Konektivitas udara, laut, dan darat perlu eksis dan saling bersinergi untuk mendukung pengembangan pariwisata dan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam koridor pembangunan berkelanjutan.
Selain jaringan jalan, kawasan wisata bahari Mentawai membutuhkan prasarana air bersih, prasarana pengelolaan sampah, pos-pos keamanan, dan mungkin area-area evakuasi.
Hingga batas tertentu masih diperlukan pengembangan kawasan resor dan homestay berstandar internasional untuk mendukung event-event olahraga selancar internasional yang diharapkan akan dapat terselenggara di Mentawai.
Pariwisata keberlanjutan
Pengelolaan pariwisata Mentawai, selain perlu dengan pendekatan keberlanjutan (sustainable tourism), juga bersifat inklusif.
Dalam hal ini, diperlukan institusi pembina seperti BUMN atau perusahaan swasta untuk berperan dalam mendorong digarapnya peluang dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Mentawai yang berkelanjutan dengan mendorong keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.
Salah satu holding BUMN di sektor pariwisata dan aviasi, InJourney, misalnya, mulai merangkul kelompok- kelompok tani, antara lain, di Desa Wisata Muntei, Siberut Selatan.
Oleh karena itu inisiatif InJourney dalam mempersiapkan program pelatihan dan pendampingan bagi petani lokal perlu untuk direplikasi.
Perusahaan itu memastikan agar petani dapat menghasilkan sayur dan buah-buahan organik sesuai dengan kebutuhan offtakers sektor pariwisata yaitu resor dan homestay yang ada di Mentawai dengan pendekatan from farm to table.
Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, namun juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, khususnya dari Padang.
Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan bahan pangan di 63 resor dan homestay di Mentawai dipasok dari luar daerah.
Oleh karena itu, perlu dimulai sebuah inisiatif pengembangan sektor pertanian dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mendorong peran pemerintah daerah dalam membuat regulasi yang mendukung pemanfaatan produk pertanian lokal, peran akademisi dalam menganalisis potensi dan implementasi teknologi pertanian, keterlibatan pemilik resor dan homestay sebagai offtakers, serta pemberdayaan masyarakat lokal dengan harapan tercipta ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Mentawai.
Pengembangan pertanian organik yang terintegrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana mulai dari demplot, kandang sapi, unit pengolahan pupuk organik, pusat pengolahan dan pengepakan, unit gudang dingin, kendaraan logistik, dan lainnya.
Kelompok tani ini kemudian dihimpun melalui pembentukan koperasi-koperasi pertanian di masing-masing desa wisata.
Model balai ekonomi desa (balkondes), seperti yang dikembangkan di desa-desa wisata sekitar Borobudur, Jawa Tengah, dapat diterapkan di Mentawai.
Melalui pendekatan pariwisata berkelanjutan yang inklusif tersebut, maka kesejahteraan warga lokal dapat terangkat dan dapat menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. (ant)