Gubernur Sumsel Minta Dinkes Telusuri Pola Masak Program MBG Setelah Kasus Keracunan

Gubernur Sumsel Herman Deru minta Dinkes telusuri pola masak makanan MBG-Foto: ANTARA-
KORANPALPOS.COM - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Dinas Kesehatan di wilayah itu untuk menelusuri secara menyeluruh pola memasak dan distribusi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa.
Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Rabu, mengatakan dirinya mengkhawatirkan bisa saja ada pihak-pihak lain di luar sistem yang terlibat dalam proses memasak, termasuk kemungkinan adanya vendor yang bekerja di luar prosedur.
Sehingga, pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari sumber bahan makanan, metode penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah penerima manfaat Program MBG.
BACA JUGA:Herman Deru Dorong Good Governance di Sumsel, Tekankan Peran APIP dan Pengawasan Internal
BACA JUGA:Sumsel Cetak Sejarah, Pelatihan AI untuk 25.000 Guru Raih Rekor Dunia
“Saya ingin Dinas Kesehatan memastikan, jangan sampai secara administratif dapurnya satu, tapi yang memasak justru banyak orang atau bahkan berasal dari vendor yang tidak dalam pengawasan penuh,” katanya.
Hingga saat ini terdapa empat kasus dugaan keracunan makanan dalam Program MBG telah dilaporkan di beberapa wilayah, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh instansi terkait.
BACA JUGA:PKK Sumsel Galakkan Kemandirian Pangan dari Pekarangan Rumah
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Kawal Usulan Pemekaran Kabupaten OKI dan Lahat untuk Tingkatkan Layanan Publik
Maka dari itu, pihaknya akan bertindak tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau kelalaian dari pihak penyelenggara maupun pihak ketiga yang terlibat tanpa otorisasi.
“Kalau nanti terbukti ada pihak luar yang seharusnya tidak ikut campur dalam proses masak-memasak namun terlibat, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” kata Deru.
Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan gizi anak sekolah, sejalan dengan program nasional yang mendorong kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda. (ant)