Naik pesawat kecil seperti ini tentu kurang nyaman karena goncangan angin dan awan terasa sekali.
Namun, sebagai wilayah kabupaten kepulauan, konektivitas jalur laut antarpulau dan dari Padang – Mentawai amat vital untuk mobilitas penumpang dan barang.
Penyeberangan dari Padang ke Mentawai dilayani dengan kapal feri dari Pelabuhan Teluk Bungus ke Tuapejat atau Sikakap (Pagai Selatan).
Sementara, pelayaran antarpulau saat ini dilayani dengan kapal cepat MV Mentawai Fast, operator swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten (pemkab).
Dalam hal ini, pemkab akan menyubsidi operator ketika muatan atau load factor kurang dari 60 persen, sesuai dengan jumlah kursi penumpang untuk mencapai muatan 60 persen tersebut.
Rute yang dilayani kapal cepat ini adalah Tuapejat-Siberut Selatan (Siberut) – Siberut Utara (Sikabaluan), dan Tuapejat – Sikakap. Sementara, rute yang tidak dilayani oleh kapal cepat, dilayani dengan kapal milik pemkab.
Namun, terdapat satu wilayah kecamatan yang belum memiliki dermaga, yakni Kecamatan Siberut Tengah.
Hal ini menyebabkan kesulitan untuk mobilitas penduduk dan distribusi logistik.
Akibatnya, harga bahan-bahan kebutuhan pokok relatif mahal.
Padahal Desa Saibi Samukop, yang menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan Kecamatan Siberut, luasnya lebih dari 1.000 kilometer persegi, jauh lebih luas dari Daerah Khusus Jakarta.
Secara umum konektivitas wilayah Pulau Siberut dan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memprihatinkan akibat belum terbangunnya konektivitas transportasi darat antarwilayah kecamatan, terutama di luar Pulau Sipora.
Penyelesaian pembangunan jalan Trans Mentawai yang direncanakan sepanjang 393 kilometer menjadi kunci untuk memperlancar mobilitas para wisatawan/penduduk lokal, dan terutama menurunkan biaya logistik wilayah bersinergi dengan pelabuhan.
Pembebasan lahan dan pembukaan jalan tanah oleh pemkab ditargetkan selesai tahun 2024, dan rencananya dilanjutkan dengan peningkatan jalan (pengerasan jalan dengan beton/aspal) oleh pemerintah pusat (KemenPUPR) dengan dana APBN.
Namun, kelanjutan pembangunan jalan Trans Mentawai tahun ini, khususnya di Pulau Siberut, tampaknya belum juga terlaksana.
Hal ini karena sebagian rencana trase jalan melewati kawasan Taman Nasional dan kawasan hutan produksi.
Maka, prosedur perizinan perlu ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita harapkan dapat segera kelar sehingga pembangunan Trans Mentawai dapat dilanjutkan.