Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan juga meningkat.
Kejadian ini menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya berjalan transparan dan adil ternyata masih memiliki banyak celah yang bisa disalahgunakan.
Sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sumsel telah memanggil seluruh kepala SMA di Palembang untuk memberikan penjelasan mengenai proses PPDB dan verifikasi yang dilakukan terhadap murid yang datang ke sekolah.
Pemanggilan ini dilakukan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis, 19-20 Juni 2024
Menurut Adrian, PPDB SMA ini khususnya dari jalur prestasi ada dugaan kecurangan yang signifikan.
Para kepala sekolah yang dipanggil ke kantor Ombudsman akan dimintai penjelasan soal PPDB jalur prestasi.
Semua kepala sekolah, termasuk yang tidak ada kecurangan, akan dipanggil sebagai bahan kajian Ombudsman dalam menyelidiki kasus ini.
"Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses PPDB. Keadilan dan transparansi harus dijaga agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan," tegas Adrian.
Berdasarkan temuan dan hasil pemeriksaan, Ombudsman memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait, antara lain:
1. Perbaikan Sistem Verifikasi
Sistem verifikasi data pendaftar harus diperbaiki dan diawasi dengan lebih ketat untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara data yang diunggah dengan hasil verifikasi.
2. Transparansi Proses Seleksi
Proses seleksi harus dilakukan dengan lebih transparan dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menghindari intervensi dari pihak yang tidak berwenang.
1. Pengawasan Lebih Ketat
Pihak Dinas Pendidikan harus meningkatkan pengawasan terhadap proses PPDB di setiap sekolah untuk memastikan tidak ada maladministrasi yang terjadi.
2, Sanksi Tegas