Pemilihan kepala daerah bukan sekadar proses teknis, tetapi juga cerminan komitmen negara terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Salah satu tokoh masyarakat dari Jakarta, Rudi Hartono, mengatakan bahwa pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.
"Kalau pemilihan lewat DPRD, saya khawatir akan terjadi politik transaksional. Rakyat ingin pemimpin yang bisa langsung mereka pilih, bukan ditentukan oleh elit," ujarnya.
BACA JUGA:DPR Minta MK Hati-hati Selesaikan 275 Sengketa Pilkada
BACA JUGA:Prabowo Soal Korupsi: Jangan Ada Loyalitas Jiwa Korps yang Keliru !
Namun, sebagian kalangan juga mendukung wacana pemilihan oleh DPRD dengan catatan adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan transaksi politik.
"Jika memang mau efisien, harus ada jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan oleh DPRD," tambah pengamat hukum tata negara, Dr. Anwar Maulana.
Dengan berbagai pro dan kontra yang ada, Kemendagri berkomitmen untuk mengkaji wacana ini dengan bijaksana dan berhati-hati.
Melalui konsultasi publik dan dialog dengan pemangku kepentingan, diharapkan keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
BACA JUGA:Sumsel Menuju Kepastian Pemimpin Baru : KPU Siap Tetapkan Paslon Terpilih !
BACA JUGA:Kementerian PANRB Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota Punya MPP pada 2025
Keputusan akhir mengenai sistem pemilihan kepala daerah, baik langsung maupun tidak langsung, harus memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan solusi terbaik yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah yang terpilih. (ant)