Pemerintah daerah yang masuk dalam daftar penerima dinilai memiliki strategi dan capaian konkret dalam memajukan kualitas layanan dasar di wilayahnya.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa keberhasilan daerah-daerah yang meraih penghargaan hendaknya menjadi contoh praktik baik (best practices) yang bisa direplikasi oleh daerah lain.
“Kita perlu mekanisme berbagi pengalaman. Daerah yang berhasil harus bisa berbagi strategi, manajemen, dan inovasi dengan daerah lain, terutama yang masih tertinggal dalam penerapan SPM,” tuturnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar penyelenggaraan pelayanan dasar dapat lebih efektif.
Salah satu langkah penting ke depan adalah mengintegrasikan sistem informasi pelaporan dan monitoring SPM agar lebih real-time dan berbasis data yang akurat.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan manual atau statis. Transformasi digital dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas, termasuk dalam pelaporan dan evaluasi SPM,” tambahnya.
Melalui ajang SPM Awards, Kemendagri berupaya menciptakan budaya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan terukur.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari misi besar membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan penghargaan ini, diharapkan seluruh kepala daerah semakin terdorong untuk terus memperbaiki kualitas layanan dasar, mengoptimalkan anggaran daerah untuk kepentingan publik, serta memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam mendapatkan layanan yang menjadi haknya.
Sebagaimana diungkapkan Dirjen Bina Bangda, “SPM adalah jantung dari pemerintahan daerah. Ketika pelayanan dasar berjalan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun akan semakin meningkat.” (ant)