hukum atau permohonan layanan dapat diteruskan dengan mekanisme resmi melalui program lcc.
dengan resminya mou dan pks ini, rutan kelas iib prabumulih berharap program lcc dapat menjadi role model pelayanan hukum yang mudah diakses, transparan, dan inklusif di wilayah sumatra selatan.
sandy wiguna menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperbaiki mekanisme, memperluas jaringan mitra, serta meningkatkan kualitas layanan hukum.
masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kanal-kanal yang tersedia, baik melalui lbh, kemenag, lsm, maupun pwi.
dengan kemudahan ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mencari bantuan hukum karena kendala birokrasi atau keterbatasan informasi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan