“Jika keberhasilan rehabilitasi hutan adalah 100 persen, maka dibutuhkan waktu lebih dari 1.000 tahun untuk merehabilitasi areal tidak produktif yang diklaim sebagai kawasan hutan tersebut,” kata dia.
Sudarsonopun menegaskan faktanya keberhasilan rehabilitasi hutan nyaris nol persen jika dibandingkan dengan milyaran pohon sawit, karet, kopi, coklat, jeruk dan lain-lain yang telah tertanam tanpa serupiahpun anggaran negara.
BACA JUGA:Terima Hibah Lahan untuk Pemakaman dari PT RMKE
BACA JUGA:Semarakkan Hari Bakti Imigrasi ke-74, Gelar Fun Walk dan Senam bersama
“Swastalah, termasuk rakyat, yang berperan memproduktifkan tanah Indonesia,” tegas dia.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Pandji Tjahjanto, S.Hut, M.Si di tempat terpisah menjelaskan bahwa program untuk melakukan penanaman bibit di hutan sudah dilakukan. Namun masih terkendala dengan monitoring untuk memastikan pertumbuhan dari bibit yang ditanam.
“Menanam banyak tapi tingkat tumbuh hidup masih rendah,” kata dia.
Iapun mengatakan perlu ada uluran tangan dari pihak swasta untuk membantu program rehabilitasi hutan. Pandji menjelaskan sedang mengupayakan untuk melakukan monitoring pertumbuhan bibit tanamana melalui aplikasi "Geotech". Inipun akan mengajak kerja sama dengan pihak swasta.
Kerja sama dengan stakeholder terkait termasuk swasta dan Masyarakat untuk rehabilitasi hutan, menurut Pandji, diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan tutupan lahan khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
“Saat ini tutupan lahan yang masih baik di angka 17,75 persen. Untuk itu kita ingin meningkatkan lagi,” tegas dia.
Untuk itu, Pandji mengapresiasi salah satu gerakan inisiasi sektor swasta #satujutapohoMBJhijaukanSumatera yang digulirkan oleh PT Marga Bara Jaya, Perusahaan infrastruktur dan logistic yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Kuatkan Sinergi Antar Pengurus, Kadin PUPR Palembang Jabat Pengurus PPI Wilayah Sumsel
BACA JUGA:Pagu Pajak Pemkot Palembang 2024, Targetkan Rp1,1 T
“Gerakan ini membantu upaya pemerintah untuk menambah tutupan lahan salah satunya di wilayah Sumsel,” kata dia.
Dan upaya swasta dalam menghijaukan kembali hutan, Pandji berpesan untuk juga melakukan monitoring supaya bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi bumi dan juga masyarakat.
Saat ini, jelas Pandji, ada program hutan masyarakat yang sering dikenal dengan perhutanan sosial. Program ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Luas lahan perhutanan sosial di Sumsel adalah 120 hektare dan untuk lahan pencadangan seluas 340 hektare. (ant)