“Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Ini momentum untuk membenahi secara menyeluruh sistem pemasyarakatan kita,” kata Jalaluddin.
BACA JUGA:Kejari OKU Selesaikan Tiga Perkara Melalui Restorative Justice
BACA JUGA:Kominfo Se Sumsel Kompak Usulkan Tuntaskan Blankspot di Sumatera Selatan
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenkumham terkait identitas atau sanksi bagi petugas yang diduga terlibat.
Situasi ini pun memunculkan kekhawatiran bahwa kasus akan berujung tanpa kejelasan.
Pihak lapas dan Kanwil Kemenkumham diharapkan segera merespons tuntutan publik dengan langkah transparan, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tidak semakin terkikis.
Seperti diketahui, Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kerusuhan itu sempat membuat suasana Lapas mencekam.
BACA JUGA:Diantik Sebagai Kamabicab, Bupati Siap Aktifkan Bumi Perkemahan Muara Enim
BACA JUGA:Roti Maskot, Camilan Tradisional Khas Desa Dangku
Belakangan diketahui penyebab kerusuhan dipicu kekesalan warga binaan dengan razia yang terus menerus dilakukan petugas di kamar hunian Blok Bangau dan Blok Angsa.
Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronal Heru Pratama, menjelaskan kronologis kerusuhan yang terjadi.
Berawal dari razia rutin yang dilakukan Rabu, 7 Mei 2025, sekitar pukul 19.15 WIB.
Dalam razia tersebut petugas berhasil mengamankan 54 unit Handphone dari 10 kamar di Blok Bangau.
Namun, beberapa kamar sel tidak dapat diperiksa malam itu karena kondisi yang tidak kondusif.
"Kita mengamankan 54 unit Handphone dari 10 kamar minus kamar sel yang tidak kita razia," ungkapnya.