MPR Tekankan Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan Pedalaman

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi perempuan di wilayah pedalaman.

Menurutnya, pendidikan menjadi kunci pemberdayaan perempuan agar mampu berkontribusi lebih besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pelestarian budaya lokal.

Dalam forum diskusi daring bertema “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Perempuan Pedalaman” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Rabu (12/11), Lestari menyampaikan bahwa perempuan pedalaman memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan adat istiadat.

BACA JUGA:Titiek Soeharto Nilai Pro-Kontra Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto Hal yang Wajar

BACA JUGA:Selvi Gibran Hadiahi Bunda PAUD Sepeda

“Perempuan pedalaman bukan hanya penopang ekonomi keluarga, tetapi juga penjaga budaya dan alam. Karena itu, mereka perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal,” ujar Lestari, yang akrab disapa Mbak Rerie.

Ia menilai, tantangan utama yang dihadapi perempuan pedalaman meliputi faktor geografis, sosial-budaya, dan ekonomi. Kondisi ini membuat akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi sangat terbatas.

Untuk itu, Rerie mendorong agar kebijakan pendidikan nasional memperhatikan aspek adaptif, baik dalam kurikulum maupun penyediaan infrastruktur.

BACA JUGA:Terimakasih Dua Guru Asal Luwu Utara ke Presiden Prabowo

BACA JUGA:Bawaslu Awasi Kampanye Gunakan Meme dan AI

“Kurikulum harus dirancang sesuai kebutuhan daerah dan potensi lokal. Selain itu, penguatan akses, fasilitas, dan dukungan sosial juga sangat penting,” tambahnya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI berharap agar Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat segera disahkan.

Dengan adanya payung hukum tersebut, perempuan pedalaman diharapkan memperoleh perlindungan dan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang melalui pendidikan.

BACA JUGA:Tambahan Gaji Kepala Daerah Dinilai Tak Efektif Cegah Korupsi