KORANPALPOS.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak akan terburu-buru dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang ideal untuk masa depan.
"Tentu tidak terburu-buru juga," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai berkunjung ke SMAN 34 Jakarta, Selasa (17/12). Meski demikian, ia mengakui bahwa semakin cepat keputusan ini diambil, semakin baik untuk persiapan teknis pelaksanaan pilkada.
Menurut Bima Arya, Kemendagri saat ini masih membutuhkan berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum memutuskan sistem yang paling sesuai.
"Perlu masukan dari teman-teman kampus, peneliti, LSM (lembaga swadaya masyarakat), NGO (organisasi non-pemerintah), dan semuanya. Terutama dari teman-teman partai politik dan DPR RI," jelasnya.
BACA JUGA:Akurasi Hitung Cepat Voxpol Dekati Real Count KPU
BACA JUGA:Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Moratorium DOB
Bima Arya juga menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi kemunduran demokrasi jika kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, setiap opsi, baik itu pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan melalui DPRD, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
"Semua opsi itu ada plus minusnya. Pemilihan kembali oleh DPRD memiliki keunggulan dan kelemahan, begitu juga dengan pemilihan langsung. Semuanya pasti ada catatannya," ujarnya. Bima menekankan bahwa Kemendagri akan membahas setiap opsi secara terbuka dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI dan partai politik.
Ia menambahkan bahwa masukan dari publik menjadi aspek penting dalam menyusun kebijakan ini. Melibatkan pemangku kepentingan secara luas diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih akomodatif dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Tok ! PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby
BACA JUGA:Pantau Isu Viral dan Amankan Fasilitas Pilkada
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencuat kembali setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik Indonesia yang dinilai terlalu mahal dan tidak efisien.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Prabowo memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit banyak, seperti kita," ujar Prabowo.