Banyak pemerintah daerah belum mampu menyusun rencana pembangunan industri daerah (RPI-D) yang terintegrasi dengan rencana tata ruang mereka.
Untuk mengatasi kegagalan kelembagaan ini, pemerintah pusat harus menerapkan konsep desentralisasi asimetris, memberikan kewenangan fleksibel kepada daerah untuk merancang RPI-D yang bottom-up.
Desentralisasi ini harus diimbangi dengan insentif fiskal berbasis kinerja, memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil mencapai target strategis industri, sejalan dengan kerangka UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Kedua, daya saing menuntut adaptasi. Dalam konteks ekosistem baterai dan kendaraan listrik, target tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus mencapai 40 persen.
Target ambisius ini menuntut penguatan SDM.
Prioritas harus diberikan pada peningkatan link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) atau politeknik dengan dunia industri.
Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi nasional harus dipercepat agar lulusan vokasi siap diserap oleh proyek-proyek teknologi tinggi.
Ketiga, regulasi harus fleksibel. Untuk menghadapi disrupsi global, kebijakan harus dirumuskan secara adaptif (Adaptive Policy Framework).
Pemerintah perlu melembagakan mekanisme regulatory sandbox di Kementerian Investasi/BKPM.
Mekanisme ini memberi ruang uji coba kebijakan industri baru dalam lingkungan terkendali, memastikan regulasi tidak kaku dan selalu responsif terhadap inovasi, sebuah pendekatan yang telah sukses diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor fintech.
Langkah ini, ditambah penguatan kolaborasi quadruple helix (pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil), akan memastikan kebijakan industri tidak menjadi penghalang, melainkan pendorong utama kemajuan.
Bahkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri tengah menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan besar penerima insentif fiskal untuk bermitra dengan UMKM dalam rangka penguatan hilirisasi nasional, yang harmonisasinya rampung pada September 2025.
Hilirisasi adalah kunci emas untuk menanggulangi deindustrialisasi dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Ia telah berhasil memutus rantai sentralisme investasi.
Meskipun demikian, keberhasilan final bergantung pada penguatan fondasi kelembagaan. Pemerintah harus mempraktikkan desentralisasi asimetris dan mengadopsi kerangka kebijakan adaptif secara total.
Hanya dengan mengombinasikan proyek padat modal dan padat karya, didukung tata kelola yang fleksibel dan SDM berkualitas, cita-cita menggeser jantung ekonomi nasional ini dapat tercapai secara inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar berdaya saing global.
*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati hilirisasi industri dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI