Dorong Akses Pembiayaan UMKM: Komisi XI DPR RI Gandeng BS-OJK, Serap Aspirasi Masyarakat di Lubuklinggau

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Kamis , 16 Oct 2025 - 17:45

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota komisi XI DPR RI dan BS-OJK di Hotel Grand Zurie Lubuklinggau, Kamis 16 Oktober 2025. -Foto : Maryati-

KORANPALPOS.COM - Dalam upaya memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, Anggota Komisi XI DPR RI H Fauzi Amro dan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS-OJK) turun bersama untuk serap aspirasi masyarakat Kota Lubuklinggau, Kamis 16 Oktober 2015.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM).

Acara tersebut turut dihadiri beberapa pimpinan cabang perbankan di wilayah Sumatera Selatan serta Walikota Lubuklinggau.

Menurut Fauzi, pertemuan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa pelaku UMKM kini memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah dan terbuka, terutama dalam memperoleh tambahan modal usaha.

“Selama ini keluhan utama para pelaku UMKM di Lubuklinggau dan daerah lain di Indonesia adalah soal permodalan. Sekarang, melalui regulasi baru ini, akses pembiayaan akan lebih dipermudah,” ujar Fauzi.

Selain memfasilitasi akses modal, anggota Komisi XI ini juga mendorong Pemkot Lubuklinggau agar melakukan verifikasi dan pendataan menyeluruh terhadap pelaku UMKM, termasuk hasil pelatihan dan bentuk usaha mereka.

Langkah ini menurut Fauzi, diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi resmi kepada pihak perbankan terkait UMKM mana yang layak menerima pembiayaan.

Menurut data OJK, dari sekitar 13.000 pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau, namun hanya sekitar 20 persen atau 2.600 pelaku usaha yang masih aktif menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif.

“Kami berharap Kota Lubuklinggau bisa menjadi role model nasional dalam pengelolaan dan pembinaan UMKM. Untuk itu, dukungan dari Walikota dan dinas terkait sangat penting, terutama dalam verifikasi per klaster usaha,” tambah Fauzi.

dorong akses pembiayaan umkm: komisi xi dpr ri gandeng bs-ojk, serap aspirasi masyarakat di lubuklinggau                            koranpalpos.com - dalam upaya memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, anggota komisi xi dpr ri h fauzi amro dan badan supervisi otoritas jasa keuangan (bs-ojk) turun bersama untuk serap aspirasi masyarakat kota lubuklinggau, kamis 16 oktober 2015. 
kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari peraturan ojk nomor 19 tahun 2020 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menengah  (umkm).
acara tersebut turut dihadiri beberapa pimpinan cabang perbankan di wilayah sumatera selatan serta walikota lubuklinggau. 
baca juga:edukasi bahaya tawuran dan balap liar di tiga sekolah
baca juga:edison lepas kontingen porprov 2025 menuju muba
menurut fauzi, pertemuan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa pelaku umkm kini memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah dan terbuka, terutama dalam memperoleh tambahan modal usaha.
“selama ini keluhan utama para pelaku umkm di lubuklinggau dan daerah lain di indonesia adalah soal permodalan. sekarang, melalui regulasi baru ini, akses pembiayaan akan lebih dipermudah,” ujar fauzi. 
selain memfasilitasi akses modal, anggota komisi xi ini juga mendorong pemkot lubuklinggau agar melakukan verifikasi dan pendataan menyeluruh terhadap pelaku umkm, termasuk hasil pelatihan dan bentuk usaha mereka. 
baca juga:muba targetkan sukses penyelenggaraan dan prestasi daerah
baca juga:kirim 7 atlet, cabor taekwondo oku optimis raih 9 medali emas
langkah ini menurut fauzi, diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi resmi kepada pihak perbankan terkait umkm mana yang layak menerima pembiayaan.
menurut data ojk, dari  sekitar 13.000 pelaku umkm di kota lubuklinggau, namun hanya sekitar 20 persen atau 2.600 pelaku usaha yang masih aktif menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif.
“kami berharap kota lubuklinggau bisa menjadi role model nasional dalam pengelolaan dan pembinaan umkm. untuk itu, dukungan dari walikota dan dinas terkait sangat penting, terutama dalam verifikasi per klaster usaha,” tambah fauzi. 
baca juga: lepas kontingen prabumulih ke porprov sumsel xv, h arlan tekankan semangat juang dan sportivitas
baca juga:gelar tablig akbar peringati hut prabumulih ke-24, wali kota h. arlan ajak warga bersyukur
sementara itu, ketua bs-ojk sidharta utama, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan umkm untuk memperkuat akses pembiayaan serta pendampingan pengelolaan usaha.
menurut sidharta, selama ini permasalahan utama umkm tidak hanya terbatas pada pendanaan, tetapi juga pada kurangnya pembimbingan dalam hal manajemen dan pengelolaan usaha.
artinya selama ini umkm permasalahannya bukan cuma pendanaan. mereka juga perlu pendampingan yakni pembimbingan dalam mengelola rencana kegiatan dan modal (rkm). 
baca juga:dua cabor dipertandingkan, tim basket muba meraih kemenangan
baca juga:polres oku bongkar jaringan narkoba lintas provinsi
"karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menilai mana umkm yang berpotensi dan layak dibantu,” ujar sidharta.  
ia menjelaskan, setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap umkm yang potensial, hasilnya bisa diteruskan ke pihak perbankan. 
langkah ini dinilai akan mempermudah bank dalam memberikan akses kredit, karena proses penyaringan dan penilaian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.
“dari sisi bank, tentu ini sangat membantu karena sudah ada evaluasi sebelumnya,"tegasnya.
selain itu, tambah sidharta dukungan berupa keringanan bunga atau pembayaran bagi umkm juga bisa diberikan agar mereka lebih mudah berkembang. 
"untuk kota lubuklinggau, sidharta menyebutkan terdapat sekitar 2.000 hingga 2.600 pelaku umkm yang tercatat dan sekitar 1.000 di antaranya akan mendapatkan keringanan bunga pinjaman yang akan di subsidi oleh pemerintah kota lubuklinggau, melalui program bantuan umkm," jelasnya.
jauh sebelumnya walikota lubuklinggau h rachmat hidayat, mengakui akan memberikan bantuan modal bagi 1.000 umkm yang ada di kota bumi sebiduk semare ini. 
namun sebelumnya bantuan modal umkm ini masih menyusun skema pendanaan atau bantuan modal seperti apa yang akan diberikan. 
pertama bantuan modal senilai rp2juta, atau bantuan modal rp10 juta melalui subsidi angsuran/bunga kredit usaha rakyat (kur).

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 19 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan