NGGAK NETRAL, ASN DISANKSI BERAT !!!

nggak netral, asn disanksi berat !!! tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 sudah mulai berjalan. selain pelaksanaa pemilihan calon legislative, yang tak kalah penting adalah pemilihan  presiden (pilpres). di mana kini resmi sudah ada 3 pasangan yang akan bertarung yakni pasangan calon (paslon) nomor urut 1, anies baswedan-muhaimin iskandar, paslon nomor urut 2, prabowo subianto-gibran rakabuming, dan paslon nomor urut 3, ganjar pranowo-mahfud md. terkait hal ini aparatur sipil negara (asn) atau pns kini sangat disorot karenan etralitas asn adalah kunci sukses untuk menjaga integritas dan kualitas proses pemilihan. netralitas asn tidak hanya sebatas suatu aturan, tetapi sebuah prinsip mendasar dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses demokrasi.  menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas, menekankan asn yang tidak netral dapat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. penekanan netralitas asn ini, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (skb) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara (asn) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. skb ini bertujuan untuk memberikan panduan dan sanksi bagi asn yang melanggar prinsip netralitas. dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan asn dapat memahami dan menginternalisasi pentingnya netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.selain itu, asn juga dilarang mengambil foto dengan beberapa pose tertentu selama masa pemilu 2024.  persoalannya,  menjelang pemilihan pada februari 2024 mendatang, banyak isu dan informasi beredar jika ada pihak-pihak tertentu yang mulai bergerilya mengarahkan asn untuk mendukung atau mencoblos paslon tertentu. pj walikota palembang, drs h ratu dewa msi mengatakan, sesuai arahan dari mendagri maka seluruh asn harus netral. "ini sifatnya arahan, jadi mulai dari pejabat asn tingkat bawah harus menjaga netralitas, ini sangat penting untuk menjaga demokrasi di negeri ini karena sebentar lagi kita akan melakukan pemilu, pileg dan pilkada serta pilpres," dewa. ditambahkannya, mengingatkan soal netralitas pegawai negeri sipil, termasuk gestur tubuh dalam hal ini simbol-simbol, dan lainnya."sesuai aturan pemerintah, diingatkan itu mulai dari walikota, pnsd, sampai ke tingkat bawah, tetap mentaati aturan ini," ujarnya.  terpisah, badan pengawas pemilu (bawaslu) kota lubuklinggau memastikan bahwa pihaknya akan melakukan tugas pengawasan secara optimal. "pengawasan tahapan kampanye tidak hanya akan dilakukan oleh satu divisi saja, tapi semua divisi akan ikut bersama-sama saling memback-up," demikian diungkapkan ketua bawaslu lubuklinggau dedi karema jaya, senin 27 november 2023. dikatakan dedi, pihaknya juga akan membuatkan laporan  hasil pengawasan sesuai form a.  selain itu, untuk lebih mengoptimalkan lagi pengawasan yang dilakukan bawaslu telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah kota (pemkot), polres, dan kodim 0406/lubuklinggau, termasuk masyarakat di bumi sebiduk semare ini. "bila memang ada pelanggaran termasuk yang berkaitan dengan netralitas asn, polri dan juga tni, silakan dilaporkan ke bawaslu namun dengan catatan harus dilengkapi dengan alat bukti pendukung agar bisa ditindaklanjuti," jelas dedi. sejauh ini dikatakan dedi, belum terdengar dan belum ada laporan terkait pengarahan yang dilakukan asn terhadap salah satu calon presiden (capres). dikatakan dedi, semua bawaslu kabupaten/kota dipastikan akan melakukan hal yang sama. "intinya kami akan menjaga nama baik lembaga dan tidak akan tinggal diam atau tutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi," tegasnya. apapun bentuk pelanggaran, termasuk netralitas asn lanjut dedi, akan diproses jika memang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.  hanya saja dedi mengingatkan bahwa bawaslu tidak bisa memberikan sanksi kepada semua asn, polri dan tni yang melakukan pelanggaran atau tidak menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024 ini. "jadi kita hanya memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran yang diperbuat, nanti rekomendasi itu akan dilaporkan/diserahkan kepada instansi terkait dan merekalah yang memutuskan sanksi yang akan diberikan," jelas dedi. untuk asn masih kata dia, rekomendasi akan diberikan kepada komisi aparatur sipil negara (kasn). "jadi kasn yang menentukan sanksinya berdasarkan rekomendasi yang dilaporkan/disampaikan bawaslu," katanya. yang jelas tambah dedi, bawaslu lubuklinggau menghimbau kepada semua pihak untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024 ini. tidak hanya pada pileg, pilpres semata pada pilkada nantinya juga netralitas harus tetap dikedepankan. "netralitas merupakan wujud dari pemilu yang jujur dan adil," ujarnya. jadi dikatakan dedi, untuk mewujudkan pemilu yang jurdil atau jujur dan adil semua pihak harus ikut andil. "mari sama-sama kita wujudkan pemilu 2024 yang jurdil," pungkasnya. sementara itu, kordiv. penanganan pelanggaran & datin bawaslu provinsi sumsel, ahmad naffi,  mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi, merupakan bagian dari tugas dan fungsi bawaslu, termasuk mengawasi asn yang terlibat politik praktis. “bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas asn, tni, maupun polri,” katanya. atas dasar itu lanjut naffi, wewenang bawaslu dalam hal menangani netralitas asn tidak hanya dalam kontek penegakan hukum ansich (pro justitia) namun bawaslu juga berperan dalam kontek melakukan pengawasan, atau dengan kata lain pintu masuk wewenang bawaslu dalam menangani netralitas asn dapat melalui fungsi pengawasan, dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. untuk itu, naafi meinta asn untuk tetap netral dan tegak lurus layani masyarakat. “kita minta asn fokuslah dengan tufoksinya masing-masing. asn juga harus terus menjaga netralitasnya, untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, serta melindungi kepentingan publik,” tegasnya. karena, lanjut naafi, agi asn yang kedapatan melanggar, dan terlibat dalam prolitik praktis. maka, yang bersangkutan harus siap-siap untuk menerima sanksi  sesuai aturan yang berlaku. terkait adanya aturan yang mengharuskan aparatur sipil negara (asn) harus netral salah seorang asn pemkab ogan ilir (oi) mengatakan, siap mematuhi apa yang menjadi komitmen dan arahan dari pemerintah pusat tersebut. ”sebagai abdi yang harus patuh dan tunduk kepada aturan negara dalam hal ini pemerintah kita wajib mengikuti aturan yang ada,” kata ma. senin, 27 november 2023. senada dikatakan nm, salah seorang asn di kota palembang juga siap mematuhi apapun ketentuan pemerintah terkait netralitas asn dalam pemilu 2024. “saya selaku abdi negara akan netral dan siap mematuhi apapun ketentuan dari pemerintah,” singkatnya. (rob/ika/sro/yat/del/tim)

Tag

• # asn dan pemilu
• # integritas demokrasi
• # netralitas pns
• # netralitas asn
• # demokrasi indonesia
• # pemilihan presiden
• # partisipasi masyarakat
• # pilkada
• # bawaslu
• # pemilu 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•