KORANPALPOS.COM - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Cik Ujang, menghadiri peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih desa/kelurahan se-Sumsel, bertempat di Palembang Sport City Center (PSCC) Palembang, Selasa (27/5/2025).
Kegiatan tersebut digelar oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Gubernur Herman Deru dalam laporannya mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan merupakan solusi strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Seleksi CPNS 2025 Dibatalkan, Pencaker Sumsel Kecewa dan Desak Kepastian Rekrutmen 2026
BACA JUGA:Tiga Menteri Tinjau Pembentukan Koperasi Merah Putih di Banyuasin
"Sumsel sangat siap menjalankan misi besar ini agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Saya sepakat jika kepala desa atau lurah menjadi ketua badan pengawas koperasi, terutama bila berasal dari putra daerah," ujarnya.
Ia berharap kehadiran koperasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan serta soko guru perekonomian nasional.
Deru juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian atas diluncurkannya program ini di Sumsel.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dukung Pembangunan RS Adhyaksa Pertama di Luar Jakarta
BACA JUGA:Waspada Fenomena Kemarau Basah: Prediksi BMKG Sumsel Mulai Juni 2025 !
Dari total 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel, sebanyak 2.965 atau sekitar 91% telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdessus), dan 1.822 desa telah membentuk koperasi.
Adapun daerah yang telah 100% membentuk koperasi Merah Putih antara lain Kabupaten PALI, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, Muratara, Musi Banyuasin, OKU Timur, Lubuk Linggau, Prabumulih, dan Muara Enim.
Sementara itu, beberapa daerah lainnya masih dalam proses, seperti Kabupaten Lahat (92%), Empat Lawang (90%), Banyuasin (78%), OKU Selatan (66%), Pagaralam (54%), dan OKU (54%).
BACA JUGA:Menjamin Hak Berhaji Kaum Disabilitas
BACA JUGA:Daftar Pemda di Indonesia Penerima Penghargaan SPM 2025 : Sumsel tidak Termasuk !