Parpol Nonparlemen Bentuk Sekretariat Bersama Dukung Penghapusan Parlementary Threshold
Parpol Nonparlemen Bentuk Sekretariat Bersama Dukung Penghapusan Parlementary Threshold-Foto: ANTARA-
KORANPALPOS.COM - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat bersama sembilan partai politik (parpol) nonparlemen di Jakarta, Rabu (24/9) malam.
"Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai (nonparlemen), sembilan partai yang hadir. Yang lain nanti mau menyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," kata OSO di Jakarta, Rabu malam.
Sembilan parpol tersebut yakni Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat.
BACA JUGA:Menko PM Yakin Reforma Agraria Jadi Prioritas Presiden Prabowo
BACA JUGA:Pertahanan Laut, TNI AL Tingkatkan Hubungan dengan Rusia
OSO mengatakan salah satu tujuan pembentukan sekber itu adalah mengawal jalannya proses hukum penghapusan parlementary threshold (PT) atau ambang batas suara untuk mendapatkan kursi di DPR RI.
"PT nol persen itu merupakan sesuatu demokrasi dan akhlak yang juga harus dihayati oleh semua anak bangsa," ujar OSO.
Dalam kesempatan itu OSO juga menegaskan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan mengawal proses tersebut melalui jalur hukum yang sah.
BACA JUGA:Dana Pemda Mengendap Rp233 Triliun, DPR Dorong Aturan Tegas dari Kemenkeu dan Kemendagri
BACA JUGA:Perpres 79 Tegaskan Prabowo Lanjutkan IKN
"Kita harus sesuaikan dengan mekanisme tentang undang-undang pemilu yang sebenarnya. Kan kita punya undang-undang pemilu. Jangan dilanggar, karena itu telah sah secara hukum, dan harus dimaknai berdasarkan hati nurani," kata OSO.
Lebih lanjut OSO mengatakan saat ini ada 17 juta suara rakyat yang tidak terwakili di DPR RI karena mekanisme parlementary threshold.
"Sayang ini suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI,. Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi" tutur OSO.
BACA JUGA:Kepala Daerah Jangan Pamer Kekayaan di Tengah Kesulitan Ekonomi
- Tag
- Share
-
-
