“Kami sedang mendalami semua bukti dan keterangan. Detailnya nanti kami sampaikan dalam konferensi pers,” ujarnya.
Kasus ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan aktivis antikorupsi di Sumatera Selatan.
Banyak pihak yang mendesak Kejati untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Masyarakat juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“Ini bukti bahwa pengawasan internal masih lemah. Pemerintah harus lebih serius dalam memperketat pengawasan terhadap kinerja pejabat,” kata Rahma, seorang warga Palembang, Jumat (10/1).
Rudi, warga Kota Palembang lainnya menyoroti pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Saya mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh Kejati Sumsel. Saya berharap Kejati dapat memproses kasus ini dengan tegas dan memastikan tidak ada kekebalan hukum bagi pejabat yang terlibat,” kata Rudi.
Selain itu, beberapa warga juga menilai pentingnya pembenahan sistem pengawasan dalam pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan dana K3 yang diduga disalahgunakan.
“Ke depan, sistem pengawasan harus lebih ketat agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini juga menjadi peringatan bagi pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan,” ujar Dina, salah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Kota juga mengharapkan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
Dia berharap agar Kejati Sumsel segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, dan proses hukum dapat berjalan dengan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga.