DPC PDIP Muba Rumuskan Arah Perjuangan Baru Lewat FGD, Fokus Benahi Demokrasi Lokal

DPC PDIP Muba adakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - DPC PDI Perjuangan Musi Banyuasin (Muba) melakukan terobosan baru dalam merumuskan arah perjuangan politik untuk lima tahun ke depan. 

Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), partai berlambang banteng ini berupaya menggali akar persoalan lokal dan menetapkan strategi politik yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat Muba.

FGD bertema “Mengembalikan Politik ke Jalan Ideologi dan Moral Rakyat, Menata Ulang Arah Demokrasi Lokal Muba” ini digelar di Hotel Cha-Cha Sekayu, Kamis 20 November 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi.

BACA JUGA:BRI Cabang Prabumulih Sukses Salurkan Bantuan PKH Rp9,9 Miliar kepada 10.000 Keluarga Penerima Manfaat

BACA JUGA:Resmi MoU Program LCC, Rutan Prabumulih Permudah Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat dan WBP

Dalam sambutannya, Beni menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari mandat nasional partai untuk menyusun sikap politik lima tahun mendatang.

Prosesnya melibatkan para pakar lintas sektor, mulai dari politik, ekonomi daerah, lingkungan, hukum hingga tata kelola pemerintahan.

“FGD ini memastikan analisis tajam dan tidak kompromistis terhadap persoalan-persoalan yang menjerat Muba selama bertahun-tahun,” tegas Beni.

BACA JUGA:Laksanakan MoU dan PKS Layanan Hukum melalui LCC Serentak Se-UPT Ditjenpas Sumsel

BACA JUGA:Pemkab OKU Hibahkan Tanah dan Bangunan Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumsel

Ia menilai Muba tengah menghadapi krisis kepercayaan politik, bukan karena rakyat apatis, tetapi akibat praktik politik berbiaya tinggi, transaksi elektoral, hingga lemahnya keteladanan pemerintah daerah.

Beni menyoroti bahwa selama hampir dua dekade, politik lokal di Muba tersandera oleh pemilu mahal, kepentingan elite yang dikendalikan modal, hingga belanja APBD yang lebih banyak untuk pegawai dan operasional dibandingkan pelayanan publik.

Bahkan, rangkaian kasus korupsi yang menjerat para pemimpin daerah hasil Pilkada langsung turut merusak kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA:Pemkab OKU Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan