Lapas Muara Beliti Sudah Kondusif: Masyarakat Desak Transparansi dan Reformasi Internal

Kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, sudah kondusif. -Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) situasi kini mulai berangsur kondusif. 

Aparat kepolisian dari Polres Musi Rawas, Polres Lubuklinggau, Brimob Polda Sumsel Batalion B Pelopor, serta Kodim 0406/Lubuklinggau telah menarik pasukannya dari area sekitar lapas. 

Suasana di luar lapas tampak lengang, namun di balik ketenangan itu, gelombang pertanyaan dari masyarakat terus mengalir.

Sejumlah elemen dan tokoh masyarakat mulai angkat suara mempertanyakan kelanjutan proses penyelidikan atas kerusuhan yang terjadi. 

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Harapkan Eksistensi Kopi Sumsel Terus Mendunia

BACA JUGA:Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Ibu dan Anak, TP PKK Prabumulih Intensifkan Kunjungan ke Posyandu

Mereka mendesak agar pihak berwenang membuka secara transparan hasil investigasi internal, termasuk dugaan keterlibatan oknum petugas dalam penyelundupan ponsel ke dalam lapas.

“Kerusuhan ini jangan hanya dianggap sebagai insiden biasa. Ada hal yang lebih dalam, kenapa bisa ada Handphone di tangan napi? Itu harus dijelaskan,” ujar Jalaluddin salah satu tokoh masyarakat di Lubuklinggau, Jumat 0 Mei 2025.  

Tidak hanya itu, narasi yang berkembang di kalangan napi juga turut memantik perhatian. 

Beberapa dari mereka berdalih bahwa kericuhan terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang sudah lama berlangsung di dalam lapas. 

BACA JUGA:Warga Binaan Rutan Baturaja Diajari Bercocok Tanam, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

BACA JUGA:Optimalkan Produksi Minyak di Cluster Benuang, Pertamina Hulu Rokan Terapkan Batch Drilling Onshore

Tuduhan ini makin memperkuat sorotan terhadap lemahnya sistem pengawasan internal lembaga tersebut.

Desakan kini mengarah pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan untuk segera mengambil langkah konkret. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan