Langkah itu, menurutnya, menjadi bagian penting dari keberhasilan Program MBG.
Selanjutnya Netty mengingatkan kasus keracunan MBG tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil karena telah menyebabkan ribuan korban jatuh sakit, bahkan mengalami kerusakan pada tubuhnya.
“Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya," ucap Netty.
Sejalan dengan itu Netty lalu menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah.
“Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” katanya.
Meskipun masih terdapat sejumlah masalah dalam implementasi MBG, Netty menyatakan tetap mendukung keberlanjutan program tersebut dengan perbaikan yang lebih sistematis.
“Mari, kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siap mengoptimalkan puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara rutin.
"Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh Tanah Air dan juga UKS, UKS itu Usaha Kesehatan Sekolah, untuk ikut secara aktif tanpa diminta untuk ikut memantau SPPG secara rutin," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9).
Hal tersebut, kata dia, merupakan salah satu persoalan yang dibahas oleh pemerintah dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis.
Selaku pimpinan rapat, ia menyampaikan langkah itu ditujukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa setiap makanan yang disediakan bagi peserta Program MBG merupakan makanan yang aman.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menjamin penanganan optimal bagi siswa yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Kamis, mengatakan pemkot akan segera berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang berwenang untuk mencari solusi terbaik dalam upaya pencegahan sekaligus tindak lanjut siswa-siswi yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi MBG.
Ia menambahkan Pemkot Palembang akan terus mendukung program pemerintah pusat untuk pendistribusian MBG, namun pemkot harus mengambil peran dalam pendistribusian MBG, mengingat pemkot memiliki kewenangan terbatas pada koordinasi data untuk pendistribusian.
Artinya, pemkot ke depan tidak hanya sebagai penerima dan penyalur, tapi juga terlibat untuk mengawasi makanan MBG yang dikonsumsi benar-benar aman bagi siswa.
"Pemkot menjamin penanganan terhadap siswa yang diduga keracunan usai menyantap menu MBG untuk diberikan pelayanan kesehatan yang optimal," katanya.