TIDAK ingin ada generasi muda yang tak bisa mengaji.
Sejumlah tokoh agama di wilayah Dapil VI, mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan yang mendukung kewajiban sertifikat kelulusan mengaji, sebagai syarat utama masuk SMP dan SMA.
Usulan ini disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat saat reses anggota dapil VI DPRD Sumsel, Firdaus SH, yang berlangsung sejak 15-22 Oktober 2023.
BACA JUGA: H. Ali Imron Serap Aspirasi Warga Kayu Agung
BACA JUGA:Terbukti dan Peduli, Masyarakat Minta Alfrenzi Panggarbesi Lanjutkan Pengabdian
Ditemui usai reses, Firdaus mengatakan, pada reses tahap III tahun 2023 ini, dia menyempatkan diri bersilaturahmi dan berdialog dengan warga, majelis taklim, pondok pesantren, tokoh masyarakat, kades dan lainnya yang ada di sejumlah daerah di wilayah Dapil VI, di antaranya di Kecamatan Lubai Muara Enim.
Pertemuan juga dilakukan dengan Remaja Masjid di DPD BKPRMI Muara Enim, selanjutnya ke Pesantren Hubussalam Al Islami Desa Tempirai Selatan Penukal Utara Pali, dan Desa Manunggal jaya Kec Gunung Megang Muara Enim;
Selanjutnya Firdaus melakukan dengar pendapat dengan Komite Wali Murid Yayasan Generasi Rabbani di lawang Kidul Muara Enim, dan terakhir melakukan silaturahmi DPK BKPRMI Lawang Kidul.
BACA JUGA:HAR Ajak Pemuda Kolaborasi Hadapi Persoalan Bangsa
BACA JUGA:Reses Tahap III, Rizal Kenedi Dengar dan Perjuangkan Aspirasi Warga di Dapil VI
Menurut Firdaus, dalam setiap titik lokasi, dirinya menerima banyak aspirasi masyarakat, di antaranya di Kabupaten Muara Enim usulan yang masuk soal permintaan perhatian dari perusahaan BUMN, perusahaan swasta yang ada disekitar mereka, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, bantuan yang sifatnya mendukung kesejahteraan masyarakat dan lain lain.
Selain itu, warga juga minta sarana air bersih. Karena menurut warga, banyaknya kebun sawit milik perusahaan, telah menyebabkan sumber air menjadi lebih sulit, ditambah kemarau menjadi sumber air kekeringan. Untuk itu mereka minta dibuatkan sumur bor.
Di sini warga juga mengusulkan pemerataan pemberian bantuan gubernur untuk guru ngaji, BPJS bagi guru ngaji dan biaya operasional rutin bulan TK/TPA.
BACA JUGA:HDA Minta Pemerintah Perhatikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
BACA JUGA:Dapil IX Perjuangkan Aspirasi SMA dan SMK di Muba