Namun, keuntungan ini tidak sampai ke pelaku di hilir, seperti penggiling dan pedagang beras.
Khudori menjelaskan mereka terpaksa membeli gabah dengan harga tinggi di pasar, bahkan mencapai Rp7.500—Rp8.000 per kg di beberapa tempat.
Namun, saat menjual beras, mereka terikat HET yang rendah sehingga berpotensi rugi.
Kondisi ini, lanjut dia, membuat penggilingan mengurangi pasokan beras ke pasar, yang justru bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga beras.
Selain itu, Khudori menyebut stok beras di gudang Bulog yang melimpah tetapi minim penyaluran juga turut berkontribusi pada ketidakstabilan harga.
Masyarakat pun merasakan dampaknya dengan harga beras eceran yang melampaui HET dan menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan sepanjang Juni 2025, rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen mencapai Rp13.995 per kg, melampaui HET sebesar Rp12.500 per kg.
Sementara itu, rata-rata harga beras medium di tingkat produsen (penggilingan) mencapai Rp12.800 per kg, dari HPP nasional Rp12.000 per kg.
Oleh karena itu, penyesuaian HET beras dianggap sebagai langkah krusial.
Khudori juga menyarankan pemerintah untuk mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan dari hulu ke hilir, menghentikan pengadaan beras melalui skema maklon yang dinilai mahal, serta menciptakan outlet lain beras selain Bulog.
“Tugas pemerintah bukan hanya memastikan stok, tetapi juga memastikan keterjangkauan. Jadi, harga harus terjangkau,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan membentuk tim untuk mencegah peredaran beras oplosan beredar luas di wilayah setempat.
Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Selasa mengatakan bahwa hal itu dilakukan menindaklanjuti maraknya peredaran beras medium yang dioplos menjadi premium beredar di sejumlah wilayah di Indonesia.
Salah satunya PT Belitang Panen Raya (BPR), produsen beras yang beroperasi di Kabupaten OKU Timur masuk dalam radar pengawasan setelah Bareskrim Polri memeriksa empat produsen terkait dugaan pengoplosan beras.
Terkait hal itu, kata dia, tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag (Disperindag) OKU Timur segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan klarifikasi langsung ke perusahaan tersebut.
Sidak itu dilakukan sebagai langkah cepat guna memastikan apakah PT BPR benar-benar melakukan pencampuran antara beras medium dan premium, namun tetap menjualnya dengan label premium seperti dugaan penyidik Bareskrim Polri.