Sumsel Zero Konflik, Cegah Pelanggaran HAM

Reporter: Encep |

Editor: Dahlia |

Kamis , 02 Oct 2025 - 22:17

Gubernur Deru saat menerima audiensi Stafsus Kemenkumham RI di Ruang Tamu Gubernur Sumsel-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI pada Rabu (1/10/2025) di Ruang Tamu Gubernur Sumsel.

Pertemuan ini membahas identifikasi, pencarian data, serta pengumpulan fakta terkait peristiwa pelanggaran HAM berat di wilayah Sumsel.

Gubernur menilai peran lembaga baru yang dibentuk Kemenkumham sangat strategis karena tidak hanya berfokus pada penyelesaian catatan masa lalu, tetapi juga pada pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

“Lembaga ini sangat mulia. Saya tertarik dengan istilah peta jalan yang disampaikan tadi. Jadi, tugas kita bukan hanya menyelesaikan masalah lalu, tetapi juga melakukan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujar Herman Deru.

Herman Deru menuturkan bahwa Sumsel dikenal sebagai daerah dengan label Zero Konflik.

Keberagaman masyarakatnya—terdiri dari 9 suku asli dengan 17 bahasa daerah—hidup rukun dalam harmoni sosial.

Menurutnya, karakter masyarakat Sumsel keras, namun mudah diajak berunding.

“Orang Palembang itu sejatinya berwatak keras, tetapi mudah diajak berunding. Konflik di Sumsel rata-rata masalah tanah, baik dengan perusahaan maupun antarwarga. Namun, sebagian besar bisa diselesaikan lewat musyawarah tanpa menimbulkan eskalasi besar,” jelasnya.

sumsel zero konflik, cegah pelanggaran ham                            koranpalpos.com - gubernur sumatera selatan (sumsel), dr. h. herman deru, menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (ham) berat. 
hal ini disampaikan saat menerima audiensi staf khusus (stafsus) kementerian hukum dan ham (kemenkumham) ri pada rabu (1/10/2025) di ruang tamu gubernur sumsel.
pertemuan ini membahas identifikasi, pencarian data, serta pengumpulan fakta terkait peristiwa pelanggaran ham berat di wilayah sumsel. 
baca juga:sumsel ajak masyarakat aktif lestarikan budaya daerah
baca juga:herman deru buka turnamen futsal piala danlanud 2025, ajang pembinaan generasi muda sumsel
gubernur menilai peran lembaga baru yang dibentuk kemenkumham sangat strategis karena tidak hanya berfokus pada penyelesaian catatan masa lalu, tetapi juga pada pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“lembaga ini sangat mulia. saya tertarik dengan istilah peta jalan yang disampaikan tadi. jadi, tugas kita bukan hanya menyelesaikan masalah lalu, tetapi juga melakukan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujar herman deru.
herman deru menuturkan bahwa sumsel dikenal sebagai daerah dengan label zero konflik.
baca juga:sumsel siap dukung percepatan jalan tol trans sumatera, herman deru dampingi wapres gibran
baca juga:gubernur sumsel minta dinkes telusuri pola masak program mbg setelah kasus keracunan
keberagaman masyarakatnya—terdiri dari 9 suku asli dengan 17 bahasa daerah—hidup rukun dalam harmoni sosial.
menurutnya, karakter masyarakat sumsel keras, namun mudah diajak berunding.
“orang palembang itu sejatinya berwatak keras, tetapi mudah diajak berunding. konflik di sumsel rata-rata masalah tanah, baik dengan perusahaan maupun antarwarga. namun, sebagian besar bisa diselesaikan lewat musyawarah tanpa menimbulkan eskalasi besar,” jelasnya.
baca juga:sumsel cetak sejarah, pelatihan ai untuk 25.000 guru raih rekor dunia
baca juga:pkk sumsel galakkan kemandirian pangan dari pekarangan rumah
selain konflik agraria, herman deru juga menyinggung persoalan politik, baik saat pilkada maupun pileg.
menurutnya, residu politik di sumsel cenderung minim karena masyarakat lebih memilih jalur ekonomi ketimbang mempertahankan perbedaan politik.
“sejarah mencatat sumsel relatif minim catatan pemberontakan. masyarakat lebih memilih berdagang ketimbang berkonflik,” tegasnya.
baca juga:pembangunan pelabuhan tanjung carat sumsel resmi dimulai 2026
baca juga:pemprov sumsel dan djkn wujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan
dalam kesempatan yang sama, stafsus kemenkumham ri, yosef sampurna nggarang, menilai kondisi palembang dan sumsel cukup kondusif dalam aspek ham.
meski demikian, pendataan tetap diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya terkait peristiwa 1965 dan 1998.
yosef menegaskan bahwa pihaknya sedang menyusun peta jalan penyelesaian kasus pelanggaran ham berat.
penyusunan ini dilakukan dari bawah, dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki catatan peristiwa ham di masa lalu.
“seluruh konflik kami data sesuai instruksi pak menteri. penyusunan dilakukan dari bawah, mulai dari daerah-daerah yang memiliki catatan terkait peristiwa ham di masa lalu,” ujarnya.
pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pola kerja sama yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
herman deru menekankan bahwa keberhasilan mencegah pelanggaran ham berat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat daerah.
“komitmen ini harus berjalan bersama. sumsel siap mendukung peta jalan yang dibuat kemenkumham, karena kita ingin menjaga warisan zero konflik dan memastikan generasi mendatang terbebas dari potensi pelanggaran ham berat,” tutup herman deru.
dengan dukungan penuh pemprov sumsel, sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan pelanggaran ham berat, sekaligus menjaga keharmonisan sosial masyarakat sumsel yang selama ini menjadi teladan bagi daerah lain.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan