Pembaruan KUHAP: Penguatan Legalitas, Perlindungan HAM, dan Tantangan Implementasi di Era Reformasi Hukum

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 24 Nov 2025 - 20:55

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyebut KUHAP jangan dipersepsikan sebagai instrumen pembatasan hak warga-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Dosen hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson mengatakan dasar penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dapat memperkuat asas legalitas dan proses hukum yang semestinya (due process).

Febby saat dihubungi dari Jakarta, Minggu, menjelaskan, jika dibandingkan dengan KUHAP lama, syarat penahanan yang diatur dalam KUHAP baru menjadi lebih dapat diuji.

Hal ini karena syarat penahanan tidak lagi atas dasar penilaian subjektif, tetapi dengan indikator-indikator konkret.

“Dasar penahanan menjadi lebih dapat diuji atau justiciable, baik oleh penasihat hukum, jaksa, maupun hakim pemeriksa pendahuluan. Ini memperkuat asas legalitas dan due process,” kata Febby.

KUHAP lama mengatur bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

Menurut Febby, syarat penahanan yang demikian meninggalkan ruang interpretasi yang sangat luas. “Itu membuat standar penahanan sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat,” ucapnya.

Sementara itu, terkait pengaturan di KUHAP baru, Febby mengatakan, “Syarat penahanan dipilah menjadi kurang lebih delapan indikator konkret.”

Merujuk dokumen KUHAP baru, Pasal 100 ayat (5) menyatakan penahanan harus didasari oleh dua alat bukti yang sah.

Hal itu pun hanya bisa dilakukan jika tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan tertentu, yang diatur dalam poin-poin turunannya.

Poin-poin tersebut, yakni mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; menghambat proses pemeriksaan; dan berupaya melarikan diri.

Kemudian, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; melakukan ulang tindak pidana; terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa; dan/atau memengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

pembaruan kuhap: penguatan legalitas, perlindungan ham, dan tantangan implementasi di era reformasi hukum                            koranpalpos.com - dosen hukum acara fakultas hukum universitas indonesia febby mutiara nelson mengatakan dasar penahanan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yang baru dapat memperkuat asas legalitas dan proses hukum yang semestinya (due process).
febby saat dihubungi dari jakarta, minggu, menjelaskan, jika dibandingkan dengan kuhap lama, syarat penahanan yang diatur dalam kuhap baru menjadi lebih dapat diuji.
hal ini karena syarat penahanan tidak lagi atas dasar penilaian subjektif, tetapi dengan indikator-indikator konkret.
baca juga:esdm pastikan stok bbm aman, penegakan hukum diperkuat, dan skema kompensasi energi baru resmi diterapkan
“dasar penahanan menjadi lebih dapat diuji atau justiciable, baik oleh penasihat hukum, jaksa, maupun hakim pemeriksa pendahuluan. ini memperkuat asas legalitas dan due process,” kata febby.
kuhap lama mengatur bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.
menurut febby, syarat penahanan yang demikian meninggalkan ruang interpretasi yang sangat luas. “itu membuat standar penahanan sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat,” ucapnya.
baca juga:rakor pbj sumsel 2025: kpk–bpkp perkuat tata kelola untuk cegah korupsi pengadaan
sementara itu, terkait pengaturan di kuhap baru, febby mengatakan, “syarat penahanan dipilah menjadi kurang lebih delapan indikator konkret.”
merujuk dokumen kuhap baru, pasal 100 ayat (5) menyatakan penahanan harus didasari oleh dua alat bukti yang sah.
hal itu pun hanya bisa dilakukan jika tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan tertentu, yang diatur dalam poin-poin turunannya.
baca juga:dpr pastikan kuhap baru tak atur penyadapan
poin-poin tersebut, yakni mengabaikan panggilan penyidik sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; menghambat proses pemeriksaan; dan berupaya melarikan diri.
kemudian, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; melakukan ulang tindak pidana; terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa; dan/atau memengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.
febby menilai jika diikuti dengan implementasi yang disiplin, syarat penahanan di kuhap baru berpotensi untuk menjadikan penegakan hukum lebih optimal.
baca juga:cegah terorisme, orang tua diminta rutin cek ponsel anak
menurut dia, setidaknya ada dua alasan mengapa hal tersebut memungkinkan.
pertama, objektivitas syarat membuat keputusan penahanan lebih akuntabel.
ini dapat mengurangi praktik penahanan yang berlebihan, sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat ketika penahanan memang diperlukan.
“aparat tidak lagi hanya menyebut ‘kekhawatiran’, tetapi harus menunjuk indikator konkret,” tuturnya.
kedua, indikator konkret syarat penahanan itu dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip modern peradilan pidana, yakni proporsionalitas, kebutuhan, dan subsidiaritas.
artinya, penahanan menjadi opsi terakhir, setelah menilai syarat-syarat secara faktual dan prosedural.
“jika diimplementasikan dengan baik, ketepatan penahanan akan meningkat dan itu pada akhirnya menghasilkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, dan menghormati hak asasi manusia,” ucap dia.
kendati demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan norma saja tidak cukup.
ia menekankan pentingnya pelatihan aparat, konsistensi penerapan, serta penguatan mekanisme kontrol melalui hakim pemeriksa pendahuluan.
“bila itu berjalan, kuhap baru justru dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum: lebih presisi, lebih transparan, dan lebih berkeadilan,” demikian febby.
anggota komisi iii dpr ri bambang soesatyo mengingatkan agar kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) baru harus diikuti dengan perubahan budaya hukum.
“perubahan pada kuhp dan kuhap harus diikuti perubahan pada budaya hukum. kita ingin sistem hukum yang memberi rasa keadilan kepada rakyat, bukan alat menakut-nakuti masyarakat,” katanya di jakarta, sabtu (22/112025).
bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa disahkannya kuhap baru menjadi momentum besar reformasi sistem peradilan pidana nasional.
kuhap baru membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penegakan hukum, antara lain penguatan kontrol pengadilan dalam penahanan dan upaya paksa, perlindungan hak tersangka dan hak korban, serta penerapan teknologi digital dalam proses pembuktian dan persidangan.
integrasi sistem e-evidence, e-bap, dan e-court diyakini membuka ruang transparansi yang lebih besar dan menekan potensi penyalahgunaan wewenang.
“reformasi ini selaras dengan visi presiden ri prabowo subianto yang menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi pembangunan nasional. presiden ingin menghadirkan penegakan hukum modern, terukur, dan akuntabel. kuhap adalah instrumen kunci yang mengawal implementasi kuhp dalam praktik,” katanya.
sementara itu, dalam kuhp baru, bamsoet menilai paradigma baru pemidanaan melalui restorative justice atau keadilan restoratif merupakan langkah strategis dalam mengatasi krisis kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
data kementerian imigrasi dan pemasyarakatan (imipas) hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan jumlah penghuni lapas mencapai lebih dari 270 ribu orang dengan kapasitas ideal sekitar 135 ribu sehingga tingkat kelebihan kapasitas berada pada angka lebih dari 200 persen.
fakta tersebut menggambarkan bahwa pendekatan pemidanaan lama mengalami stagnasi dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan.
“restorative justice menawarkan keadilan yang lebih manusiawi dan rasional. pemulihan sosial jauh lebih bermanfaat daripada menambah penuh penjara. kuhp dan kuhap memberikan arah bagi masa depan pemidanaan yang lebih beradab,” katanya.
maka dari itu, bamsoet menegaskan pentingnya memastikan setiap pasal substansial dalam kuhp baru dapat dilaksanakan secara adil, efektif, dan berlandaskan hak asasi melalui mekanisme prosedural yang jelas.
ia juga menegaskan bahwa kuhap baru harus menjadi penjaga agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada warga negara yang kehilangan keadilan.
di sisi lain, menurutnya, pelembagaan hukum baru membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (sdm) dan transformasi kelembagaan.
ia pun mengingatkan agar integrasi sistem data penegakan hukum, pembangunan national criminal database, dan modernisasi infrastruktur digital harus menjadi prioritas penting dalam pemerintahan presiden prabowo subianto.
peneliti indikator politik indonesia bawono kumoro menyebut rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) jangan dipersepsikan sebagai instrumen pembatasan hak warga.
"kuhap baru justru menawarkan koreksi terhadap persoalan tersebut. mulai dari penguatan peran advokat atau penasihat hukum sejak tahap awal hingga standardisasi penahanan," ujar bawono dalam keterangan di jakarta.
bawono menjelaskan salah satu fokus penting kuhap baru, yaitu penataan ulang mekanisme praperadilan, yang diposisikan sebagai pilar penguatan perlindungan hak warga negara dalam proses hukum.
"penataan ulang praperadilan pun turut menjadi concern kuhap baru sebagai bagian ikhtiar memperkuat hak warga negara," katanya.
namun, menurut bawono, substansi pembaruan tersebut justru tertutup oleh arus informasi keliru di ruang digital yang menyebar tanpa konteks.
"berbagai substansi pembaruan inilah harus menjadi pusat dari perbincangan diskursus publik. akan tetapi hal saat ini terjadi di ruang publik justru disinformasi akibat atmosfer dari komunikasi digital," jelasnya.
ia mencontohkan bagaimana salah satu pasal yang sebenarnya dirancang memperkuat akuntabilitas malah dipelintir menjadi ancaman bagi masyarakat.
"ada sebuah pasal dirancang untuk memperkuat akuntabilitas, tetapi justru ditafsirkan sebagai sebuah ancaman bagi publik," ungkap bawono.
bahkan, sebut dia, pembaruan yang sejatinya hadir untuk melindungi hak warga negara justru dibingkai dalam narasi sebaliknya.
"kemudian pembaruan hukum ditujukan untuk melindungi warga negara dibingkai seolah-olah sebagai pembatasan hak warga negara," tuturnya.
oleh karena itu, bawono menilai tantangan utama pasca pengesahan kuhap baru bukan soal boleh atau tidaknya publik mengkritisi pasal-pasal di dalamnya, melainkan bagaimana membangun ruang diskusi yang sehat dan terverifikasi.
"karena itu, persoalan utama saat ini setelah pengesahan ruu kuhap bukan apakah kita boleh atau tidak boleh mengkritisi pasal demi pasal tetapi bagaimana pemerintah dan publik luas dapat bersama-sama membangun ruang perbincangan dan diskusi di mana memungkinkan terjadi verifikasi dan interpretasi secara rasional terhadap kuhap baru tersebut," katanya.
sedangkan kementerian hak asasi manusia membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait kitab undang-undang hukum acara pidana atau kuhap baru yang telah disetujui dpr untuk disahkan menjadi undang-undang.
menteri ham natalius pigai saat diwawancarai di jakarta, mengatakan sejatinya unsur ham dalam kuhap baru telah memadai, namun pihaknya tetap menerima aspirasi dari masyarakat yang merasa hak asasinya belum terpenuhi.
"kalau ada yang merasa hak asasinya tidak diwadahi, kementerian ham terbuka pintu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkewajiban untuk melakukan koreksi kalau di dalam kuhap tersebut tidak mewadahi aspek-aspek yang beririsan dengan ham," kata pigai.
pigai mengatakan kementerian ham telah menyampaikan sejumlah masukan tentang kuhap dari sisi ham kepada dpr.
ia berharap masukan tersebut ditampung seluruhnya dalam kuhap yang akan berlaku awal tahun depan itu.
"tapi, kalau ada yang merasa belum ditampung, kami kementerian ham itu tidak hanya kementerian, tapi kementerian pembela ham. kita tetap berada dan berpijak kepada orang yang merasa aspek-aspek ham-nya masih belum maksimal. silakan menyampaikan pendapatnya, pikirannya, perasaannya, berdiskusi, dan berdialog dengan kementerian ham, kementerian ham akan memfasilitasi," tuturnya.
bagi pigai, kuhap merupakan undang-undang yang menyangkut kemaslahatan masa depan.
oleh sebab itu, ia mendukung pihak-pihak yang ingin mengajukan pengujian undang-undang ke mahkamah konstitusi jika merasa ada norma pasal yang bermasalah, khususnya dari aspek ham.
"kalau akan memperumit ruang hidup, kebebasan, dan hak asasi anak cucu dan cicit kita, silakan ajukan judicial review. kementerian ham tidak tanggung-tanggung memberi dukungan, kalau hanya soal ham, kalau di luar ham bukan kewenangan kami," ucapnya.
ia menekankan kementerian ham akan mendukung upaya uji materi dari kelompok masyarakat sipil jika memang ada norma pasal yang berpotensi mengancam hak asasi masyarakat.
"saya mengatakan, tidak tanggung-tanggung, tidak takut untuk memberi dukungan kalau irisan ham-nya itu akan menimbulkan salah satu noda hitam bagi generasi anak cucu kita masa depan," katanya.
di sisi lain, ketua komisi iii dpr ri habiburokhman menyatakan bahwa kehadiran lembaga bantuan hukum persatuan pensiunan indonesia (lbh ppi) muncul pada momentum yang tepat, seiring pengesahan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yang baru pada pekan lalu.
hal tersebut ia sampaikan politisi gerindra itu saat mewakili ketua umum partai gerindra sekaligus presiden ri prabowo subianto dalam peluncuran lbh ppi di jakarta utara, minggu (23/11/2025).
"lbh-ppi ini lahir di saat yang sangat tepat. ketika minggu lalu, kami bersama pemerintah, sudah mengesahkan kitab undang-undang hukum acara pidana," katanya.
di hadapan para tokoh peradilan yang turut hadir, antara lain wakil ketua mahkamah agung bidang yudisial dwiarso budi santiarto dan wakil ketua komisi yudisial siti nurdiana, habiburokhman menyoroti penguatan signifikan terhadap posisi advokat dalam kuhap yang baru disahkan.
menurutnya, regulasi tersebut memperjelas hak imunitas advokat, mempertegas hak pendampingan sejak seseorang masih berstatus saksi, hingga memberikan ruang bagi advokat untuk berargumentasi langsung dengan penyidik atau pemeriksa.
salah satu ketentuan paling penting, katanya, adalah kewajiban pendampingan advokat dalam lebih banyak perkara dibanding sebelumnya.
hal ini secara otomatis meningkatkan kebutuhan akan advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, katanya menambahkan.
“resource advokat kita memang banyak, tapi mungkin belum cukup untuk menjawab kebutuhan baru ini. karena itu, kehadiran lbh ppi menjadi sangat relevan untuk membantu negara memperluas akses bantuan hukum,” ujarnya.
habiburokhman menyampaikan apresiasi tinggi kepada ppi yang dinilainya tetap aktif mengabdi meski para anggotanya telah memasuki masa purnatugas.
ia berharap lbh ppi dapat berkiprah maksimal, terutama dalam melayani kebutuhan hukum para pensiunan dan masyarakat luas.
“saya salut, saya bangga. bapak-ibu pensiunan masih melakukan aktivitas yang tujuannya tetap pengabdian dan memperjuangkan nilai-nilai yang dulu pernah diperjuangkan,” katanya.
dalam sambutannya, habiburokhman menjelaskan bahwa presiden prabowo sejatinya ingin hadir secara langsung, namun rangkaian tugas kenegaraan yang tak bisa ditunda membuatnya berhalangan.
“kegiatan pak prabowo tidak bisa ditunda. sabtu, minggu pun beliau tetap rapat,” ujarnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan