PALEMBANG - Ribuan pegawai honorer di Palembang yang belum berhasil karena tidak mendapat kuota formasi, dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 masih berpeluang mendapat status sebagai ASN, meski dalam skema yang berbeda. Pemerintah Kota Palembang melalui BKPSDM membuka kemungkinan mereka dialihkan menjadi PPPK paruh waktu, sambil menunggu arahan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala BKPSDM Kota Palembang, Yanuarpan Yani menjelaskan, seleksi PPPK Tahap 2 ini diikuti oleh 2.009 peserta, yang merupakan sisa dari kuota 5.808 formasi PPPK. Pada seleksi Tahap 1, sebanyak 3.799 peserta telah dinyatakan lulus, sementara sisanya mengikuti seleksi Tahap 2.
Namun, proses seleksi ini tidak berjalan mulus. Masalah muncul karena jadwal pendaftaran Tahap 2 berlangsung sebelum hasil Tahap 1 diumumkan, sehingga pemda kesulitan memetakan formasi mana saja yang masih kosong.
"Pengumuman Tahap 1 dilakukan 31 Desember 2024, sementara pendaftaran Tahap 2 sudah dimulai 17 November 2024. Ini membuat kami tidak bisa melihat secara pasti formasi mana yang sudah terisi," jelas Yanuarpan, Kamis (26/6/2025).
BACA JUGA:Menuju Indonesia Pemimpin Ekosistem Halal Global
BACA JUGA:Kaji Revitalisasi 2 Fasilitas Publik
Dari hasil seleksi Tahap 2, hanya 747 peserta yang dinyatakan lulus: 598 dari tenaga teknis dan 149 dari tenaga kesehatan. Sedangkan 1.191 formasi guru belum diumumkan oleh BKN hingga saat ini.Meski banyak yang belum lolos, Yanuarpan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena semua tahapan mengacu pada petunjuk pusat.
Ia menyebut, bagi mereka yang belum berhasil di Tahap 1 maupun 2, kemungkinan akan dibuka jalur baru sebagai PPPK paruh waktu. Status ini memungkinkan honorer tetap mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) layaknya ASN, dengan gaji yang bersumber dari APBD.
"Ini menjadi opsi yang tengah disiapkan, agar honorer yang sudah lama mengabdi tetap mendapatkan pengakuan. Honorer R4 yang sebelumnya tidak terdata di BKN namun sudah mengabdi lebih dari 2 tahun juga bisa ikut masuk melalui jalur tahap 2 ini. Mudah-mudahan segera ada petunjuk teknis untuk nasib R4 ini," ujarnya.
Menariknya, beberapa peserta yang semula gagal di Tahap 1 ternyata berhasil lolos lewat optimalisasi dari BKN Pusat pada Tahap 2, yakni 155 orang tenaga teknis dan 10 orang tenaga kesehatan. "Ada honor di DLHK, lulus di Bapenda. Bahkan ada dari Dinas PU lolos di sekolah," jelasnya.
BACA JUGA:Pemprov Sumsel Tetapkan Status Siaga Darurat Karhulta
BACA JUGA:Janji Rapikan Kabel Internet Semrawut
Setelah pengumuman tahap 2 ini, peserta yang lulus akan menjalani beberapa tahapan sebelum resmi dilantik, seperti pengisian Data Riwayat Hidup (DRH) dan pengajuan NIP ke BKN. Proses pelantikan diperkirakan rampung pada Agustus atau September 2025, menunggu petunjuk teknis selanjutnya dari pusat.Dengan berbagai dinamika tersebut, harapan masih terbuka bagi para honorer yang belum berhasil. Pemerintah memastikan tidak tinggal diam, dan terus mencari jalan agar pengabdian mereka tetap dihargai secara layak. (Ika)