Reformasi Hak Uji Materi di MA dan Agenda Perbaikan Kualitas Regulasi

Reporter: Dahlia |

Editor: Maryati |

Rabu , 05 Nov 2025 - 22:58

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kembali mengadakan kegiatan penyusunan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decision) dan pengalihbahasaan ke dalam bahasa Inggris dan Arab di hotel Groove by Aston tanggal 3-5 November 2025-Foto : ANTARA-

Oleh : Nicholas Martua Siagian*

MAHKAMAH Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berdiri secara independen. Artinya, MA harus bebas dari campur tangan pemerintah maupun DPR.

Tugas utama MA adalah menegakkan hukum dan keadilan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu kewenangan penting MA adalah menguji peraturan yang berada di bawah undang-undang. Ini dikenal sebagai Hak Uji Materiil atau hak untuk menilai apakah isi suatu peraturan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Jika ditemukan pelanggaran, MA bisa menyatakan peraturan tersebut tidak sah.

Kewenangan ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 dan diperkuat lewat Peraturan MA No. 1 Tahun 2011.

Namun, dalam praktiknya, proses pengujian di MA berbeda dengan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan tata usaha negara.

Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggelar sidang terbuka, MA melakukan pengujian secara tertutup.

Pemohon tidak tahu bagaimana prosesnya berjalan, tidak bisa menyampaikan argumen tambahan, menghadirkan saksi, atau mengikuti jalannya sidang. Akibatnya, kesempatan untuk meyakinkan hakim jadi sangat terbatas.

Padahal, prinsip keterbukaan dalam pengadilan itu penting.

Publik berhak tahu bagaimana sebuah keputusan dibuat, mulai dari masuknya permohonan hingga keluarnya putusan.

Transparansi ini bisa mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah batas waktu penyelesaian perkara. MA memang wajib memproses permohonan dalam 14 hari kerja sejak diterima.

Namun, tidak ada aturan yang membatasi kapan putusan harus keluar. Ini berbeda dengan MK yang punya tenggat waktu jelas.

reformasi hak uji materi di ma dan agenda perbaikan kualitas regulasi                            oleh : nicholas martua siagian*
mahkamah agung (ma) adalah lembaga peradilan tertinggi di indonesia yang berdiri secara independen. artinya, ma harus bebas dari campur tangan pemerintah maupun dpr.
tugas utama ma adalah menegakkan hukum dan keadilan, seperti yang diamanatkan dalam pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar 1945.
salah satu kewenangan penting ma adalah menguji peraturan yang berada di bawah undang-undang. ini dikenal sebagai hak uji materiil atau hak untuk menilai apakah isi suatu peraturan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
jika ditemukan pelanggaran, ma bisa menyatakan peraturan tersebut tidak sah.
kewenangan ini diatur dalam uu no. 3 tahun 2009 dan diperkuat lewat peraturan ma no. 1 tahun 2011.
namun, dalam praktiknya, proses pengujian di ma berbeda dengan mahkamah konstitusi atau pengadilan tata usaha negara.
berbeda dengan mahkamah konstitusi (mk) yang menggelar sidang terbuka, ma melakukan pengujian secara tertutup.
pemohon tidak tahu bagaimana prosesnya berjalan, tidak bisa menyampaikan argumen tambahan, menghadirkan saksi, atau mengikuti jalannya sidang. akibatnya, kesempatan untuk meyakinkan hakim jadi sangat terbatas.
padahal, prinsip keterbukaan dalam pengadilan itu penting.
publik berhak tahu bagaimana sebuah keputusan dibuat, mulai dari masuknya permohonan hingga keluarnya putusan.
transparansi ini bisa mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah batas waktu penyelesaian perkara. ma memang wajib memproses permohonan dalam 14 hari kerja sejak diterima.
namun,  tidak ada aturan yang membatasi kapan putusan harus keluar. ini berbeda dengan mk yang punya tenggat waktu jelas.
tanpa kepastian waktu, pemohon bisa menunggu lama tanpa tahu kapan hasilnya keluar. ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
menjamin hak rakyat
selain itu, terkait biaya perkara dalam pelaksanaan pengujian di ma dan mk juga memiliki perbedaan.
di mahkamah konstitusi sendiri tidak memungut biaya satu rupiah pun, dibebankan kepada anggaran mk.
di mahkamah agung, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibebani biaya, sebesar rp1 juta.
pokok permasalahan yang diajukan permohonan ke mahkamah agung adalah peraturan perundang-undangan dan terkait dengan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga menjadi tidak relevan membebankan biaya perkara.
sebenarnya menjadi pertanyaan serius bagi pemerintah termasuk mahkamah agung sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan hak uji materiil, apakah relevan membebankan biaya hak uji materiil kepada penguji, dimana yang diuji merupakan peraturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang bahkan sifatnya mengikat kepada masyarakat?
sederhananya, bagaimana mungkin masyarakat harus membayar kepada negara untuk menguji cacat atau tidaknya peraturan yang dikeluarkan oleh institusi baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah?
adanya beban biaya juga tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh mahkamah agung.
peraturan ma menyatakan bahwa majelis hakim agung memeriksa dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
dari penjelasan di atas, masih banyak problematika dalam pengujian perundang-undangan di ma. padahal, pengujian peraturan adalah mekanisme untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
sehingga setiap produk hukum yang ada di bawah undang-undang dijalankan dengan asas-asas pemerintahan yang baik serta mengurangi penyalahgunaan pemerintah.
kekuasaan kehakiman yang independen diharapkan mampu menjalankan kontrol terhadap kualitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan yang merupakan produk legislatif maupun eksekutif.
namun, jaminan independensi lembaga ini mutlak perlu ditindaklanjuti dengan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel.
gebrakan reformasi
berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada ma untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) pada dasarnya belum mengatur secara komprehensif mengenai hukum acara pemeriksaan permohonan pengujian tersebut.
sebagian besar ketentuan hanya memberikan dasar kewenangan secara normatif, sementara aspek prosedural diserahkan kepada pengaturan melalui peraturan mahkamah agung (perma).
hingga saat ini, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak uji materiil (hum) diatur melalui perma nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil.
namun, regulasi ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. misalnya, tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur proses pemeriksaan permohonan secara terbuka dan partisipatif, sehingga para pihak yang berkepentingan sering kali tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengujian.
kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan elitis dan tertutup terhadap mekanisme kontrol yudisial atas produk regulasi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
dalam praktiknya, berbagai peraturan menteri (permen), peraturan daerah (perda), maupun peraturan kepala lembaga justru banyak yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
sebagai contoh, permen ketenagakerjaan yang mengatur tentang pengupahan dan hubungan industrial secara langsung mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja; perda tentang retribusi daerah yang berimplikasi terhadap beban ekonomi masyarakat dan dunia usaha; peraturan kepala daerah mengenai tata ruang atau izin lingkungan yang berdampak pada hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan berbagai peraturan strategis lainnya.
karena regulasi-regulasi tersebut memiliki posisi strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat, maka mekanisme hak uji materiil di mahkamah agung seharusnya menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
dengan kata lain, hum bukan semata forum teknis hukum, tetapi merupakan mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan diskresi dan ekses regulasi oleh lembaga eksekutif maupun legislatif daerah.
sayangnya, mekanisme hum saat ini masih belum optimal dalam memenuhi ekspektasi tersebut.
prosesnya sering kali bersifat administratif, minim transparansi, serta belum mengadopsi prinsip due process of law secara utuh. akibatnya, peran ma sebagai pengawal tertinggi terhadap keabsahan norma di bawah undang-undang belum teraktualisasi secara maksimal.
oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum acara hum secara menyeluruh melalui revisi perma nomor 1 tahun 2011.
upaya ini dapat dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, mahkamah agung, bappenas, serta lembaga terkait lainnya untuk membangun kerangka regulasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.
reformasi ini juga perlu memuat prinsip keterbukaan publik, hak partisipasi masyarakat, dan standar pembuktian yang objektif, agar setiap peraturan di bawah undang-undang yang diuji benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan konstitusional.
dengan demikian, mahkamah agung diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar lembaga yudisial normatif menjadi lembaga pengawal keadilan regulatif, yang tidak hanya menilai kesesuaian formil suatu peraturan dengan undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk hukum/regulasi yang diuji tidak menyimpang dari asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
reformasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai instrumen kontrol demokratis terhadap kekuasaan negara.
*) nicholas martua siagian, direktur eksekutif asah kebijakan indonesia, alumnus kebangsaan lemhannas ri, dan mahasiswa pascasarjana fakultas hukum universitas indonesia

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan