"Pajak pesangon, pajak THR (tunjangan hari raya), dan pajak JHT (jaminan hari tua) harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya," ucapnya.
Sedangkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa.
Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menerima audiensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta.
Dilansir dari keterangan resmi yang dikonfirmasi, dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya telah turun langsung ke berbagai kabupaten/kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana yang ditangani Polri dapat dipenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum.
Selain itu, Anis juga menyoroti agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan celah terjadinya pelanggaran HAM.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip HAM dalam bertugas.
“Terutama dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa,” katanya.
Jenderal polisi bintang empat itu juga menekankan bahwa Polri bukanlah institusi yang antikritik.
Masukan dan pengawasan eksternal menjadi ruang perbaikan agar Polri semakin dipercaya masyarakat.
“Polri membuka akses seluas-luasnya bagi kritik yang membangun, seperti pelaksanaan orasi di Lapangan Banteng, lomba mural hingga stand up comedy,” ujarnya.
Selain itu, Polri terus memperjuangkan penguatan layanan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas sebagai bagian dari komitmen penghormatan HAM.
Bahkan, ujar Kapolri, kepolisian membuka ruang kebebasan berpendapat, mulai dari memfasilitasi unjuk rasa damai hingga menyediakan wadah dialog berupa Rumah Kebangsaan.
Dia pun mengajak Komnas HAM untuk bersinergi dalam pengawasan pelaksanaan tugas kepolisian oleh personel Korps Bhayangkara.
"Polri tentunya akan terus membuka ruang kepada seluruh pihak eksternal, termasuk Komnas HAM, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian yang kami lakukan agar seluruh prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ucapnya.
Sebagai informasi, audiensi antara Polri dan Komnas HAM ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usai aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah.
Selain itu, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjalin sinergisitas antara penegak hukum dan lembaga HAM guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan pelaksanaan tugas kepolisian tetap dalam koridor hukum dan HAM.