Kemendagri Dalami Sengketa Tiga Pulau Halteng–Raja Ampat

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 25 Sep 2025 - 19:58

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto saat melakukan serangkaian kunjungannya di Ternate, Kamis (25/9/2025).-Foto: Antara-

TERNATE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mendalami sengketa tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, yang saat ini diklaim sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Tiga pulau tersebut adalah Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas yang berada di kawasan perbatasan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait permasalahan ini.

Namun, ia menegaskan Kemendagri akan segera menindaklanjuti untuk memastikan tidak terjadi konflik berkepanjangan di lapangan.

“Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,” kata Bima Arya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 di Ternate, Kamis (25/9/2025).

Sengketa ini sebelumnya memicu ketegangan masyarakat. Warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halteng, melakukan aksi pembakaran terhadap lima rumah di Pulau Sain pada Sabtu (20/9/2025).

Rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan akan segera membawa persoalan ini ke pemerintah pusat.

Ia menyebut telah menyiapkan rencana audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sekaligus membangun komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, dan Bupati Halmahera Tengah.

kemendagri dalami sengketa tiga pulau halteng–raja ampat                            ternate – kementerian dalam negeri (kemendagri) menyatakan akan mendalami sengketa tiga pulau di kabupaten halmahera tengah (halteng), maluku utara, yang saat ini diklaim sebagai bagian dari wilayah kabupaten raja ampat, provinsi papua barat daya.
tiga pulau tersebut adalah pulau sain, piyai, dan kiyas yang berada di kawasan perbatasan.
wakil menteri dalam negeri (wamendagri), bima arya sugiarto, mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait permasalahan ini.
baca juga:parpol nonparlemen bentuk sekretariat bersama dukung penghapusan parlementary threshold
baca juga:menko pm yakin reforma agraria jadi prioritas presiden prabowo
namun, ia menegaskan kemendagri akan segera menindaklanjuti untuk memastikan tidak terjadi konflik berkepanjangan di lapangan.
“saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. tapi nanti kami akan dalami,” kata bima arya usai menghadiri focus group discussion (fgd) perencanaan dan penganggaran apbd perubahan 2025 dan apbd 2026 di ternate, kamis (25/9/2025).
sengketa ini sebelumnya memicu ketegangan masyarakat. warga desa umiyal, kecamatan pulau gebe, halteng, melakukan aksi pembakaran terhadap lima rumah di pulau sain pada sabtu (20/9/2025).
baca juga:pertahanan laut, tni al tingkatkan hubungan dengan rusia
baca juga:komisi viii desak menteri haji lengkapi struktur baru
rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kabupaten raja ampat.
menanggapi kondisi tersebut, gubernur maluku utara, sherly tjoanda, menegaskan akan segera membawa persoalan ini ke pemerintah pusat.
ia menyebut telah menyiapkan rencana audiensi dengan menteri dalam negeri tito karnavian, sekaligus membangun komunikasi dengan gubernur papua barat daya, bupati raja ampat, dan bupati halmahera tengah.
baca juga:prabowo hadiri pertemuan perdamaian timur tengah undangan trump
baca juga:dana pemda mengendap rp233 triliun, dpr dorong aturan tegas dari kemenkeu dan kemendagri
“langkah komunikasi ini penting agar situasi tidak semakin memanas. saya harap warga dari kedua daerah bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan,” ujar sherly.
ia menambahkan, pemerintah provinsi akan mengedepankan jalur diplomasi dan koordinasi antarwilayah untuk mencari solusi terbaik. potensi gesekan sosial disebutnya sangat besar apabila sengketa ini tidak segera diselesaikan dengan baik.
pulau sain, piyai, dan kiyas diketahui berada di perbatasan maluku utara dan papua barat daya.
baca juga:tim reformasi polri dibentuk kapolri
baca juga:revisi uu pemilu, pilkada, dan parpol dibahas sekaligus
status administratif ketiga pulau tersebut masih menjadi perdebatan karena masing-masing daerah mengklaim memiliki dasar hukum atas wilayah itu.
kemendagri diharapkan segera melakukan verifikasi dokumen, termasuk peta batas wilayah, serta memediasi pemerintah daerah terkait agar sengketa tidak menimbulkan konflik horizontal.
“pusat akan bertindak sebagai penengah agar semua pihak bisa menemukan jalan keluar. prinsipnya, kita ingin menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat,” tutup bima arya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan