Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi terkait dengan dinamika internal PDIP serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Retret kepemimpinan di Akmil Magelang sebelumnya telah dirancang sebagai bagian dari pembekalan bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik.
Namun instruksi Megawati tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara PDIP dan pemerintah dalam menyikapi agenda tersebut.
BACA JUGA:PDI Perjuangan Siapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto
BACA JUGA:DPR Sebut Hasto Tersangka karena KPK Lunasi Utang Perkara
Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, selama sepekan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retret ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan pembekalan strategis kepada para kepala daerah mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
Retret tersebut akan mencakup tiga materi utama, yaitu:
1. Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
2. Arahan strategis terkait Astacita yang disampaikan oleh para menteri.
3. Pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Selain itu, Menteri Keuangan juga dijadwalkan memberikan materi khusus yang membahas efisiensi anggaran bagi kepala daerah, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah berjalan optimal.
Menurut Wamendagri Bima Arya, penyelenggaraan retret di Akmil dinilai lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana di lokasi tersebut sudah siap pakai dan tidak membutuhkan persiapan tambahan yang besar.
“Retret di Akmil ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan pemahaman mendalam kepada kepala daerah tentang kepemimpinan yang efektif serta tanggung jawab yang diemban mereka dalam membangun daerah masing-masing,” ujar Bima Arya.
Namun, dengan adanya instruksi dari Megawati, ratusan kepala daerah yang berasal dari PDIP kini menghadapi dilema apakah akan tetap mengikuti retret atau mematuhi perintah partai.
Keputusan Megawati untuk menarik kepala daerah PDIP dari retret di Akmil diduga kuat berkaitan dengan perkembangan politik nasional yang tengah memanas.