Capres Harus Transparan, DPR Minta KPU Klarifikasi 16 Dokumen yang Dikecualikan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 16 Sep 2025 - 20:50

Kotak suara saat pilpres dan pemilu 2024 yang lalu-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan data calon pejabat publik, termasuk calon presiden (capres), harus transparan dan dapat dilihat atau diakses masyarakat.

Ia mengatakan itu untuk merespons keputusan baru KPU soal dokumen persyaratan calon presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan.

"Nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa? Kita baru tahu. Kalau nggak dikasih lihat ya kita nggak tahu," kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Dia pun mencontohkan bahwa masyarakat pun harus memperlihatkan data diri jika ingin melamar pekerjaan.

Apalagi, kata dia, data diri calon pemimpin pun harus bisa dilihat oleh semua orang, baik DPR, menteri, bahkan presiden sekalipun.

Dia menjelaskan bahwa memang ada data-data calon pejabat publik yang tidak boleh dibuka ke publik, seperti data riwayat kesehatan atau catatan medis.

Hal itu pun, kata dia, sudah ada di dalam undang-undang.

"Kalau yang lainnya boleh, rekening, terus kemudian ijazah, riwayat hidup, saya pikir nggak masalah," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan klarifikasi kepada publik terkait pembatasan akses terhadap 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menjaga transparansi pemilu.

Menurutnya, dokumen persyaratan bagi peserta pemilu sudah sewajarnya dibuka untuk publik.

“Saya meminta kepada KPU untuk memberikan klarifikasi agar keputusan terbaru ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin (15/09/2025).

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres, dalam hal ini ijazah, sebagai dokumen dengan informasi biasa dan tidak mengandung data yang bersifat rahasia.

Hal itu disampaikannya menanggapi aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres yang tak bisa diungkap ke publik tanpa persetujuan.

"Soal kemudian berkelakuan baik, terus kemudian soal tidak pernah menjalani masa hukuman, kemudian lulusnya ijazahnya, itu kan standar-standar informasi bagi seorang warga negara yang sebetulnya saya katakan tidak classified, tidak menjadi sesuatu yang harus disembunyikan," kata Doli di Jakarta, Selasa (16/09/2025).

capres harus transparan, dpr minta kpu klarifikasi 16 dokumen yang dikecualikan                            koranpalpos.com - wakil ketua komisi ii dpr ri dede yusuf mengatakan data calon pejabat publik, termasuk calon presiden (capres), harus transparan dan dapat dilihat atau diakses masyarakat.
ia mengatakan itu untuk merespons keputusan baru kpu soal dokumen persyaratan calon presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan.
"nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa?  kita baru tahu. kalau nggak dikasih lihat ya kita nggak tahu," kata dede di kompleks parlemen, jakarta, senin (15/09/2025).
dia pun mencontohkan bahwa masyarakat pun harus memperlihatkan data diri jika ingin melamar pekerjaan.
apalagi, kata dia, data diri calon pemimpin pun harus bisa dilihat oleh semua orang, baik dpr, menteri, bahkan presiden sekalipun.
dia menjelaskan bahwa memang ada data-data calon pejabat publik yang tidak boleh dibuka ke publik, seperti data riwayat kesehatan atau catatan medis.
hal itu pun, kata dia, sudah ada di dalam undang-undang.
"kalau yang lainnya boleh, rekening, terus kemudian ijazah, riwayat hidup, saya pikir nggak masalah," kata dia.
sementara itu, ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda meminta komisi pemilihan umum (kpu) memberikan klarifikasi kepada publik terkait pembatasan akses terhadap 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menjaga transparansi pemilu.
menurutnya, dokumen persyaratan bagi peserta pemilu sudah sewajarnya dibuka untuk publik.
“saya meminta kepada kpu untuk memberikan klarifikasi agar keputusan terbaru ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” katanya kepada antara di jakarta, senin (15/09/2025).
terpisah, anggota komisi ii dpr ri dan wakil ketua badan legislasi dpr ri ahmad doli kurnia menilai dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres, dalam hal ini ijazah, sebagai dokumen dengan informasi biasa dan tidak mengandung data yang bersifat rahasia.
hal itu disampaikannya menanggapi aturan komisi pemilihan umum (kpu) terkait dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres yang tak bisa diungkap ke publik tanpa persetujuan.
"soal kemudian berkelakuan baik, terus kemudian soal tidak pernah menjalani masa hukuman, kemudian lulusnya ijazahnya, itu kan standar-standar informasi bagi seorang warga negara yang sebetulnya saya katakan tidak classified, tidak menjadi sesuatu yang harus disembunyikan," kata doli di jakarta, selasa (16/09/2025).
kpu menetapkan sebanyak 16 dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan, yang artinya informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik, kecuali dengan persetujuan capres-cawapres terkait.
doli menilai 16 dokumen tersebut bukan informasi sensitif yang harus dirahasiakan, seraya menambahkan profil capres-cawapres seharusnya makin banyak diketahui publik malah semakin bagus.
"tapi kan seharusnya dari 16 data-data itu kan sebenarnya data-data yang sebetulnya tidak classified juga, tidak perlu dirahasiakan juga ya. apalagi buat seorang presiden, saya kira kan makin banyak diketahui oleh publik itu kan makin bagus ya sebetulnya," ujarnya.
doli mengatakan hal itu malah seharusnya diketahui publik, karena masyarakat memang seharusnya mengenal siapa yang akan menjadi pemimpinnya.
"dan dengan mengetahui informasi dasar itu kan masyarakat jadi tahu tentang latar belakang pemimpinnya," ujarnya.
lebih lanjut ia mengatakan, sebagai capres-cawapres yang akan memimpin negara, seharusnya mereka dikenal secara mendalam oleh rakyat, termasuk soal latar pendidikan.
sebelumnya, kpu telah menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka ke publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.
penetapan itu tertuang dalam keputusan kpu ri nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan.
rifqi menilai keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan, karena dikeluarkan setelah tahapan pemilu berakhir. ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu penting untuk menjaga kepercayaan publik.
ia kemudian mengingatkan, selama ini penyelenggara pemilu juga membuka data dan dokumen calon legislatif sehingga publik dapat mengaksesnya.
"berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, mestinya (informasi capres dan cawapres) bukan sebagai informasi yang dikecualikan, karena tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara dan tidak juga mengganggu privasi seseorang," ungkapnya.
sementara itu, ketua kpu ri afifuddin menjelaskan keputusan kpu itu sejalan dengan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang memperbolehkan pengecualian informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi dan kepentingan yang lebih besar.
keputusan tersebut berlaku selama 5 tahun kecuali pihak terkait memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan jabatan publik.
diketahui, 16 dokumen yang dikecualikan itu antara lain fotokopi ktp dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan pribadi, surat keterangan tidak pailit, surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota legislatif, npwp dan bukti laporan pajak lima tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan pernyataan belum pernah menjabat presiden/wakil presiden dua periode.
selanjutnya, pernyataan setia pada pancasila dan uud 1945, surat keterangan tidak pernah dipidana, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar, surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang, surat pernyataan kesediaan maju sebagai capres/cawapres, serta surat pernyataan pengunduran diri dari tni/polri/pns dan dari badan usaha milik negara/daerah.
di sisi lain, komisi pemilihan umum (kpu) menetapkan sebanyak 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.
hal tersebut tertuang dalam keputusan kpu ri nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan kpu.
"keputusan kpu 731/2025 tersebut telah menetapkan beberapa informasi dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden (diktum kedua) telah dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun, kecuali pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (diktum ketiga)," kata ketua kpu afifuddin saat dikonfirmasi di jakarta.
afif mengatakan keputusan kpu tersebut sejalan dengan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
pasal tersebut berbunyi bahwa “informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya."
berikut daftar dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres yang dinyatakan sebagai informasi yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh kpu:
1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran warga negara indonesia.
2. surat keterangan catatan kepolisian dari markas besar kepolisian negara republik indonesia.
3. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh komisi pemilihan umum.
4. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada komisi pemberantasan korupsi.
5. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.
6. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
7. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir.
8. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon.
9. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
10. surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
11. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
12. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
13. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan g.30.s/pki dari kepolisian.
14. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden secara berpasangan.
15. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.
16. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.
wakil menteri sekretaris negara (wamensesneg) juri ardiantoro mengatakan istana atau lembaga eksekutif tak bisa mengintervensi kebijakan komisi pemilihan umum (kpu) yang memutuskan untuk merahasiakan dokumen persyaratan calon presiden (capres), termasuk ijazah.
dia menjelaskan kpu merupakan lembaga independen yang bekerja tanpa pengaruh dari lembaga lain. "dia nggak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain, oleh eksekutif.
dia lembaga independen, kami menghormati," kata juri di kompleks parlemen, jakarta.
menurut dia, kpu pun sudah menjelaskan terkait kebijakan itu yang bisa menjadi pedoman bagi publik. dia menilai pertanyaan-pertanyaan publik terkait keputusan itu pun perlu ditanyakan langsung ke pihak kpu.
intinya, keputusan komisi pemilihan umum (kpu) ri yang menetapkan 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan memicu perdebatan.
bagi publik yang merasa hak atas informasi terlanggar, terbuka peluang untuk mengajukan uji materi ke mahkamah agung (ma).
ma akan menilai apakah keputusan kpu nomor 731 tahun 2025 tertanggal 21 agustus melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (uu kip) dan uu no. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (uu adminduk).
kedua undang-undang itu dijadikan dasar hukum terkait dengan informasi publik yang dikecualikan.
misalnya, lembaga penyelenggara pemilihan umum ini mengacu pada pasal 6 ayat (3) huruf c uu kip yang menyebutkan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
dalam keputusan kpu nomor 731/2025, lembaga penyelenggara pemilu ini menyampaikan konsekuensi bahaya jika informasi dibuka, informasi dokumen persyaratan pasangan calon dapat mengungkap informasi pribadi seseorang.
kendati demikian, akses tetap terbuka bagi publik, antara lain, untuk mengetahui keabsahan dokumen publik demi menjamin integritas pemilu, kemudian untuk mengetahui apakah kpu sudah menerima berkas secara lengkap dan benar.
selain itu, kepentingan publik untuk membuka informasi guna mengetahui apakah kpu sudah melakukan proses validasi ijazah dengan benar dan hasilnya benar.
nah, poin ini digunakan sebagai bukti asli atau palsu ijazah joko widodo di persidangan. seyogianya keputusan kpu ini tanpa menyebut nama seseorang karena terkesan hanya berlaku bagi yang bersangkutan.
kpu juga menetapkan durasi pengecualian, yakni selama 5 tahun, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
informasi publik yang dikecualikan adalah, pertama, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el) dan foto akta kelahiran warga negara indonesia.
pengecualian ini, menurut penulis, kemungkinan besar bisa diterima publik karena khawatir ada pihak yang menyalahgunakan dokumen tersebut.
kedua, surat keterangan catatan kepolisian (skck) dari markas besar kepolisian negara republik indonesia (polri).
selayaknya, dokumen ini tidak dikecualikan karena publik perlu tahu apakah yang bersangkutan memiliki catatan kriminal.
ketiga, surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kpu.
penulis sependapat terkait kerahasiaan ini dan tampaknya hanya penyelenggara pemilu dan pihak terkait yang mengetahuinya.
keempat, surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi ke komisi pemberantasan korupsi (kpk).
hal ini seyogianya perlu diketahui publik secara luas sebagai bentuk transparansi kekayaan pejabat, agar tahu kondisi sebelum dan setelah jadi presiden/wakil presiden.
kelima, surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.
hal ini juga patut diketahui publik dan relevan untuk integritas pejabat.
keenam, surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (dpr), dewan perwakilan daerah (dpd), dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
hal ini semestinya tidak dikecualikan karena penting untuk verifikasi ganda. data ini terdapat dalam formulir model bb-1 ppwp (berisi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon).
ketujuh, fotokopi nomor pokok wajib pajak (npwp) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 tahun terakhir.
karena nomor induk kependudukan (nik) dapat digunakan sebagai npwp, sesuai dengan peraturan menteri keuangan no. 112/pmk.03/2022, masuk dalam informasi publik yang dikecualikan.
begitu pula, terkait dengan daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon (vide keputusan kpu nomor 731/2025).
dalam keputusan kpu tersebut menyebutkan hal itu terdapat dalam formulir model bb-4 ppwp (pemilu 2014) dan formulir model bb-2 ppwp (berisi informasi bakal capres dalam pemilu 2019).
di sisi lain, kpu telah mengumumkan informasi daftar riwayat hidup bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui laman kpu serta membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap pengusulan bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
kesembilan, surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
poin ini seyogianya tidak masuk dalam pengecualian sehingga publik bisa mengecek ulang.
namun, kpu menyebutkan bahwa data ini terdapat dalam formulir bb-1 ppwp.
kesepuluh, surat pernyataan setia pada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan uud nri tahun 1945.
poin ini pun perlu dibuka kepada publik untuk memastikan komitmen ideologis kandidat.
dalam keputusan kpu tersebut menerangkan bahwa surat pernyataan ini terdapat dalam formulir bb-1 ppwp.
kesebelas, surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
poin ini sebaiknya tidak masuk dalam pengecualian, justru wajib diketahui oleh publik.
keduabelas, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah juga harus diketahui publik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
ketigabelas, surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan g-30-s/pki dari kepolisian. menurut penulis, masyarakat perlu tahu latar belakang yang bersangkutan.
keempatbelas, surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden secara berpasangan. sebaiknya tidak masuk dalam pengecualian.
kelimabelas, surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia (tni), kepolisian negara republik indonesia (polri), dan pegawai negeri sipil (pns) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum. hal ini pun harus diketahui publik demi menjaga netralitas pemilu.
begitu pula informasi terkait dengan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu (vide keputusan kpu nomor 731/2025), tidak perlu dikecualikan.
sebenarnya, publik tetap bisa mengakses informasi atas dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang dalam proses tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.
setelah tahapan pemilu selesai, terdapat 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh kpu ri.
apalagi, terdapat sejumlah data dan informasi yang berada di luar kewenangan penyelenggara pemilu ini.
apakah keputusan kpu nomor 731/2025 bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik? jawabannya kini berada di tangan mahkamah agung.
uji materi bisa menjadi jalan bagi publik untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan